Logo BeritaSatu

Menteri LHK Diharapkan Tanggapi Laporan Sawit Watch

Kamis, 1 September 2022 | 21:27 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya diharapkan dapat menanggapi laporan Sawit Watch dan Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm. Hal ini terkait dugaan tindak pidana bidang kehutanan, yakni hilangnya ribuan hektare hutan negara di Kotabaru, Kalimantan Selatan, karena adanya aktivitas perkebunan sawit PT MSAM secara ilegal.

Sawit Watch dan Integrity telah melaporkan PT MSAM ke Kementerian LHK, Kamis (1/9/2022). Hutan seluas 8.610 hektare di Kotabaru disinyalir kuat telah terjarah atas operasi perkebunan sawit PT MSAM tanpa persetujuan pelepasan kawasan hutan. Tindakan itu dinilai patut diduga bagian dari mafia tanah yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Menteri LHK patut menanggapi serius fenomena ini, hilangnya aset negara (hutan). Negara tidak boleh kecolongan terus dalam pengawasan pengelolaan SDA. Sebab, apabila pembiaran ini terus berlarut, maka dapat diibaratkan kedaulatan negara telah terdegradasi oleh kekuatan mafia dengan amunisi kapitalnya,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo.

Sementara itu, Denny Indrayana menuturkan PT MSAM yang merupakan anak perusahaan Jhonlin Group diduga melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Misalnya, Pasal 19 huruf a, b, c, d, e, dan h juncto Pasal 21.

“Dalam kurun waktu 2017-2018, PT MSAM secara tiba-tiba memperoleh HGU di atas lahan kerja sama dengan PT Inhutani II. Berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, perjanjian kerja sama kedua korporasi ini pun problematik karena kepala Biro KLHK dalam Surat Nomor: 5892/ROKUM/PP.1/HMS.O/11/2017 tanggal 20 November 2017 mengatakan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Denny.

“Tak mengindahkan surat tersebut, PT MSAM lantas tetap berkebun dan memperoleh HGU di dalam kawasan hutan yang belum dialihfungsikan statusnya,” imbuh Denny.

Sawit Watch dan Integrity telah melaporkan PT MSAM ke lima lembaga terkait dugaan tindak pidana korupsi, serta tindak pidana bidang kehutanan dan mafia tanah. Sebanyak tiga laporan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ditujukan kepada KPK, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Satu laporan dugaan mafia tanah juga telah didisposisi kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian LHK terkait dugaan tindak pidana bidang kehutanan.

Denny Indrayana mengatakan tidak berlebihan jika laporan ini dilabeli “berburu di kebun binatang”. Menurutnya, sangat terang dan tergambarkan perbuatan melawan hukum oleh para terlapor.

“Dugaan tindak pidana korupsinya ada karena hilangnya hutan negara berdampak pada kerugian keuangan negara. Keterlibatan mafia tanahnya jelas sebab HGU PT MSAM berada di kawasan hutan tanpa didahului persetujuan pelepasan kawasan hutan. Akibatnya, korporasi yang berkebun tersebut juga melanggar ketentuan UU 18/2013 seputar delik tindak pidana kehutanan,” ucapnya.

Denny Indrayana pun meminta respons cepat dari aparat penegak hukum dan kementerian terkait dugaan kasus hilang hutan negara di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

“Tentu kami tetap berharap adanya political will aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk membongkar dan membersihkan praktik mafia atas pelanggaran pengelolaan hutan yang diuraikan dengan terperinci dalam laporan ini,” pungkas Denny Indrayana.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Anwar Ibrahim Tak Mau Tunjuk Menteri sebagai Bentuk Penghargaan

PM Malaysia Anwar Ibrahim bakal merampingkan kabinet, dan meniadakan kebiasaan menujuk menteri sebagai bentuk penghargaan.

NEWS | 27 November 2022

Aremania Tuntut Keadilan soal Tragedi Kanjuruhan, Malang Lumpuh

Aremania menggelar aksi demonstrasi menuntut keadilan terkait tragedi Kanjuruhan dengan menutup 30 titik jalan. Akibatnya, Malang lumpuh total.

NEWS | 27 November 2022

Catat! Ini Dampak Negatif Menggunakan Earphone Terlalu Lama

Menurut Budi, durasi penggunaan earphone yang terlalu lama dan volume yang terlalu keras dapat menimbulkan gangguan pendengaran.

NEWS | 27 November 2022

PDIP Serahkan Bantuan untuk Guru dan Pelajar di Kediri

PDIP memberikan bantuan kepada guru-guru dan pelajar di Kediri, Jawa Timur berupa 1.000 unit sepeda dan 2.000 pasang sepatu. 

NEWS | 27 November 2022

Ganjar Pranowo Ungkap Kedekatan Emosional dengan PPP

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkap kedekatan emosionalnya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

NEWS | 27 November 2022

Dokter Rekomendasikan Aturan 60/60 untuk Pengguna Earphone

"Setelah penggunaan earphone selama 60 menit, disarankan melepas gawai dan memberikan jeda untuk telinga beristirahat," jelas dr Budi.

NEWS | 27 November 2022

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Jadi Capres Paling Disukai

Survei mutakhir SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo menjadi capres paling disukai, sementara Prabowo Subianto paling banyak dikenal oleh publik. 

NEWS | 27 November 2022

Rapimwil PPP, Kader Pekik Ganjar Pranowo Presiden 2024

Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memekikkan Ganjar Pranowo presiden dalam rapat pimpinan wilayah (rapimwil) PPP Jateng.

NEWS | 27 November 2022

Survei: Sekitar 70 Juta Orang Indonesia Pernah Bayar Uang Damai Saat Ditilang

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan ada sekitar 70 juta orang Indonesua yang membayar uang damai ke anggota polisi agar tidak ditilang. 

NEWS | 27 November 2022

Gelar Eco Run Fest 2022, Pertamina Ajak Masyarakat Terapkan Sustainable Living

Melalui Pertamina Eco Run Fest 2022, Pertamina mengajak masyarakat menerapkan sustainable living atau gaya hidup berkelanjutan. 

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Anwar Ibrahim Tak Mau Tunjuk Menteri sebagai Bentuk Penghargaan

Anwar Ibrahim Tak Mau Tunjuk Menteri sebagai Bentuk Penghargaan

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE