Mahfud MD: RKUHP Relatif Siap untuk Diberlakukan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan RKUHP relatif siap untuk diberlakukan. Pasalnya, RKUHP ini sudah dibahas kurang lebih selama 59 tahun dengan melibatkan berbagai pakar, akademisi dan berbagai elemen masyarakat.

“Setelah tidak kurang dari 59 tahun, tepatnya sejak 1963, kita mendiskusikan perubahan KUHP, alhamdullilah saat ini kita sudah menghasilkan RKUHP yang relatif siap untuk diundangkan,” ujar Mahfud MD dalam sambutannya di acara diskusi publik bertajuk ‘Rancangan KUHP’ yang disiarkan secara daring, Rabu (7/9/2022).

Apalagi, kata Mahfud MD, perubahan KUHP telah mendapatkan arahan politik hukum tujuh presiden. Menurut dia, sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP nasional karena saat ini, Indonesia masih menggunakan KUHP kolonial Belanda.

“Masyarakat Indonesia sekarang berubah dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional, dari masyarakat terjajah menjadi bangsa merdeka, maka hukum kolonial harus diganti hukum nasional. Itulah sebabnya politik hukum serta perubahan KUHP menjadi salah satu perintah pertama yang ditulis di dalam UUD 1945,” jelas Mahfud MD.

Hanya saja, kata Mahfud MD, Presiden Joko Widodo meminta agar RKUHP disosialisasikan lagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Jokowi, tutur dia, menginginkan agar KUHP yang disahkan nanti sungguh-sungguh mencerminkan kesadaran dan keinginan bangsa Indonesia yang merdeka.

“Karena hukum merupakan cermin kesadaran dan keinginan masyarakat dan harus dipahami masyarakat maka sidang internal kabinet tanggal 2 Agustus 2022, Presiden Jokowi meminta agar RKUHP ini disosialisasikan lagi ke seluruh lapisan masyarakat. Presiden meminta agar kementerian dan lembaga terkait mendiskusikan lagi dengan para akademis, dengan ormas-ormas, dengan civil society dan lain-lain dari pusat sampai ke daerah,” ungkap Mahfud MD.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini