Logo BeritaSatu

Aktivis Hukum Nilai Jokowi 3 Periode Bisa Diwujudkan

Selasa, 6 September 2022 | 17:07 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Aktivis Hukum dan pendiri Komunitas Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Timothy Ivan Triyono menilai wacana jabatan presiden dapat diperpanjang menjadi 3 periode bisa diwujudkan melalui cara-cara konstitusional dengan mendorong amendemen UUD 1945.

Timothy menilai amendemen UUD 1945 bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan, pasalnya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wacana presiden 3 periode itu bertentangan dengan konstitusi.

Advertisement

“Masih banyak juga di luar sana yang menganggap bahwa amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu haram untuk dilakukan. Padahal kalau kita lihat praktiknya sejarah mencatat bahwa republik kita sudah melakukan 4 kali amendemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Timothy kepada media, Selasa (6/9/2022).

Timothy menambahkan, ia dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan selama lima tahun mendatang dengan tetap melalui proses tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, sebelum itu pihaknya meminta MPR untuk segera mengamendemen UUD 1945 khususnya pasal 7 terkait tentang periodisasi jabatan presiden.

“Wacana presiden 3 periode itu baru bisa terwujud kalau konstitusi itu diamendemen, khususnya pasal 7 mengenai periodisasi jabatan presiden. Apakah, MPR berwenang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar? Tentu MPR berwenang. Dasar hukumnya Apa? Dasar hukumnya dapat kita lihat dalam pasal 3 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Dasar 45,” jelasnya.

Timothy menyebutkan pembahasan tentang perubahan UUD dapat dilihat secara utuh pada pasal 37 UUD 1945. Pengajuan amendemen harus diajukan paling sedikit oleh 1/3 anggota MPR.

“Terkait pengajuan usul perubahan Undang-Undang Dasar itu, dapat diagendakan oleh MPR dalam sidang majelis. Apabila usulan tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. Yang artinya minimal sebanyak 237 anggota yang mengusulkan amendemen konstitusi,” bebernya.

“Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar tersebut MPR harus menyelenggarakan sidang majelis, dan sidang tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Atau setara dengan 474 anggota MPR. Ketika sidang itu sudah dilaksanakan dan hendak memutuskan, apakah perubahan, apakah amendemen terhadap konstitusi itu disetujui atau tidak. keputusan perubahan itu harus disetujui minimal 50%+1 atau sekitar 357 anggota MPR,” imbuh Timothy.

Ia menegaskan dorongan untuk mengubah atau mengamendemen UUD bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, khususnya desakan masyarakat yang ingin ada perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

“Jadi, kalau di luar luar sana masih ada yang mengatakan bahwa perubahan terhadap konstitusi itu haram untuk dilakukan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan konstitusi, rasanya mereka tidak pernah membaca. Perubahan konstitusi diperbolehkan oleh konstitusi itu sendiri,” pungkas Timothy.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Polri Usut Dugaan Pencucian Uang dalam Kasus KSP Indosurya

Bareskrim Polri mengusut dugaan pencucian uang dalam kasus penipuan investasi dana nasabah koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.

NEWS | 2 Februari 2023

Polresta Bogor Tangkap Pelaku Penipuan 106 Jemaah Umrah

Aparat Reskrim Polresta Bogor Kota menangkap seorang wanita yang diduga menjadi otak penipuan bermodus jemaah umrah Kamis (2/2/2023).

NEWS | 2 Februari 2023

Buat Prank Penculikan Anak, Pemuda di Konawe Berurusan dengan Polisi

Seorang pemuda bernama Hamdil (24) harus berurusan dengan polisi lantaran membuat prank atau lelucon tentang penculikan anak.

NEWS | 2 Februari 2023

Pengacara Putri Candrawathi: Dalil Jaksa Hanya Delusi

Pengacara Putri Candrawathi, Arman Hanis menilai dalil jaksa penuntut umum selama rangkaian persidangan hanya merupakan sebuah delusi.

NEWS | 2 Februari 2023

Jenderal Dudung Absen Rapat, Komisi I DPR Minta Saling Menghormati

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman absen dalam rapat antara Komisi I DPR dengan TNI yang digelar hari ini, Kamis (2/2/2023)

NEWS | 2 Februari 2023

Rumah Tempat Percetakan di Ciracas Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan

Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah sembilan unit mobil Pemadam kebakaran dan 45 personel diterjunkan.

NEWS | 2 Februari 2023

Pengacara Putri Candrawathi Nilai Jaksa Terlalu Lelah Bersidang

Pengacara Putri Candrawathi, Arman Hanis menilai jaksa penuntut umum sudah terlalu lelah untuk mengikuti persidangan.

NEWS | 2 Februari 2023

Pengacara Putri Candrawathi Tuding Replik 6.000 Kata Hanya Klaim Kosong

Pengacara Putri Candrawathi, Arman Hanis menuding replik 6.742 kata dari jaksa hanya berisi klaim kosong semata.

NEWS | 2 Februari 2023

Jenazah Pasutri Korban Banjir Parepare Ditemukan di Bantaran Sungai

Pasangan suami istri Ramli serta Fitri menjadi korban banjir yang melanda Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

NEWS | 2 Februari 2023

Polda Metro Jaya Rekonstruksi Ulang Kecelakaan yang Tewaskan Mahasiswa UI

Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan M Hasya Atallah Saputra (MHA), mahasiswa UI.

NEWS | 2 Februari 2023


TAG POPULER

# Harga Bawang


# Koalisi Indonesia Bersatu


# Bunda Corla


# Serial Killer


# Penculikan Anak


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Luhut Mengaku 3 Kali Ditegur Presiden Jokowi, Kenapa?

Luhut Mengaku 3 Kali Ditegur Presiden Jokowi, Kenapa?

SPORT | 9 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE