Logo BeritaSatu

Partai Buruh Gugat Verifikasi Faktual Parpol di UU Pemilu

Senin, 25 Juli 2022 | 22:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya mengajukan uji materi terkait verifikasi partai politik (parpol). Partai Buruh meminta MK tidak mewajibkan partai baru melakukan verifikasi faktual.

Ketentuan yang diuji Partai Buruh adalah ketentuan Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu.

"Pasal 173 ayat (1) adalah norma yang mengatur mengenai ketentuan verifikasi parpol calon peserta pemilu. Kami memohon kepada Mahkamah agar seluruh parpol hanya diwajibkan lolos verifikasi administrasi sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024," Koordinator Kuasa Hukum Partai Buruh Said Salahudin usai mendaftarkan uji materi ke MK, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Said mengatakan, Partai Buruh mempunyai barang bukti yang bisa meyakinkan MK bahwa verifikasi administrasi sudah cukup berat bagi parpol calon peserta pemilu.

"Buktinya, pada pelaksanaan Pemilu 2014, hanya ada satu parpol yang lulus verifikasi administrasi. Ini fakta yang tidak banyak diketahui umum," tegasnya.

Sementara Pasal 177 huruf f UU Pemilu adalah norma yang mengatur mengenai syarat minimal anggota parpol yaitu paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 orang dari jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota. Said meminta MK memberi tafsir atas frasa "penduduk pada setiap kabupaten/kota" adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kabupaten/kota bersangkutan, sekalipun kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mereka diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang lain.

Menurut Said, hal itu sesuai dengan definisi penduduk menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945.

"Norma itu terpaksa kami uji ke MK karena KPU dan Bawaslu tidak bersedia mengakomodir usulan Partai Buruh agar status anggota partai semestinya tidak boleh dibatasi oleh syarat administratif e-KTP semata. Ini yang sangat kami sayangkan. Kebebasan masyarakat untuk menjadi anggota partai pada suatu kepengurusan partai dibatasi oleh penyelenggara Pemilu," terang Said.

Baca selanjutnya
Lebih lanjut, Said mengatakan pihaknya juga menggugat Pasal 75 ayat (4), ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ganjar Pranowo: Pembangunan IKN Amanat Undang-undang

Ganjar Prawono mengatakan bahwa pembangunan IKN sesuai undang-undang tentu akan tetap dilaksanakan karena menjadi amanah undang-undang.

NEWS | 10 Desember 2022

Ganjar: Kawasan Industri Kendal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ganjar Prawono menyebutkan Kawasan Industri Kendal saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

NEWS | 10 Desember 2022

5.000 Petugas Gabungan Bersihkan Material Bangunan Akibat Gempa Cianjur

5.000 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu membersihkan puing dan material rumah yang rusak akibat gempa Cianjur,

NEWS | 10 Desember 2022

Ganjar Sebut Pernikahan Kaesang Jadi Ajang Pertunjukan Budaya

Ganjar Pranowo mengatakan, momen pernikahan Kaesang dengan Erina bakal menjadi ajang pertunjukan budaya. 

NEWS | 10 Desember 2022

Forensik Patahkan Teori Keluarga Tewas di Kalideres Akibat Mogok Makan

Tim forensik mematahkan teori yang menyebut satu keluarga tewas di Kalideres akibat mogok makan.

NEWS | 10 Desember 2022

Soal Hubungan dengan Jokowi, Ini Pengakuan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo mengaku menjalin hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo sejak ia masih menjabat sebagai anggota DPR.

NEWS | 9 Desember 2022

Mengenal Taman Pracima yang Jadi Lokasi Resepsi Pernikahan Kaesang-Erina

Taman Pracima, Solo, menjadi lokasi resepsi pernikahan Kaesang-Erina pada Minggu 11 Desember 2022.

NEWS | 9 Desember 2022

Panitia Siapkan Layar untuk Saksikan Akad Nikah Kaesang-Erina

Layar itu untuk masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi akad nikah Kaesang-Erina di Mal Plaza Ambarrukmo, Sleman.

NEWS | 9 Desember 2022

BNPT: Masyarakat Harus Cerdas Deteksi Dini Ancaman Terorisme

Masyarakat harus diberikan pemahaman ada oknum yang melakukan tindak kejahatan terorisme tapi dibalut dengan bahasa keagamaan.

NEWS | 9 Desember 2022

Cianjur Revisi Rencana Pembangunan Sesuai Analisis BMKG

Pemkab Cianjurmerevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai hasil analisa BMKG terkait Patahan atau Sesar Cugenang.

NEWS | 10 Desember 2022


TAG POPULER

# Muhammad Fadli


# Pernikahan Kaesang


# Kuat Ma'ruf


# Bom Bandung


# Gempa Terkini


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Turunkan Angka Kemiskinan, Jateng Andalkan 3 Program Ini

Turunkan Angka Kemiskinan, Jateng Andalkan 3 Program Ini

NEWS | 14 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE