Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Bupati Pemalang Diduga Terima Uang untuk Promosi Jabatan ASN

Senin, 5 September 2022 | 11:56 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM
Bukti berupa uang yang diamankan dalam OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ditunjukkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo menerima uang untuk mempromosikan aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya pada jabatan tertentu. Dugaan itu didalami melalui pemeriksaan lima saksi.

Para saksi tersebut yakni Kepala Pasar Pemalang, Patoni; Camat Bantar Bolang, Waluyo; PNS, Misdiyanto; staf bagian umum Sekda Pemalang, Danny; dan wiraswasta, Ab Yulianto alias Bagun. Para saksi diperiksa di Polres Pemalang, Jumat (2/9/2022).

“Seluruh saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang untuk tersangka MAW (Mukti Agung Wibowo) dari pemberian beberapa ASN yang akan dipromosikan untuk jabatan tertentu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Dari para saksi, KPK juga mendalami dugaan Mukti terima uang dari pihak swasta. Hanya saja, Ali tidak membeberkan nominal uang tersebut.

“Dikonfirmasi pula adanya penerimaan uang dari pihak swasta untuk tersangka MAW,” tutur Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Mukti Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan pada lingkungan Pemkab Pemalang. Tersangka lainnya yakni Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI