Logo BeritaSatu

KSP: Indonesia Negara yang Berani Bentuk Komisi HAM

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 19:37 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Menurut Siti, keterbukaan negara dalam menetapkan adanya pelanggaran HAM berat masa lalu dan pembentukan mekanisme penyelesaiannya misalnya KKR eks Timor Timur, KKR Aceh yang sekarang sedang berlangsung dan juga yang sedang dibahas KKR yang dibahas di Papua yang masuk dalam UU Otonomi Khusus Papua.

Advertisement

Siti mengungkapkan, ada inisiatif yang dilakukan negara untuk memajukan HAM. Dicontohkan, pada 16 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan ada pergeseran paradigma di dalam pemerintah yaitu human rights governance.

Presiden Jokowi mendeklarasikan kembali pada 10 Desember 2021 tentang pentingya mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM dan isu lingkungan dalam pembangunan pusat dan daerah.

“Dengan demikian kita melihat meskipun kita terus melakukan itu, bagaimana indeks demokrasi naik dari 64 menjadi 52 dalam setahun, kemudian menurunnya indeks korupsi meskipun juga tetap masih menjadi tantangan, yang terpenting lagi adalah menjaga kebebasan berekspresi dan juga menjaga agar ranah publik ini terbuka dan sehat baik secaa aktual maupun virtual,” papar Siti Ruhaini Dzuhayatin.

Selanjutnya, kata Siti, penegakan HAM dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya telah mencapaian hasil yang relatif baik. Beberapa di antaranya, adanya subsidi untuk kesehatan, terutama dalam masa pandemi Covid-19, juga adanya bantuan sosial yang beragam jenisnya.

Pemerintah juga melindungi HAM kelompok rentan, termasuk memberikan perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.

“Sekarang ini, kita geser isu tentang citizen service menjadi human rights base protection for citizenship dan ini sudah dilakukan, sudah berjalan sangat baik sekali. Sehingga saat ini Indonesia adalah negara yang memberikan perlindungan warga negaranya di luar negeri termasuk yang terbaik di dunia. Banyak negara yang kemudian belajar ke Indonesia,” jelas Siti Ruhaini Dzuhayatin.

Kemudian, kata Siti, KSP bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelesaikan persoalan terkait perlindungan hak warga minoritas.

Siti menekankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan pemerintah yang sangat ramah terhadap disabilitas. Terlihat dengan adanya satu UU, tiga keppres dan 6 perpres yang semuanya didedikasikan kepada para penyandang disabilitas.

“Perlindungan terhadap anak, kita telah menyelesaikan UU yang sudah 18 tahun tidak bisa diselesaikan, yaitu UU tentang tindak pidana kekerasan seksual,” tegas Siti Ruhaini Dzuhayatin.




hal 2 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Heru Budi Sebut Stunting Bisa Jadi Penyebab Awal Tawuran

Apabila masalah stunting tidak diatasi maka ketika dewasa emosionalnya menjadi tinggi, pemikirannya tidak jernih sehingga menimbulkan terjadinya tawuran.

NEWS | 5 Februari 2023

PPP Minta Pemerintah Hati-hati soal Polemik Biaya Haji

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam mengenai usulan kenaikan biaya haji.

NEWS | 5 Februari 2023

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di 2022 Capai 94,3 Persen

Gunardi mengungkapkan, terdapat 13 provinsi yang memiliki cakupan imunisasi dasar di atas angka nasional.

NEWS | 5 Februari 2023

Penjelajah Antariksa NASA Tangkap Gambar Beruang di Permukaan Mars

Para ilmuwan NASA telah menemukan penemuan tak terduga di permukaan planet Mars, sebuah formasi yang membentukan gambar menyerupai wajah beruang.

NEWS | 5 Februari 2023

Anggota DPR Sarankan AKBP (Purn) Eko Minta Maaf ke Keluarga Hasya UI

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan agar AKBP (Purn) Eko Setia Budi meminta maaf ke keluarga mendiang Muhammad Hasya Athallah.

NEWS | 5 Februari 2023

Kapolda Metro Jaya Ungkap Warga Manggarai Risih Dicap Kampung Tawuran

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan warga Manggarai sudah risih wilayahnya dicap sebagai kampung tawuran. 

NEWS | 5 Februari 2023

Seluruh Kecamatan di Jaksel Rawan Tawuran, Ini Daftarnya

Polda Metro Jaya membeberkan 10 kecamatan di Jakarta Selatan rawan tawuran. Terdapat 14 titik di 10 kecamatan itu yang kerap menjadi lokasi tawuran. 

NEWS | 5 Februari 2023

Kasus Suami Kapak Istri di Tangerang, Ayah Bantah Nani Selingkuh

Terkait kasus suami kapak istri di Tangerang, Naning Hermawan, ayah korban Nani Hermawan membantah anaknya selingkuh. 

NEWS | 5 Februari 2023

DPR Desak Polda Metro Jaya Cabut Status Tersangka Hasya Mahasiswa UI

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mendesak Polda Metro Jaya mencabut status tersangka Hasya Athallah Saputra yang tewas ditabrak AKBP (Purn) Eko Setia Budi.

NEWS | 5 Februari 2023

Begini Rekayasa Lalin Saat Resepsi 1 Abad NU di Sidoarjo

Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Delta Sidoarjo saat puncak peringatan harlah 1 abad NU atau Nahdlatul Ulama. 

NEWS | 5 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Heru Budi Sebut Stunting Bisa Jadi Penyebab Awal Tawuran

Heru Budi Sebut Stunting Bisa Jadi Penyebab Awal Tawuran

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE