Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) sebesar Rp 12,96 triliun untuk 20,65 juta keluarga yang rentan terhadap perubahan harga. Terkait itu, Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta masyarakat segera melaporkan ke anggota dewan jika menemukan ada penyelewengan ataupun pemotongan dana BLT BBM yang menjadi hak masyarakat.
"Sekarang ini masyarakat sudah memiliki rasa kepedulian bersama-sama. Jadi kalau ada masalah perlu dibagikan. Jangan sampai ketika ada masalah penyaluran BLT dibiarkan begitu saja," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Senin (5/9/2022).
Bukhori mengungkapkan pihaknya sudah memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM) tenaga sosial, seperti pendamping dari program keluarga harapan (PKH), relawan dan jaringan bentukan dari anggota dewan yang berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka bertugas mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM.
Namun untuk pengawalan yang paling efektif, lanjut dia, adalah ketika masyarakat menemukan suatu penyimpangan atau pemotongan, langsung menyampaikan hal tersebut kepada anggota dewan (DPR) yang ada di dapil tersebut agar anggota dewan khususnya di Komisi VIII DPR bisa berkomunikasi langsung dengan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah atau pihak Kemensos.
"Itu saya kira cara yang paling efektif dalam hal pengawalan BLT BBM. Adapun cara-cara yang lain, bisa saja ditempuh. Tetapi yang memiliki jalur secara langsung kepada Menteri Sosial (Mensos) itu memang ya paling cepat adalah anggota DPR karena kalau lewat aparat pemerintah, mereka tidak berani langsung menyampaikan kepada Menteri Sosial dan ada birokrasi juga," ungkapnya.
Baca selanjutnya
Sementara, command center Kementerian Sosial yang bisa ditelepon yaitu 021 171 ...
Halaman: 12selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
