Kamhar menilai sebenarnya kritik pada masa itu hanya sekadar asal bunyi tanpa memahami persoalan demi mengejar popularitas dan simpati publik. Menurutnya, seharusnya pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia mengalami penurunan.
“Yang sekarang malah saat harga dunia sedang turun, harga dalam negeri dinaikkan hanya untuk mengejar anggaran pembangunan IKN, kereta cepat dan infrastruktur nonprioritas,” tegasnya.
Tak hanya itu, Kamhar mengungkap pada masa pemerintahan SBY, gaji PNS/ASN, guru, TNI/Polri setiap tahunnya juga dinaikkan. Pengangkatan 1,1 orang tenaga honorer menjadi PNS juga membuat daya beli masyarakat jauh lebih kuat. Kamhar menambahkan banyak paket pekerjaan yang bersumber dari belanja pemerintah untuk bisa dikerjakan.
“Ada istilah bahkan kontraktor level kecamatan dan desa pun dapat pekerjaan di masa itu. Jauh berbeda dengan keadaan di masa pemerintahan sekarang. Rakyat lagi sulit-sulitnya kembali dijejali beban kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Dikatakan, argumentasi tentang pemberantasan mafia minyak dan gas (migas) dengan membubarkan Petral, ternyata juga tidak memberi dampak yang signifikan pada perbaikan kebijakan bidang energi. Kamhar menduga pembubaran Petral hanya ganti casing, tetapi praktik yang sama tetap terjadi. Apalagi, kata Kamhar, jika menagih janji kampanye Jokowi yang akan membuat Pertamina mengalahkan Petronas.
Dia pun mengimbau Adian Napitupulu lebih cermat dalam membuat pernyataan. Jika tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat agar BBM tidak naik, kata dia, setidaknya tidak perlu membuat pernyataan yang melukai hati publik. “Pembangunan untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan. Filosofi ini mesti dipahami bung Adian Napitupulu agar jatidirinya yang latar belakang aktivis mahasiswa tak sepenuhnya hilang oleh kekuasaan,” pungkas politikus Partai Demokrat ini.
Halaman: 12selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
