Logo BeritaSatu

Harapan Baru Hukum Pidana di Indonesia

Senin, 15 Agustus 2022 | 21:44 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER


Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu segera disahkan untuk mengikuti pergeseran paradigma hukum pidana. Ruang bagi masyarakat menyampaikan masukan tetap terbuka.

Rencana pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang yang sempat tertunda pada 2019 lalu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Para pemuka agama, wakil rakyat, hingga pakar hukum menilai bangsa Indonesia membutuhkan hukum pidana baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

RUU KUHP adalah salah satu RUU peninggalan DPR periode 2014-2019 yang batal disahkan pada hari-hari terakhir. RUU ini sejatinya akan disetujui DPR pada rapat paripurna 2019. Tapi saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP bersama 3 RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Minerba karena menuai penolakan.

Sikap itu disampaikan Jokowi setelah menerima para pemimpin DPR, serta perwakilan fraksi dan komisi DPR di Istana Merdeka pada 23 September 2019.

"Ditunda pengesahannya supaya kami bisa mendapat masukan-masukan, maupun substansi yang lebih baik dan sesuai keinginan masyarakat," kata Jokowi kala itu.

Guru besar hukum Benny Riyanto menyatakan, KUHP baru penting untuk mengikuti pergeseran paradigma dalam ajaran hukum pidana, yaitu dari paradigma keadilan retributif (balas dendam dengan penghukuman badan), menjadi paradigma keadilan yang mencakup prinsip-prinsip keadilan korektif (bagi pelaku), restoratif (bagi korban), dan rehabilitatif (bagi keduanya).

Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM ini menuturkan, tertundanya pengesahan RUU KUHP pada 2019 terjadi lantaran protes terhadap minimnya pelibatan partisipasi publik dan beberapa pasal kontroversial. Menjawab protes publik, Benny memastikan selama penyusunan RUU KUHP pemerintah sudah banyak melaksanakan sosialisasi ke berbagai ibu kota provinsi melalui kegiatan diskusi dan seminar.

"Pembentukan RUU KUHP sudah memenuhi asas meaningful participation atau partisipasi yang bermakna,” kata Benny, seperti dikutip keterangan pers, Senin (15/8/2022).

Partisipasi yang bermakna mencakup tiga unsur, yaitu hak untuk didengar, hak untuk mendapat penjelasan, dan hak untuk dipertimbangkan.

Dia menyebut, beberapa rumusan norma dalam RUU KUHP telah pula mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil. Contohnya adalah rumusan norma dalam pasal tentang penodaan agama dan aborsi. Selain itu RUU KUHP juga memasukkan norma terkait tindak pidana khas Indonesia, misalkan menyatakan diri memiliki kekuatan ghaib yang dapat mencelakakan orang lain.

Baca selanjutnya
RUU KUHP juga mengakomodasi nilai-nilai budaya bangsa. Dalam RUU KUHP Pasal ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hasil Referendum di Ukraina, Putin: Sudah Konklusif dan Transparan

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hasil referendum di Ukraina wilayah Donbass, Kherson, dan Zaporoszhye sudah konklusif dan transparan

NEWS | 6 Oktober 2022

Kader GPII Diminta Wujudkan Indonesia Emas

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GPII Ujang Ridwansyah mendorong para kader pemuda Islam mewujudkan Indonesia emas

NEWS | 6 Oktober 2022

Lesti Kejora Ternyata Sudah Sering Mengalami KDRT

Rizky Billar dikatakan polisi juga pernah coba melukai Lesti Kejora dengan melempar bola billiard tapi tidak terkena.

NEWS | 6 Oktober 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehataan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 6 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jelang KTT G-20, Menkes Siapkan PeduliLindungi dalam 13 Bahasa

Jelang KTT G-20, Menkes Siapkan PeduliLindungi dalam 13 Bahasa

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings