Logo BeritaSatu

Partai Buruh Gugat Verifikasi Faktual Parpol di UU Pemilu

Senin, 25 Juli 2022 | 22:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya mengajukan uji materi terkait verifikasi partai politik (parpol). Partai Buruh meminta MK tidak mewajibkan partai baru melakukan verifikasi faktual.

Ketentuan yang diuji Partai Buruh adalah ketentuan Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu.

"Pasal 173 ayat (1) adalah norma yang mengatur mengenai ketentuan verifikasi parpol calon peserta pemilu. Kami memohon kepada Mahkamah agar seluruh parpol hanya diwajibkan lolos verifikasi administrasi sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024," Koordinator Kuasa Hukum Partai Buruh Said Salahudin usai mendaftarkan uji materi ke MK, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Said mengatakan, Partai Buruh mempunyai barang bukti yang bisa meyakinkan MK bahwa verifikasi administrasi sudah cukup berat bagi parpol calon peserta pemilu.

"Buktinya, pada pelaksanaan Pemilu 2014, hanya ada satu parpol yang lulus verifikasi administrasi. Ini fakta yang tidak banyak diketahui umum," tegasnya.

Sementara Pasal 177 huruf f UU Pemilu adalah norma yang mengatur mengenai syarat minimal anggota parpol yaitu paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 orang dari jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota. Said meminta MK memberi tafsir atas frasa "penduduk pada setiap kabupaten/kota" adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kabupaten/kota bersangkutan, sekalipun kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mereka diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang lain.

Menurut Said, hal itu sesuai dengan definisi penduduk menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945.

"Norma itu terpaksa kami uji ke MK karena KPU dan Bawaslu tidak bersedia mengakomodir usulan Partai Buruh agar status anggota partai semestinya tidak boleh dibatasi oleh syarat administratif e-KTP semata. Ini yang sangat kami sayangkan. Kebebasan masyarakat untuk menjadi anggota partai pada suatu kepengurusan partai dibatasi oleh penyelenggara Pemilu," terang Said.

Baca selanjutnya
Lebih lanjut, Said mengatakan pihaknya juga menggugat Pasal 75 ayat (4), ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Puan Ungkap Alasan Kasal Yudo Margono Dipilih Jadi Calon Panglima TNI

Ketua DPR, Puan Maharani mengungkapkan alasan Kasal Laksamana Yudo Margono menjadi calon panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. 

NEWS | 28 November 2022

Solidaritas Guru, Alumni UPI Himpun Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

56 guru tewas akibat gempa Cianjur, Alumni UPI serentak bergerak menggalang bantuan untuk para korban.

NEWS | 28 November 2022

Tilang Manual Masih Diberlakukan terhadap Sejumlah Pelanggaran

Polda Metro Jaya masih melakukan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran di jalan raya, seperti kendaraan tanpa pelat nomor.

NEWS | 28 November 2022

Menangis, Ferdy Sambo Sebut Sia-sia Pangkat Jenderal jika Tak Bisa Jaga Istri

Ferdy Sambo menangis karena menilai sia-sia bagi dirinya sudah berpangkat jenderal jika tidak mampu menjaga istrinya, Putri Candrawathi.

NEWS | 28 November 2022

Putri Terus Menangis Saat Beberkan Skenario Ferdy Sambo

Putri Candrawathi terus menangis saat membeberkan skenario Ferdy Sambo terkait peristiwa tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

NEWS | 28 November 2022

UMP DKI Naik 5,6% Jadi Rp 4,9 Juta, Ini Penjelasan Disnaker

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) naik 5,6% menjadi sebesar Rp 4,9 juta pada 2023.

NEWS | 28 November 2022

Beda Pandangan, PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law

PDSI memiliki pandangan berbeda dengan organisasi profesi kesehatan lainnya terkait RUU Kesehatan Omnibus Law.

NEWS | 28 November 2022

Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Ketua DPR, Puan Maharani menyatakan, Presiden Jokowi mengusulkan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. 

NEWS | 28 November 2022

Respons Jokowi soal Pemimpin Pro Rakyat, Prabowo Tunjuk Rambut Putihnya

Prabowo Subianto merespons ciri-ciri pemimpin pro rakyat yang disampaikan Jokowi. Prabowo pun menunjuk bahwa dia memiliki rambut berwarna putih.

NEWS | 28 November 2022

Tolak Permenaker, Apindo Jabar: Formula UMP 2023 Dipaksakan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat tegas menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang mengacu Permenaker 18/2022.

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
RSUD Sayang: Korban Gempa Cianjur Terserang ISPA di Pengungsian

RSUD Sayang: Korban Gempa Cianjur Terserang ISPA di Pengungsian

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE