Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kerugian Akibat Korupsi Surya Darmadi Capai Rp 86,5 Triliun

Kamis, 8 September 2022 | 16:20 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS
Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi (tengah), usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 8 September 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kerugian yang timbul akibat kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan untuk membuka lahan sawit di Indragiri Hulu, Riau yang menjerat bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng mencapai sekitar Rp 86,5 triliun atau tepatnya Rp 86.547.386.723.891. Sebelumnya, Kejagung menyampaikan kerugian negara di kasus tersebut sekitar Rp 104,1 triliun.

“Total kerugian telah sesuai dengan revisi hasil perhitungan dari ahli kerugian keuangan negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan ahli perekonomian negara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Ketut mengungkapkan bahwa pada dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) menyebutkan kasus ini telah memperkaya Apeng sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan US$ 7.885.857,36 atau jika dikonversi sekitar Rp 117.460.633.962,94. Dengan demikian, totalnya sekitar Rp 7.710.528.838.289.

Kasus ini juga diduga menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 4.798.706.951.640 dan US$ 7.885.857,36 atau Rp 117.460.633.962,94 jika dirupiahkan. Totalnya berarti senilai Rp 4.916.167.585.602. Sementara kerugian perekonomian sekitar Rp 73.920.690.300.000.

“Bila semuanya dihitung, maka totalnya adalah Rp 86.547.386.723.891,” ungkap Ketut.

Sebelumnya, Kejagung mengungkapkan kerugian negara di kasus Apeng Angka itu meningkat dibanding perhitungan awal yang mencapai Rp 78 triliun.

"Kerugian negara senilai Rp 4,9 triliun untuk keuangan. Untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp 99,2 triliun," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Diketahui, Surya Darmadi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum Kejagung membeberkan berbagai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Surya Darmadi alias Apeng.

Pertama, Surya Darmadi alias Apeng memohon kepada Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode tahun 1999 sampai dengan 2008 agar langkahnya membuka lahan untuk kegiatan usaha sawit pada kawasan hutan di Indragiri Hulu disetujui. Padahal, lahan itu berada pada kawasan hutan.

Kedua, Apeng selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, serta PT Panca Agro Lestari tetap diberikan izin lokasi perkebunan kepala sawit. Padahal, kelima anak usaha PT Duta Palma Group itu tidak memiliki izin prinsip.

Ketiga, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, serta PT Panca Agro juga tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), serta upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Akan tetapi, izin tetap diberikan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

TERKINI