Logo BeritaSatu

Pemerintah Uzbekistan: HAM Aspek Penting dalam Reformasi Konstitusi

Senin, 25 Juli 2022 | 20:09 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Uzbekistan memastikan hak asasi manusia (HAM) adalah aspek penting dalam sebuah reformasi konstitusi.

"Salah satu elemen penting dari sebuah reformasi konstitusi adalah untuk memastikan HAM dan hak mendasar tetap digalakkan, dihormati, dan dijaga. Jaminan konstitusional untuk HAM di seluruh spektrum hak sipil, politik, ekonomi dan budaya, serta memandatkan pengadilan dan lembaga HAM untuk melindungi hak-hak tersebut adalah langkah penting dalam membentuk budaya HAM," tulis Pemerintah Uzbekistan, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis Kedutaan Uzbekistan di Jakarta, Senin (25/7/2022).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bagaimana penyusunan konstitusi adalah sebuah proses nasional yang berdaulat. Agar berhasil, proses pembuatannya harus dipimpin dan digerakkan oleh negara. Yang ditandai dengan keterlibatan struktur negara, partai politik, masyarakat sipil dan umum. Pentingnya partisipasi luas dalam proses penyusunan konstitusi juga disinggung dalam Pasal Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan ini, lanjut Pemerintah Uzbekistan, sebuah konstitusi memiliki tingkat legitimasi politik dan hukum tertinggi jika merupakan hasil dari partisipasi masyarakat.

"Proses mempersiapkan proposal (lebih dari 62.000), kerja Komisi Konstitusional, serta diskusi nasional mengenai draf UU Konstitusi menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat luas, lembaga masyarakat sipil dalam proses ini," jelas Pemerintah Uzbekistan.

Lebih lanjut, reformasi konstitusional ini disebut bertujuan untuk mengimplementasikan "atas nama kehormatan dan martabat manusia".

Di sini, martabat manusia meliputi memastikan setiap warga negara memiliki kehidupan yang tentram dan damai, hak dan kebebasan mendasar, kondisi hidup yang layak dan infrastruktur modern, layanan medis yang berkualifikasi, pendidikan berkualitas, perlindungan sosial, dan lingkungan ekologis yang sehat.

Pemerintah Uzbekistan mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah area prioritas terkait reformasi konstitusi di bidang perlindungan HAM dan dimensi kemanusiaan.

Pertama, mengubah paradigma "negara - masyarakat - manusia" menjadi "manusia - masyarajat - negara"; memperbaikinya dalam legislasi dan praktik konstitusional.

Kedua, konsolidasi konstitusional terkait peran dan status institusi masyarakat sipil, prinsipn"masyarakat adalah inisiator dari reformasi".

Ketiga, meningkatkan efektivitas dari sistem perlindungan HAM, serta perlindungan hak penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pemuda.

Adapun Uzbekistan menjelaskan pihaknya telah meratifikasi tujuh dari sembilan perjanjian HAM yang ada.

Di antaranya Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kemudian, Konvensi tentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi tentang Hak Anak. Serta Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Sebagai negara anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Uzbekistan menjelaskan pihaknya berkomitmen memenuhi komitmen OSCE berkaitan dengan dimensi kemanusiaan.

Ini termasuk komitmen di demokrasi pluralistis; peraturan terkait hukum dan lembaga demokratis; peradilan yang independen;lembaga hak asasi manusia nasional yang independen; pemenuhan kewajiban internasional; perlindungan dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak atas pengadilan yang adil dan pemulihan yang efektif; toleransi dan non-diskriminasi; kesetaraan gender dan lain-lain.

“Seluruh dokumen ini menjadi dasar dari perbaikan dan persiapan draf UU Konstitusional,” ungkap Pemerintah Uzbekistan.

Pemerintah Uzbekistan menjelaskan, draft Undang-Undang konstitusi memiliki sejumlah perubahan positif yang belum ada dalam konstitusi yang sekarang. Draf UU ini mengubah lebih dari 60 pasal dan menambah 6 pasal baru. Dari jumlah tersebut, pengubahan terhadap 28 pasal dan 6 pasal baru berkaitan dengan HAM dan dimensi kemanusiaan.

“Untuk pertama kalinya, di tingkat konstitusi, prinsip undang-undang internasional bersifat tetap - menghormati HAM dan kebebasan (Pasal 17). Judul II Konstitusi berisi daftar hak asasi manusia dan kebebasan dasar, yang beberapa ketentuan baru telah ditambahkan.

Baca selanjutnya
Dilansir dari keterangan tertulis Kedutaan Uzbekistan di Jakarta, proposal-proposal tersebut semakin ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Rekonstruksi Detik-detik Rudolf Bunuh Icha di Apartemen

Polisi menggelar rekonstruksi detik-detik Christian Rudolf Tobing (36) membunuh temannya sendiri Ade Yunia Rizabian (36) alias Icha di apartemen. 

NEWS | 8 Desember 2022

Pemkot San Francisco Selidiki Kamar Tidur Darurat di Markas Twitter

Pemkot San Francisco baru-baru ini mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki keluhan bahwa Twitter telah membuat kamar tidur darurat di markas pusatnya.

NEWS | 8 Desember 2022

Buwas: Tak Mudah Impor Beras di Tengah Krisis Pangan

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan, tidak mudah untuk impor beras saat krisis pangan melanda banyak negara. 

NEWS | 8 Desember 2022

Majalah Time Nobatkan Zelensky Person of the Year 2022

Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai "Person of the Year" tahun 2022 pada Rabu (7/12/2022).

NEWS | 8 Desember 2022

Ganjar Minta Pemerintah Desa di Pati Buat Program Antikorupsi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pemerintah desa di Kabupaten Pati membuat program antikorupsi dengan pendampingan dari inspektorat.

NEWS | 8 Desember 2022

Tiba di Gedung KPK, Bupati Bangkalan Ra Latif Jalani Pemeriksaan

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif, tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan tiba di Gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

NEWS | 8 Desember 2022

Begini Rute Bus Tamu Undangan Pernikahan Kaesang di Solo

Polda Jateng melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan saat pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Solo, Minggu (7/12/2022).

NEWS | 8 Desember 2022

Bocah 3 Tahun Tewas Terjepit Ban Truk Kontainer di Bekasi

Seorang bocah 3 tahun berinisial AWK tewas terjepit ban truk kontainer di Jalan Kampung Legon, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

NEWS | 7 Desember 2022

Jenazah Pelaku Bom Astana Anyar Diautopsi di RS Bhayangkara Sartika Asih

Jenazah Agus Sujatno, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar atau bom Astana Anyar diautopsi di RS Bhayangka Sartika Asih, Bandung.

NEWS | 7 Desember 2022

Kutuk Bom Bunuh Diri Bandung, Eks Napiter: Tidak Sesuai Ajaran Islam

Mantan narapidana terorisme (napiter), Muchtar Daeng Lau mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.

NEWS | 8 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# Ferdy Sambo


# Gempa Cianjur


# Pernikahan Kaesang


# KKB Tembak Mati


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pemkot San Francisco Selidiki Kamar Tidur Darurat di Markas Twitter

Pemkot San Francisco Selidiki Kamar Tidur Darurat di Markas Twitter

NEWS | 18 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE