Dituding Kelola Dana Capres Rp 300 T, Dirut Taspen Bakal Ambil Langkah Hukum

Jakarta, Beritasatu.com - Duke Arie Widagdo, kuasa hukum Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasih membantah tudingan pengacara Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut kliennya mengelola dana Rp 300 triliun untuk modal kampanye seorang capres pada Pilpres 2024.

Duke menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan Kamaruddin tersebut. Menurutnya, terdapat dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kamaruddin terkait tudingannya tersebut.

"Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE," kata Duke dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/8/2022).

Duke juga membantah tudingan Kamaruddin yang menyebut kliennya memiliki sejumlah wanita simpanan dalam mengelola uang Rp 300 triliun tersebut. Dijelaskan, kliennya memang menikah dua kali, namun kedua pernikahan itu telah berakhir alias cerai.

Pernikahan pertama dengan Yulianti Malingkas yang telah berakhir, Pernikahan kedua dengan Rina Lauwy yang diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Maret 2021.

"Pernikahan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Klien kami tidak pernah melakukan pernikahan ghaib, apalagi untuk dapat kick back investasi, ujarnya.

Duke menegaskan PT Taspen mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada.

Selain itu, kata Duke, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil audit BPK RI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional.

"Serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen yang sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen," katanya.