Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Hikmahbudhi Dorong Pemerintah Perketat Distribusi BBM Bersubsidi

Rabu, 7 September 2022 | 21:58 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW
Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) mendorong pemerintah untuk mempercepat proses transisi energi baru terbarukan (EBT) dan memperketat distribusi BBM bersubsidi.

Hal tersebut lebih ideal dibandingkan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak luas pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai sektor jasa sehingga membuat masyarakat, khususnya rakyat kecil makin hidup dalam beban lebih berat.

"Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan transisi energi dari sumber energi fosil ke energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang," ujar Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dengah untuk mengurangi beban APBN menurutnya adalah langkah yang kurang bijak, tidak tepat dan akan mengorbankan masyarakat.

Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi terutama Pertalite dan solar yang proporsi jumlah penggunanya di atas 70%, pasti akan menyulut inflasi yang membebani masyarakat.

"Jika Pertalite harga Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan akan mencapai 0,97% sehingga inflansi bisa mencapai 6,2% tahun ke tahun," terang Wiryawan.

Untuk itu dirinya melihat kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena akan membebani dan mengorbankan masyarakat dan meminta pemerintah mengambil opsi alternatif.

"Dengan inflasi sebesar itu tentu akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga sudah pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Hikmahbudhi menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan efek domino yang sangat merugikan masyarakat terutama kelas menegah ke bawah.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil jalan tengah yaitu fokus pada pembatasan pengunaan BBM bersubsidi yang selama ini sebagian besar tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran.

"Seperti misalnya hanya kendaraan roda dua dan angkutan umum yang boleh, menggunakan Pertalite dan Bio Solar, ketimbang hanya memutuskan mengambil jalan pintas yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi yang akan mengorbankan dan membebani masyarakat," kata Wiryawan.

Pihaknya juga mendorong pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang transparan dari hulu hingga hilir dalam distribusi BBM bersubsidi dengan menindak oknum-oknum yang menyelewengkan dengan berbagai modus operandi.

"Pemerintah perlu lebih bijak dan banyak mendengar saran dari masyarakat. Serta lebih peka terhadap kondisi rakyat hari ini yang masih banyak mengalami kesulitan. Perkuat data ekonomi masyarakat penerima subsidi BBM sehingga tepat sasaran," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI