Logo BeritaSatu

Aktivis Hukum Nilai Jokowi 3 Periode Bisa Diwujudkan

Selasa, 6 September 2022 | 17:07 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Aktivis Hukum dan pendiri Komunitas Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Timothy Ivan Triyono menilai wacana jabatan presiden dapat diperpanjang menjadi 3 periode bisa diwujudkan melalui cara-cara konstitusional dengan mendorong amendemen UUD 1945.

Timothy menilai amendemen UUD 1945 bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan, pasalnya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wacana presiden 3 periode itu bertentangan dengan konstitusi.

Advertisement

“Masih banyak juga di luar sana yang menganggap bahwa amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu haram untuk dilakukan. Padahal kalau kita lihat praktiknya sejarah mencatat bahwa republik kita sudah melakukan 4 kali amendemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Timothy kepada media, Selasa (6/9/2022).

Timothy menambahkan, ia dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan selama lima tahun mendatang dengan tetap melalui proses tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, sebelum itu pihaknya meminta MPR untuk segera mengamendemen UUD 1945 khususnya pasal 7 terkait tentang periodisasi jabatan presiden.

“Wacana presiden 3 periode itu baru bisa terwujud kalau konstitusi itu diamendemen, khususnya pasal 7 mengenai periodisasi jabatan presiden. Apakah, MPR berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar? Tentu MPR berwenang. Dasar hukumnya Apa? Dasar hukumnya dapat kita lihat dalam pasal 3 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Dasar 45,” jelasnya.

Timothy menyebutkan pembahasan tentang perubahan UUD dapat dilihat secara utuh pada pasal 37 UUD 1945. Pengajuan amendemen harus diajukan paling sedikit oleh 1/3 anggota MPR.

“Terkait pengajuan usul perubahan Undang-Undang Dasar itu, dapat diagendakan oleh MPR dalam sidang majelis. Apabila usulan tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. Yang artinya minimal sebanyak 237 anggota yang mengusulkan amendemen konstitusi,” bebernya.

“Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar tersebut MPR harus menyelenggarakan sidang majelis, dan sidang tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Atau setara dengan 474 anggota MPR. Ketika sidang itu sudah dilaksanakan dan hendak memutuskan, apakah perubahan, apakah amendemen terhadap konstitusi itu disetujui atau tidak. keputusan perubahan itu harus disetujui minimal 50%+1 atau sekitar 357 anggota MPR,” imbuh Timothy.

Ia menegaskan dorongan untuk mengubah atau mengamendemen UUD bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, khususnya desakan masyarakat yang ingin ada perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

“Jadi, kalau di luar luar sana masih ada yang mengatakan bahwa perubahan terhadap konstitusi itu haram untuk dilakukan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan konstitusi, rasanya mereka tidak pernah membaca. Perubahan konstitusi diperbolehkan oleh konstitusi itu sendiri,” pungkas Timothy.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pembuat APK Undangan Nikah Palsu untuk Kuras Saldo Korban Ditangkap di Sulsel

Tim Cyber Mabes Polri menangkap pria berinisial IA yang membuat APK 99 dalam bentuk aplikasi undangan pernikahan palsu di Sulsel.

NEWS | 2 Februari 2023

Kuasa Hukum Richard Eliezer Tuding Jaksa Sedang Galau

Tim kuasa hukum Bharada Richard Eliezer atau Bharada E menuding jaksa sedang galau saat menuntut Eliezer 12 tahun penjara atas kasus Brigadir J. 

NEWS | 2 Februari 2023

Pelaku Bom di Masjid Pakistan Berseragam Polisi

Pelaku bom di masjid yang menewaskan 101 orang di markas polisi di Pakistan berseragam polisi dan helm ketika melakukan serangan.

NEWS | 2 Februari 2023

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Legislator: Polisi Harus Komprehensif

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta polisi komprehensif menangani kasus kecelakaan Hasya Athallah mahasiswa UI tewas ditabrak malah jadi tersangka.

NEWS | 2 Februari 2023

Sopir Ojol yang Tolong Hasya Mahasiswa UI Tidak Lihat Ada Luka di Tubuh Korban

Agus, seorang sopir ojol mengaku tidak melihat luka pada tubuh Hasya Athallah saat menolong mahasiswa UI itu usai kecelakaan dengan pensiunan polisi.

NEWS | 2 Februari 2023

Hakim Bakal Jatuhkan Vonis ke Eliezer pada 15 Februari

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) bakal menjatuhkan vonis terhadap Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Rabu (15/2/2023).

NEWS | 2 Februari 2023

Terus Dilanda Protes, Iran Ogah Buka Blokir WhatsApp dan Instagram

Presiden Iran Ebrahim Raisi telah bersumpah bahwa WhatsApp dan Instagram akan tetap diblokir, dan menuding platform online untuk memicu protes nasional.

NEWS | 2 Februari 2023

Mobil Pajero yang Tabrak Mahasiswa UI hingga Tewas Berubah Warna

Pajero milik Eko Setia Budi Wahono yang dipakai saat kecelakaan maut menewaskan Hasya Atallah Saputra, mahasiswa UI, berubah warna jadi putih.

NEWS | 2 Februari 2023

2 Pria Tergeletak di Jalan Jambore Depok, 1 Tewas dan 1 Kritis

Diduga mengalami kecelakaan tunggal, dua pria tergeletak di tengah jalan Jambore, Harjamukti l, Cimanggis, Depok pada Kamis (2/2/2023) pagi. 

NEWS | 2 Februari 2023

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tamblang di Bali

Bendungan Tamblang seluas 29, 8 hektare ini dapat menampung 5,1 juta meter kubik air yang dibangun sejak 2018, dengan anggaran dari APBN senilai Rp 820.000.000.

NEWS | 2 Februari 2023


TAG POPULER

# Harga Bawang


# Koalisi Indonesia Bersatu


# Bunda Corla


# Serial Killer


# Penculikan Anak


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ibu Bharada E Terharu Nama Anaknya Menggema di Ruang Sidang

Ibu Bharada E Terharu Nama Anaknya Menggema di Ruang Sidang

NEWS | 25 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE