Dewan Pers Sebut 14 Pasal di RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pers menyebutkan ada 14 pasal yang berpotensi melemahkan atau mengancam kebebasan pers di Tanah Air terdapat dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ke-14 pasal yang mengancam kebebasan pers tersebut disampaikan Dewan Pers kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan 8 klaster pasal RKUHP yang dinilai bermasalah yang berkaitan dengan kebebasan pers pada 2018. Namun, masukan Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali dalam draf tersebut.

Karena itu, dalam draft RKUHP yang sekarang, Dewan Pers kembali menyampaikan 14 pasal yang dinilai mengancam atau melemahkan kemerdekaan pers di Indonesia.

“Dalam draf sekarang ini, malah ada 9 klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi. (Sebanyak) 14 (pasal) di antaranya berkaitan dengan kemerdekaan pers,” kata Azyumardi Azra dalam keterangannya yang disiarkan melalui website resmi Dewan Pers yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (29/7/2022).

Azyumardi mengungkapkan Dewan Pers sudah bertemu dengan konstituen dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membahas ke-14 pasal tersebut. Tidak hanya itu, Dewan Pers sudah menggelar pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharif Hiariej beserta tim perumus pada pekan lalu.

“Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers bekerja cepat, hari Kamis (28/7/2022) ini juga melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain,” terang Azyumardi Azra.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini