Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Penggeledahan di Pemalang, KPK Sita Uang Terkait Suap Mukti Agung

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:05 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR
Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Pemalang, Jawa Tengah, Senin (15/8/2022). Dari penggeledahan kali ini, KPK menyita sejumlah uang yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap dalam jual beli jabatan yang menyeret Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.

Lokasi-lokasi yang digeledah penyidik, KPK yakni kantor Bupati Pemalang, kantor Dinas Koperasi, kantor BKD, kantor Dinas PUTR, kantor Dinas Kominfo, sampai kediaman pribadi Mukti Agung.

“Dari lokasi dimaksud, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti di antaranya berupa berbagai dokumen, barang elektronik, dan sejumlah uang,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

Ali mengatakan bukti-bukti yang diamankan tersebut segera dianalisis dan disita. Langkah ini ditempuh demi melengkapi berkas penyidikan para tersangka pada kasus yang tengah menyeret Mukti Agung.

Diketahui, KPK menetapkan Mukti Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Tersangka lainnya, yakni Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI