Logo BeritaSatu

Kasus Suap di Sulawesi Selatan, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 18 Agustus 2022 | 19:22 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Para tersangka selanjutnya dilakukan upaya penahanan.

Diketahui, kasus ini merupakan hasil pengembangan dari persidangan kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Adapun Nurdin kini telah divonis lima tahun penjara.

"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Para tersangka tersebut yakni Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat; Kepala perwakilan BPK Sulawesi Tenggara (Sulteng), Andi Sonny (AS); pemeriksa pada BPK perwakilan Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM); mantan pemeriksa pertama BPK perwakilan Sulsel, Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW); serta pemeriksa BPK perwakilan Sulsel, Gilang Gumilar (GG).

Dari lima tersangka, empat di antaranya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan mulai dari 18 Agustus 2022 sampai 6 September 2022. Andi Sonny ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Lalu Yohanes, Wahid, dan Gilang ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1.

Dalam kasus ini, diungkapkan bahwa Andi Sonny, Yohanes Binur, Gilang Gumilar, serta Wahid Ikhsan diduga menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar. Diketahui, keempat tersangka diduga diminta memanipulasi temuan soal adanya dugaan mark up atau penggelembungan anggaran pada laporan keuangan Pemprov Sulsel, yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

“Uang yang diduga diterima secara bertahap oleh YBHM, WIW dan GG dengan keseluruhan sejumlah sekitar Rp 2,8 miliar,” ungkap Karyoto.

Atas ulahnya, Edy sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Andi Sonny, Yohanes Binur, Gilang Gumilar, serta Wahid Ikhsan sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Menko Luhut Cek Persiapan Pernikahan Kaesang Pangarep-Erina

Jelang pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Luhut Binsar Pandjaitan, mendatangi kediaman Erina, Sabtu (3/12/2022) sore.

NEWS | 4 Desember 2022

Moeldoko: Penyandang Disabilitas Butuh Pemenuhan Hak, Bukan Dikasihani

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

NEWS | 4 Desember 2022

Erick Thohir Bicara Peluang Indonesia Bidding Rumah Piala Dunia

Erick Thohir berbicara tentang peluang Indonesia mengikuti bidding tuan rumah Piala Dunia.

NEWS | 4 Desember 2022

Berita Gempa Garut dan Piala Dunia 2022 Terpopuler

Berita mengenai gempa Garut yang sempat membuat warga panik dan babak 16 besar Piala Dunia 2022 menjadi terpopuler di Beritasatu.com dalam 24 jam terakhir.

NEWS | 4 Desember 2022

Minggu, Sebagian Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Lebat

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memprakirakan sebagian wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat pada Minggu.

NEWS | 4 Desember 2022

Pemprov DKI Pastikan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di BUMD

Pemprov DKI Jakarta wajib menyerap dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai negeri sipil atau PNS.

NEWS | 4 Desember 2022

ADDI Bantah Bencana Alam Akibat Tidak Terapkan Sistem Khilafah

ADDI membantah pandangan kelompok radikal yang menyebut bahwa bencana alam yang terjadi di Tanah Air akibat pemerintah tidak menerapkan sistem khilafah.

NEWS | 4 Desember 2022

Status Tanggap Darurat Gempa Cianjur Diperpanjang Lagi

Status tanggap darurat bencana gempa Cianjur, kembali diperpanjang untuk ketiga kalinya. Harapannya, seluruh korban bisa ditemukan seluruhnya.

NEWS | 4 Desember 2022

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak 35.601 Unit

Hingga hari ini Sabtu (3/12/2022) total jumlah rumah yang rusak akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mencapai 35.601 unit.

NEWS | 3 Desember 2022

BPBD Jabar: Tiga Kecamatan Terdampak Gempa Garut

BPBD Jabar menyatakan, tiga kecamatan di Kabupaten Garut terdampak gempa Garut berkekuatan magnitudo (M) 6,1, Sabtu (3/12/2022) petang.

NEWS | 3 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Warga Lebak Berebut Berdesakan BLT, Banyak Anak Terjepit

Warga Lebak Berebut Berdesakan BLT, Banyak Anak Terjepit

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE