Logo BeritaSatu

Kemendagri: Daerah Dapat Hapus Pajak Progresif Kendaraan dan BBN 2

Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:18 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Padang, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan, daerah dapat menghapus pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas (BBN 2) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni saat memberi arahan sekaligus membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 bertajuk "Percepatan Realisasi APBD dan Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca-Diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah" di The ZHM Primer Hotel, Padang, Sumatera Barat, Jumat (12/8/2022).

Fatoni menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) dapat menghapus pajak progresif kendaraan bermotor dan BBN 2. Hal ini karena kewenangan untuk melakukan penghapusan tersebut merupakan kewenangan provinsi.

"Sebagaimana amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBN 2. Pada Pasal 12 ayat 1 UU HKPD, objek bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hanya untuk penyerahan pertama atas kendaraan bermotor," katanya.

Dikatakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD juga sudah tidak mengenal penyerahan kedua. Dengan demikian, BBN 2 ini sudah dibebaskan atau tidak dikenakan tarif.

"Walaupun ketentuan untuk PKB dan BBNKB ini menurut UU ini berlaku tiga tahun sejak UU ini ditetapkan. Namun pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak," tutur Fatoni.

Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Ditjen Keuda Kemendagri, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Raharja juga telah melakukan kajian penghapusan pajak progresif dan BBN 2. Dikatakan, penghapusan BBN 2 tidak signifikan berdampak terhadap pendapatan daerah karena tarifnya hanya 1 % dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).

"Itupun banyak masyarakat yang tidak segera melakukan balik nama terhadap kendaraan bekas yang dibelinya. Karena itu, pemda juga tidak mendapatkan pendapatan dari BBN 2 dan data kepemilikan kendaraan bermotor juga tidak akurat, karena sudah berpindah tangan tapi tidak terdata," jelas Fatoni.

"Tujuan dihapuskannya BBN 2 adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengurus administrasi balik nama kendaraan yang telah membeli kendaraan bermotor dari pihak lain," tutur Fatoni.

Baca selanjutnya
Fatoni menilai, pemilik kendaraan justru enggan melakukan balik nama atas kendaraan ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Temukan "Harta Karun Batavia", Ini yang Akan Dilakukan MRT

MRT Jakarta berusaha menyelamatkan dan memastikan agar cagar budaya tersebut tidak rusak dan bisa selamat.

NEWS | 25 September 2022

BBM Naik Bukan Hambatan Wisatawan, Jalur Puncak Tetap Macet

Pascakenaikan harga BBM naik, arus kendaraan di kawasan Jalur Puncak terpantau macet di beberapa titik.

NEWS | 25 September 2022

Bangkitkan Wisata, Perusahaan Ini Donasikan Cat untuk Pecinan Kembang Jepun

Wisata Pecinan Kembang Jepun merupakan representasi kembalinya budaya Arek yang lekat dengan nilai-nilai toleransi dan gotong royong yang kuat.

NEWS | 25 September 2022

Momen "Kalibata Fashion Week" ala Puan Maharani dan Cak Imin

Puan Maharani bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sempat berjalan di zebra cross ala catwalk fashion week.

NEWS | 25 September 2022

Zelensky Klaim Ukraina Kehilangan 50 Tentara Per Hari

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina kehilangan 50 tentara per hari.

NEWS | 25 September 2022

Tawa Puan Ketika Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Saat Ziarah

Puan Maharani tertawa terhadap celetukan Johan Budi soal Dewan Kolonel ketika ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

NEWS | 25 September 2022

Swedia Catat Tahun Kekerasan Senjata Paling Mematikan

Swedia mencatat tahun kekerasan senjata paling mematikan. Sejumlah 48 orang sejauh ini telah ditembak mati di Swedia pada tahun 2022.

NEWS | 25 September 2022

Iran Ancam Respons Balasan untuk Ukraina setelah Dubes Diusir

Iran menjanjikan respons balasan yang tepat untuk Ukraina atas tindakan pengusiran duta besarnya.

NEWS | 25 September 2022

Wapres Ma'ruf Amin Akan Hadiri Pemakaman Shinzo Abe

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berangkat ke Tokyo, Jepang, untuk menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan mantan PM Jepang Shinzo Abe.

NEWS | 25 September 2022

Uni Eropa Yakin Putin Tak Menggertak Soal Senjata Nuklir

Uni Eropa (UE) meyakini Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menggertak soal senjata nuklir.

NEWS | 25 September 2022


TAG POPULER

# OTT Hakim Agung


# Penipuan Jam Tangan


# Pertalite


# Curacao


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Temukan

Temukan "Harta Karun Batavia", Ini yang Akan Dilakukan MRT

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings