Logo BeritaSatu

Didakwa Rugikan Negara Puluhan Triliun, Surya Darmadi: Saya Dituduh Korupsi

Kamis, 8 September 2022 | 17:33 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng mengeklaim tidak melakukan korupsi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan, Surya Darmadi menyebut dirinya telah dituduh melakukan korupsi.

Diketahui, jaksa mendakwa Surya Darmadi alias Apeng melakukan tindak pidana dan pencucian uang terkait penyerobotan lahan untuk membuka lahan sawit di Indragiri Hulu, Riau oleh PT Duta Palma Group. Jaksa menyebut perbuatan Surya Darmadi tersebut telah merugikan keuangan negara senilai Rp 4,9 triliun, dan merugikan perekonomian negara sekitar Rp 73,9 triliun.

Advertisement

Selain itu, perkara tersebut telah memperkaya Surya Darmadi dengan total sebesar Rp 7,7 triliun. Dengan demikian, jaksa menyebut kerugian akibat dugaan korupsi Surya Darmadi mencapai Rp 86,5 triliun.

“Saya enggak korupsi, saya tidak korupsi, saya dituduh korupsi. Lahan saya sudah ada HGU (hak guna usaha), ada izin,” kata Apeng usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Apeng meminta keadilan terkait kasus yang tengah menjeratnya kali ini. Dia menegaskan, lahannya sudah memiliki HGU, sehingga sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dia juga menolak tudingan jaksa terkait kerugian negara pada kasus dugaan korupsi yang diperbuatnya. Jaksa diketahui mendakwa Apeng telah merugikan negara puluhan triliun rupiah. Dia mengaku tidak mengerti terkait kerugian negara di kasusnya yang berganti-ganti.

"Saya tolak. Kebun saya cuma Rp 4 triliun, didenda Rp 78 (triliun) terus Rp 104 (triliun), kemudian tadi dakwaan Rp 73,9 (triliun). Saya lihat angkanya saya setengah gila," ujar Apeng.

Dalam kasus ini, Apeng didakwa melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara sekitar Rp 73,9 triliun atau Rp 73.920.690.300 ribu. Korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan Apeng itu dilakukan bersama eks Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman.

Apeng disebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan US$ 7.885.857. Dia juga didakwa merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640,00 dan US$ 7.885.857,36. Total kerugian di kasus ini senilai Rp 86.547.386.723.891.

Apeng didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Liga Premier Singapura Gunakan Teknologi VAR untuk Pertama Kalinya

Wasit di Liga Premier Singapura (SPL) akan mendapat bantuan ekstra di musim mendatang, dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR).

NEWS | 29 Januari 2023

Surat Kewarganeragaan Tidak Sah, Wakil PM Nepal Dicopot dari Jabatan

Hakim di pengadilan tinggi Nepal memutuskan mencopot jabatan wakil PM Nepal Rabi Lamichhana karena memiliki surat kewarganegaraan yang tidak sah.

NEWS | 29 Januari 2023

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa bumi dengan magnitudo 5,1 melanda Maluku, Sabtu (28/1/2023) malam pukul 22.47 WIB, menurut BMKG, gempa itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

NEWS | 28 Januari 2023

Legislator Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji

Legislator meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyusun peta jalan atau roadmap pola pembiayaan haji.

NEWS | 28 Januari 2023

Soal Kemungkinan Biaya Haji Turun, Ini Respons Komnas

Komnas Haji mengatakan bahwa masih ada kemungkinan biaya haji tahun ini turun dari angka yang diusulkan oleh Kementerian Agama.

NEWS | 28 Januari 2023

Panel DPR AS Bakal Pemungutan Suara untuk Blokir Aplikasi TikTok

Sebuah panel DPR AS Komite Urusan Luar Negeri berencana untuk mengadakan pemungutan suara bulan depan yang bertujuan memblokir penggunaan TikTok

NEWS | 29 Januari 2023

Pernikahan Dini Penyumbang Angka Stunting di NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  melakukan pencegahan stunting pada aspek pernikahan dini atau muda.

NEWS | 28 Januari 2023

Banjir Manado dan Tanah Longsor Menewaskan 5 Warga

Banjir Manado dan tanah longsor mengakibatkan 3.866 keluarga yang terdampak dan lima orang meninggal dunia.

NEWS | 28 Januari 2023

Malaysia Keluarkan Peringatan Potensi Banjir Bandang

Peringatan potensi banjir bandang di tiga negara bagian dalam tempo 12 jam untuk tiga negara bagian di Malaysia.

NEWS | 28 Januari 2023

Komnas Harapkan Masalah Biaya Haji Tidak Dipolitisasi

Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj berharap isu biaya haji 2023 tidak dipolitisasi.

NEWS | 28 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Surat Kewarganeragaan Tidak Sah, Wakil PM Nepal Dicopot dari Jabatan

Surat Kewarganeragaan Tidak Sah, Wakil PM Nepal Dicopot dari Jabatan

NEWS | 20 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE