Logo BeritaSatu

Heboh Kebocoran Data, Ombudsman dan BIN Desak RUU PDP Segera Disahkan

Sabtu, 10 September 2022 | 17:41 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.comOmbudsman RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dengan adanya UU PDP, Ombudsman dan BIN berharap kebocoran data yang marak terjadi belakangan ini dapat diantisipasi atau dicegah dengan baik.

Anggota Ombudsman, Jemsly Hutabarat menyoroti kebocoran data pelanggan Indihome. Dari hasil pertemuan dengan pihak Telkom, kasus kebocoran data pelanggan Indihome sebenarnya lebih mengarah kepada penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Selain itu, Ombudsman menemukan terjadinya pelayanan yang tidak kompeten dan adanya penyalahgunaan wewenang.

“Jadi kasus yang terjadi (Indihome) relatif berhubungan dengan adanya ketidakkompetenan dari SDM yang ada di sana. Ada penyalahgunaan wewenang 10% dan tidak patut 1%. Jadi kalau penyalahgunaan data relatif kecil sekali, hampir saya bisa katakan yang langsung tidak ada,” kata Jemsly Hutabarat dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tajuk “Darurat Perlindungan Data Pribadi” yang dilakukan secara daring, Sabtu (20/9/2022).

Melihat kasus tersebut, Jemsly menegaskan perlu adanya percepatan pengesahan RUU PDP beserta peraturan turunannya sebagai perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu, Jemsly menyayangkan pemerintah terlambat membuat undang-undang yang berpihak kepada publik. Undang-undang itu selalu dilahirkan setelah terjadi banyak kasus di tengah masyarakat.

“Bagaimanapun, UU kebijakan publik selalu telat, terlambat terhadap akselerasi dari perubahan teknologi informasi ini. Oleh karena itu, SDM-nya ini memang yang harus kita perbaiki,” ujar Jemsly Hutabarat.

Meski RUU PDP belum disahkan, Jemsly mengungkapkan sudah ada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dan UU tentang Telekomunikasi yang mengatur keterbukaan publik. Dalam kedua regulasi itu sudah disebutkan agar menyimpan data dalam bentuk enkripsi.

"Jadi enkripsi yang sebenarnya secara undang-undang sebenarnya katakan deh belum undang-undang, ya kita yang menunggu (pengesahan) RUU PDP ini tetapi Permenkominfo sudah cukup untuk mengayomi sementara undang-undang itu belum ada,” terang Jemsly Hutabarat.

Baca selanjutnya
Terkait dengan kasus dugaan kebocoran data Indihome, Jemsly mengungkapkan PT Telkom ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Keadaan Sudah "Membaik", Masyarakat Jadi Enggan Vaksinasi Booster

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan angka vaksinasi booster di DKI baru mencapai 50%. Angka tersebut dinilai masih sedikit.

NEWS | 1 Desember 2022

Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Beras di Depok Mulai Naik

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga beras di sejumla pasar tradisional di Depok mulai merangkak naik. 

NEWS | 1 Desember 2022

Satu Terduga Teroris Diamankan Densus 88 di Sukoharjo

Densus 88 Antiteror Polri berhasil meringkus terduga teroris di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis (1/12/2022).

NEWS | 1 Desember 2022

Revitalisasi, Kawasan M Bloc Space Bakal Jadi Tempat Healing

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata M Bloc Space di Jakarta Selatan sebagai tempat rekreasi (healing) bagi warga Ibu Kota.

NEWS | 1 Desember 2022

Infografik Kasus Covid-19 di Indonesia pada 21-27 November 2022

Infografik kasus Covid-19 pada 21 sampai 27 November 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

NEWS | 21 November 2022

Menteri Basuki: 183 Investor Malaysia Minati Pembangunan IKN

Basuki Hadimuljono mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

NEWS | 1 Desember 2022

Zulhas Sebut KIB Prioritaskan Airlangga sebagai Capres

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan KIB bentukan Golkar, PPP dan PAN memproritaskan Airlangga Hartarto sebagai capres di Pilpres 2024. 

NEWS | 1 Desember 2022

Rumah Tinggal Puing-puing, Korban Gempa Cianjur Selamatkan Harta Tersisa

Memasuki hari ke-13 pasca-gempa Cianjur, warga sudah mulai berani pulang ke rumah. Warga menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan.

NEWS | 1 Desember 2022

Bareskrim: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Naik Penyidikan

Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus tambang ilegal di Kaltim ke tahap penyidikan. Kasus ini bermula dari viralnya video Ismail Bolong. 

NEWS | 1 Desember 2022

Banjir Pati Meluas, Jalur Alternatif ke Grobogan Terendam hingga 1 Meter

Banjir yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, Kamis (1/12/2022) pagi meluas dan menyebabkan jalur alternatif Pati-Grobogan terendam hingga 1 meter. 

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi <em>Happy</em> dengan Kinerja Ekonomi, Ini Sederet Faktanya

Jokowi Happy dengan Kinerja Ekonomi, Ini Sederet Faktanya

EKONOMI | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE