KPK Ajukan Banding atas Vonis Bupati Kuansing Andi Putra

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal banding terhadap vonis Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra. Dia diketahui divonis lima tahun dan tujuh bulan penjara dalam kasus suap terkait izin hak guna usaha (HGU) sawit.

"Tim Jaksa KPK telah menyatakan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang memvonis terdakwa dengan penjara lima tahun dan tujuh bulan," ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Langkah banding ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi karena hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti ke Andi Putra. Hakim juga tidak mencabut hak politik yang bersangkutan dalam vonisnya.

Disebutkan, upaya banding diajukan pada Selasa (2/8/2022) kemarin. Tidak lupa, lembaga antirasuah itu juga menyampaikan harapannya pada upaya banding kali ini.

"KPK berharap, majelis hakim tingkat banding akan menerima upaya hukum tersebut dan memutus sesuai amar tuntutan tim jaksa," tutur Ali.

Diketahui, vonis terhadap Andi Putra tersebut lebih rendah dari permintaan jaksa yang menuntut yang bersangkutan divonis delapan tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Andi Putra membayar uang pengganti Rp 500 juta.