Logo BeritaSatu

Partai Buruh Gugat Verifikasi Faktual Parpol di UU Pemilu

Senin, 25 Juli 2022 | 22:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya mengajukan uji materi terkait verifikasi partai politik (parpol). Partai Buruh meminta MK tidak mewajibkan partai baru melakukan verifikasi faktual.

Ketentuan yang diuji Partai Buruh adalah ketentuan Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU Pemilu.

"Pasal 173 ayat (1) adalah norma yang mengatur mengenai ketentuan verifikasi parpol calon peserta pemilu. Kami memohon kepada Mahkamah agar seluruh parpol hanya diwajibkan lolos verifikasi administrasi sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024," Koordinator Kuasa Hukum Partai Buruh Said Salahudin usai mendaftarkan uji materi ke MK, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Said mengatakan, Partai Buruh mempunyai barang bukti yang bisa meyakinkan MK bahwa verifikasi administrasi sudah cukup berat bagi parpol calon peserta pemilu.

"Buktinya, pada pelaksanaan Pemilu 2014, hanya ada satu parpol yang lulus verifikasi administrasi. Ini fakta yang tidak banyak diketahui umum," tegasnya.

Sementara Pasal 177 huruf f UU Pemilu adalah norma yang mengatur mengenai syarat minimal anggota parpol yaitu paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 orang dari jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota. Said meminta MK memberi tafsir atas frasa "penduduk pada setiap kabupaten/kota" adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kabupaten/kota bersangkutan, sekalipun kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mereka diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang lain.

Menurut Said, hal itu sesuai dengan definisi penduduk menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945.

"Norma itu terpaksa kami uji ke MK karena KPU dan Bawaslu tidak bersedia mengakomodir usulan Partai Buruh agar status anggota partai semestinya tidak boleh dibatasi oleh syarat administratif e-KTP semata. Ini yang sangat kami sayangkan. Kebebasan masyarakat untuk menjadi anggota partai pada suatu kepengurusan partai dibatasi oleh penyelenggara Pemilu," terang Said.

Baca selanjutnya
Lebih lanjut, Said mengatakan pihaknya juga menggugat Pasal 75 ayat (4), ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PWNU Jabar: Khilafah Hanya Cara Adu Domba untuk Tujuan Politik

PWNU Jabar menyatakan, argumen khilafah yang diusung oleh kelompok tertentu hanya cara untuk mengadu domba guna mewujudkan tujuan politik.

NEWS | 6 Desember 2022

Ricky Rizal Dianggap Berbohong dalam Sidang, Ini Respons Kuasa Hukum

Ricky Rizal ditegur Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Rizal dinilai berbohong

NEWS | 6 Desember 2022

Libur Nataru, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Wisata Dalam Negeri

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk melakukan wisata dalam negeri saat libur nataru.

NEWS | 6 Desember 2022

Kuat Ma'ruf Mengaku Sempat Takut Ditembak Ferdy Sambo

Kuat Ma'ruf mengaku sempat takut ditembak Ferdy Sambo saat terjadinya pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

NEWS | 5 Desember 2022

Komisi III Minta Polisi Tindak Tegas dan Berantas Gangster

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas dan memberantas gangster.

NEWS | 5 Desember 2022

Tak Bisa Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Gus Miftah Minta Maaf

Pendakwah Gus Miftah menyatakan permohonan maafnya karena tak bisa hadir dalam acara resepsi pernikahan yang akan digelar pasangan Kaesang-Erina.

NEWS | 5 Desember 2022

Erupsi Semeru, Penerbangan di Bandara Lombok Tak Terdampak

Aktivitas penerbangan di Bandara Lombok, NTB hingga saat ini tidak terdampak erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

NEWS | 6 Desember 2022

Ubah Keterangan, Ricky Rizal Sebut Ferdy Sambo Tak Gunakan Sarung Tangan

Ricky Rizal mengubah keterangan bahwa terdakwa Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika terjadi penembakan terhadap Brigadir J.

NEWS | 5 Desember 2022

Ganjar Targetkan 100 Persen Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jateng

Saat ini ada sekitar 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya di area Jateng. Ditargetkan, sebanyak 13 wilayah di Jateng akan punya MPP tidak lama lagi.

NEWS | 5 Desember 2022

PMI Dirikan 500 Huntara untuk Warga Korban Gempa Cianjur

PMI membangun hunian sementara (huntara) bagi korban gempa Cianjur di tiga desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

NEWS | 6 Desember 2022


TAG POPULER

# Erupsi Semeru


# Rizky Febian


# Bahlil Lahadalia


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menit Ke-77, Seung-Ho Paik Bawa Korea Perkecil Ketinggalan

Menit Ke-77, Seung-Ho Paik Bawa Korea Perkecil Ketinggalan

SEMESTA BOLA 2022 | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE