Logo BeritaSatu

Puskod FH UKI Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi UU

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:27 WIB
Oleh : Surya Lesmana / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (Puskod FH UKI) meminta Rancangan Undang-undang atau RUU Masyarakat Hukum Adat segera menjadi Undang-undang. Menurut pendiri Puskod FH UKI Teras Narang, RUU tersebut merupakan amanat konstitusi yang paling tinggi yakni pasal 18 ayat 2 UUD 1945.

"Undang-Undang masyarakat hukum adat ini bukan hanya sekedar dari kelompok orang atau masyarakat semata, tetapi merupakan perintah konstitusi kita yakni pasal 18 ayat 2 UUD 1945," ujarnya saat membuka Webinar Puskod FH UKI bertema "RUU Masyarakat Hukum Adat: Mendesak untuk Diudangkan" .

Menurutnya, masyarakat adat telah ada sebelum Indonesia ini merdeka, dan mereka turut mewujudkan cita-cita Kemerdekaan.

"Dulu mereka ini hidup pada entitasnya masing-masing. Masyarakat adat ini ada dimana-mana. Mereka ada diberbagai daerah di Indonesia saat itu. Mereka hidup sehari-hari di berbagai wilayah dan komumitas", jelas Teras Narang.

Untuk itu, Puskod FH UKI akan selalu mengingatkan pemerintah, DPR, DPD maupun instansi lainnya agar RUU Masyarakat Hukum Adat segera diundangkan. Banyak ketentuan yang dalam RUU tersebut sudah membuka jalan untuk masyarakat adat di Indonesia."

Pengundangan RUU ini juga merupakan semangat Reformasi. Reformasi memandatkan pengakuan atas kekhasan dan kehidupan adat. Amandemen kedua UUD NRI 1945 menegaskan pengakuan ini.

"Hai bangsaku. Hai pemerintahku. Hai anggota DPR. Hai anggota DPR. Ini lho masih ada RUU amanat konstitusi yang belum di undangkan. Kami akan ingtakan terus soal ini," urai gubernur Kalimantan Tengah ini.

Dalam kesempatan itu Dr. Marko Marhim, Antropolog Dayak mengungkapkan, masyarakat adat telah ada sebelum Indonesia ada. Mereka telah mengorganisir diri secara berkelompok. Mereka juga hidup di berbagai wilayah dan ekosistem"

"Mereka ini sudah ada sejak dulu. Mereka ada dari pulau Miangas sampai pulau Rote. Masyarakat adat ini tidak akan punah sampai kapanpun. Bahkan, saat ini mereka telah berkembang dengan kelompok urban. Mereka mendirikan beberapa kelompok," ujarnya.

Ia menjelaskan urgensi atau persolan empirik diundangkannya RUU ini. Pertama, banyaknya kasus pelanggaran atas hak-hak masyarakat hukum adat. Bukan terhadap pengakuan atas indentitas sosial atau atribut masyarakat hukum adat.

"Kedua, diperlukan UU yang dapat menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dan membelenggu serta mendiskriminasi masyarakat adat yang hidup pada masa kini. Terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat secara spesifik wilayah adat yang adalah ruang hidup masyarakat adat," ungkapnya.

Baca selanjutnya
Terakhir kata dia, diperlukan UU yang menjamin keberlangsungan masyarakat hukum adat ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kunjungi Korban Musibah MTsN 19, Anies: Peristiwa Ini Pembelajaran

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi keluarga korban meninggal dunia akibat musibah MTsN 19 Jakarta yang roboh akibat banjir, Kamis malam.

NEWS | 7 Oktober 2022

Anies: Pemprov DKI Akan Perbaiki Fasilitas Gedung MTsN 19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI akan memperbaiki fasilitas Gedung MTsN 19 yang rusak akibat robohnya tembok.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kamis Malam, Anies Kunjungi Korban Tembok Roboh MTsN 19

Anies mengatakan sebelumnya Wali Kota Jakarta sudah mendatangi lokasi dan bertemu dengan keluarga korban MTsN 19. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Verifikasi Terakhir Stadion Kanjuruhan oleh LIB Tahun 2020

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut PT LIB,  tidak melakukan verifikasi ulang di Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan 2020.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kapolri: Tersangka Tragedi Kanjuruhan Bisa Bertambah

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa jumlah tersangka tragedi Kanjuruhan masih dimungkinkan untuk bertambah.

NEWS | 7 Oktober 2022

Jaksa Agung Harap STIH Adhyaksa Jadi Tonggak Perubahan Hukum di Indonesia

STIH Adhyaksa merupakan sekolah tinggi hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa sejak 26 Januari 2022 lalu.

NEWS | 7 Oktober 2022

Lesti Kejora Diisukan Akan Umrah untuk Tenangkan Diri

 Lesti Kejora dikabarkan akan umrah. Hal itu diungkapkan sahabat Lesti, Tiara Marleen dalam unggahan di media sosialnya, @Tiara_marleen1.

NEWS | 6 Oktober 2022

Akademisi PTIQ: Teladani Rasulullah dalam Praktik Bernegara

Abdul Muid Nawawi mengatakan, meneladani Rasulullah dalam hal berbangsa dan bernegara adalah akhlaknya.

NEWS | 6 Oktober 2022

Syngenta Perkenalkan Ekosistem Pertanian Centrigo di Indonesia

Centrigo menawarkan solusi menyeluruh dan terintegrasi dalam mengatasi hambatan untuk mencapai produktivitas dan keuntungan yang lebih tinggi.

NEWS | 6 Oktober 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 6 Oktober 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 6 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 6 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Daftar Korban Meninggal Kanjuruhan


# Jilat Kue HUT TNI


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kunjungi Korban Musibah MTsN 19, Anies: Peristiwa Ini Pembelajaran

Kunjungi Korban Musibah MTsN 19, Anies: Peristiwa Ini Pembelajaran

NEWS | 16 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings