Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Pemalang

Senin, 29 Agustus 2022 | 19:13 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WM
Bukti berupa uang yang diamankan dalam OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ditunjukkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo untuk 40 hari ke depan. Perpanjangan kali ini dalam rangka kebutuhan penyidikan.

"Terhitung 1 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Selain Mukti, KPK juga memperpanjang masa penahanan para tersangka lainnya untuk 40 hari ke depan. Mereka yakni Komisaris PD Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo; Pj Sekda, Slamet Masduki; Kepala BPBD, Sugiyanto; Kadis Kominfo, Yanuarius Nitbani; serta Kadis PU, Mohammad Saleh.

Mukti ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sementara Adi Jumal ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1. Adapun Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"Kebutuhan perpanjangan penahanan ini dalam rangka proses pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan di antaranya dengan memanggil berbagai pihak terkait untuk menjadi saksi," tutur Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Mukti Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan pada lingkungan Pemkab Pemalang. Tersangka lainnya yakni Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI