Logo BeritaSatu

KPPOD Sesalkan Belum Ada PP soal Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Selasa, 13 September 2022 | 12:55 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menyesalkan pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan peraturan pemerintah (PP) mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah atau Pj kepala daerah. Padahal, kata Herman, PP ini penting sebagai landasan hukum dalam memilih dan mengangkat Pj kepala daerah yang akan memimpin daerah dalam waktu yang cukup lama.

“Ketiadaan PP ini berpotensi membuat masalah ke depannya terkait pertanyaan publik soal akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses pengangkatan kepala daerah,” ujar Herman kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).

Herman mengatakan, saat ini, Kemendagri menggunakan payung hukum terpisah-pisah dan tidak update lagi terkait proses pengangkatan penjabat kepala daerah. Untuk prosedur atau mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah, tutur dia, Kemendagri menggunakan ketentuan dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 juncto Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggung Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua Permendagri ini merujuk pada ketentuan penjabat kepala daerah yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara terkait kewenangan penjabat kepala daerah, Kemendagri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lalu, evaluasi kinerja penjabat kepala daerah, Kemendagri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Ketiga aturan tersebut sebenarnya tidak update lagi dengan kondisi penjabat kepala daerah sekarang yang akan memimpin daerah lebih daerah 6 bulan hingga ada yang 2 tahun,” tegasnya.

Baca selanjutnya
Untuk itu, Herman menilai ada urgensi mendesak bagi pemerintah untuk menerbitkan ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dibuka, Bursa Kerja Depok Sediakan 2.555 Lowongan Pekerjaan

Bursa kerja yang digelar Pemkot Depok menyediakan sebanyak 2.555 lowongan bagi para pencari kerja.

NEWS | 1 Desember 2022

Polda Metro Jaya Didesak Ungkap Penyebab Satu Keluarga Tewas di Kalideres

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya segera mengungkap penyebab satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. 

NEWS | 1 Desember 2022

Tenda Pengungsian Jadi Tempat Aman Korban Gempa Cianjur

Gempa Cianjur dengan magnitudo 5,6 membuat seratus ribu lebih warga mengungsi karena rumah mereka rusak, menjadikan tenda pengungsian tempat aman bagi mereka.

NEWS | 1 Desember 2022

KLHK Raih Penghargaan Bhumandala Kanaka 2022 dari BIG

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanana (KLHK) meraih penghargaan tertinggi dalam Bhumandala Award 2022 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). 

NEWS | 1 Desember 2022

Hari Disabilitas, Anak Berkebutuhan Khusus Lukis Mural di Bus

Memperingati Hari Disabilitas, Transjakarta mengajak anak-anak berkebutuhan khusus melukis mural di bus TransJakarta.

NEWS | 1 Desember 2022

Jaksa Hadirkan Ahli Digital Forensik dari Polri di Sidang Hendra Kurniawan

Jaksa menghadirkan dua ahli digital forensik dari Polri dalam sidang lanjutan obstruction of justice perkara Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan. 

NEWS | 1 Desember 2022

Kebakaran, 4 Lapak Penampungan Barang Bekas di Jakbar Ludes

Empat bangunan semi permanen lapak pengumpul barang bekas di Jalan Musyawarah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ludes terbakar, Kamis (1/12/2022) pagi.

NEWS | 1 Desember 2022

Besok, Buruh Mulai Gelar Demo Tolak Kenaikan UMP DKI 2023

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi tolak UMP DKI di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, (2/12/2022).

NEWS | 1 Desember 2022

Keadaan Sudah "Membaik", Masyarakat Jadi Enggan Vaksinasi Booster

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan angka vaksinasi booster di DKI baru mencapai 50%. Angka tersebut dinilai masih sedikit.

NEWS | 1 Desember 2022

Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Beras di Depok Mulai Naik

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga beras di sejumla pasar tradisional di Depok mulai merangkak naik. 

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bareskrim Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

Bareskrim Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

NEWS | 6 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE