Logo BeritaSatu

Pemerintah Uzbekistan: HAM Aspek Penting dalam Reformasi Konstitusi

Senin, 25 Juli 2022 | 20:09 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Uzbekistan memastikan hak asasi manusia (HAM) adalah aspek penting dalam sebuah reformasi konstitusi.

"Salah satu elemen penting dari sebuah reformasi konstitusi adalah untuk memastikan HAM dan hak mendasar tetap digalakkan, dihormati, dan dijaga. Jaminan konstitusional untuk HAM di seluruh spektrum hak sipil, politik, ekonomi dan budaya, serta memandatkan pengadilan dan lembaga HAM untuk melindungi hak-hak tersebut adalah langkah penting dalam membentuk budaya HAM," tulis Pemerintah Uzbekistan, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis Kedutaan Uzbekistan di Jakarta, Senin (25/7/2022).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bagaimana penyusunan konstitusi adalah sebuah proses nasional yang berdaulat. Agar berhasil, proses pembuatannya harus dipimpin dan digerakkan oleh negara. Yang ditandai dengan keterlibatan struktur negara, partai politik, masyarakat sipil dan umum. Pentingnya partisipasi luas dalam proses penyusunan konstitusi juga disinggung dalam Pasal Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan ini, lanjut Pemerintah Uzbekistan, sebuah konstitusi memiliki tingkat legitimasi politik dan hukum tertinggi jika merupakan hasil dari partisipasi masyarakat.

"Proses mempersiapkan proposal (lebih dari 62.000), kerja Komisi Konstitusional, serta diskusi nasional mengenai draf UU Konstitusi menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat luas, lembaga masyarakat sipil dalam proses ini," jelas Pemerintah Uzbekistan.

Lebih lanjut, reformasi konstitusional ini disebut bertujuan untuk mengimplementasikan "atas nama kehormatan dan martabat manusia".

Di sini, martabat manusia meliputi memastikan setiap warga negara memiliki kehidupan yang tentram dan damai, hak dan kebebasan mendasar, kondisi hidup yang layak dan infrastruktur modern, layanan medis yang berkualifikasi, pendidikan berkualitas, perlindungan sosial, dan lingkungan ekologis yang sehat.

Pemerintah Uzbekistan mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah area prioritas terkait reformasi konstitusi di bidang perlindungan HAM dan dimensi kemanusiaan.

Pertama, mengubah paradigma "negara - masyarakat - manusia" menjadi "manusia - masyarajat - negara"; memperbaikinya dalam legislasi dan praktik konstitusional.

Kedua, konsolidasi konstitusional terkait peran dan status institusi masyarakat sipil, prinsipn"masyarakat adalah inisiator dari reformasi".

Ketiga, meningkatkan efektivitas dari sistem perlindungan HAM, serta perlindungan hak penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pemuda.

Adapun Uzbekistan menjelaskan pihaknya telah meratifikasi tujuh dari sembilan perjanjian HAM yang ada.

Di antaranya Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kemudian, Konvensi tentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi tentang Hak Anak. Serta Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Sebagai negara anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Uzbekistan menjelaskan pihaknya berkomitmen memenuhi komitmen OSCE berkaitan dengan dimensi kemanusiaan.

Ini termasuk komitmen di demokrasi pluralistis; peraturan terkait hukum dan lembaga demokratis; peradilan yang independen;lembaga hak asasi manusia nasional yang independen; pemenuhan kewajiban internasional; perlindungan dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak atas pengadilan yang adil dan pemulihan yang efektif; toleransi dan non-diskriminasi; kesetaraan gender dan lain-lain.

“Seluruh dokumen ini menjadi dasar dari perbaikan dan persiapan draf UU Konstitusional,” ungkap Pemerintah Uzbekistan.

Pemerintah Uzbekistan menjelaskan, draft Undang-Undang konstitusi memiliki sejumlah perubahan positif yang belum ada dalam konstitusi yang sekarang. Draf UU ini mengubah lebih dari 60 pasal dan menambah 6 pasal baru. Dari jumlah tersebut, pengubahan terhadap 28 pasal dan 6 pasal baru berkaitan dengan HAM dan dimensi kemanusiaan.

“Untuk pertama kalinya, di tingkat konstitusi, prinsip undang-undang internasional bersifat tetap - menghormati HAM dan kebebasan (Pasal 17). Judul II Konstitusi berisi daftar hak asasi manusia dan kebebasan dasar, yang beberapa ketentuan baru telah ditambahkan.

Baca selanjutnya
Dilansir dari keterangan tertulis Kedutaan Uzbekistan di Jakarta, proposal-proposal tersebut semakin ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri Untuk Transisi Energi Berkelanjutan

Hadirnya BLiMP ini merupakan hasil dari semangat kolaborasi "Merdeka Belajar" yang berhasil menyatukan banyak pihak di program Kedaireka.

NEWS | 6 Desember 2022

Apindo Kritik Penerapan Odol Tanpa Transisi

Apindo mengkritik penerapan kebijakan over dimension dan overload (Odol) untuk angkutan barang yang diberlakukan tanpa ada masa transisi

NEWS | 6 Desember 2022

5 Topnews: Sidang Ricky Rizal dan Sosok Calon Istri Kaesang Pangarep

Sidang Ricky Rizal dan juga sosok Erina Gundono yang akan dipersunting Kaesang Pangarep menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca.

NEWS | 6 Desember 2022

AJI Beberkan 17 Pasal Bermasalah dalam RKUHP yang akan Disahkan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membeberkan 17 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 30 November 2022.

NEWS | 6 Desember 2022

DPR Setujui RUU Perjanjian Indonesia-Singapura untuk Ekstradisi Buronan

Komisi III DPR RI menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Ekstradisi Buronan

NEWS | 6 Desember 2022

PWNU Jabar: Khilafah Hanya Cara Adu Domba untuk Tujuan Politik

PWNU Jabar menyatakan, argumen khilafah yang diusung oleh kelompok tertentu hanya cara untuk mengadu domba guna mewujudkan tujuan politik.

NEWS | 6 Desember 2022

Ricky Rizal Dianggap Berbohong dalam Sidang, Ini Respons Kuasa Hukum

Ricky Rizal ditegur Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Rizal dinilai berbohong

NEWS | 6 Desember 2022

Libur Nataru, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Wisata Dalam Negeri

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk melakukan wisata dalam negeri saat libur nataru.

NEWS | 6 Desember 2022

Kuat Ma'ruf Mengaku Sempat Takut Ditembak Ferdy Sambo

Kuat Ma'ruf mengaku sempat takut ditembak Ferdy Sambo saat terjadinya pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

NEWS | 5 Desember 2022

Komisi III Minta Polisi Tindak Tegas dan Berantas Gangster

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas dan memberantas gangster.

NEWS | 5 Desember 2022


TAG POPULER

# Erupsi Semeru


# Rizky Febian


# Bahlil Lahadalia


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Korsel Terhenti di 16 Besar, Son Heung-min Minta Maaf

Korsel Terhenti di 16 Besar, Son Heung-min Minta Maaf

SEMESTA BOLA 2022 | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE