Mendesak, Regulasi Dukung Penambahan Tenaga Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Memajukan pelayanan kesehatan primer menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan. Pasalnya, pelayanan kesehatan primer menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, kapasitas dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bukan lagi menjadi faktor pendukung, tetapi menjadi penentu kualitas pelayanan.

Disampaikan dr Hasto Wardoyo SpOG (K), tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini lulusan kedokteran memiliki kualifikasi beragam, yang pada akhirnya mendilusi kualitas pelayanan kesehatan primer.

Ia pun berpendapat dibutuhkan solusi jitu dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Belum lagi adanya permasalahan dilematis yang kerap dialami dokter, yaitu pertimbangan antara pengabdian dan orientasi pencapaian diri. Konflik batin semacam ini menjadi tidak terhindarkan.

"Dokter yang tekun dan mau melayani masyarakat sepenuhnya sebagai seorang provider sekaligus manajer di Puskesmas tidak lebih dari 10%. Ini tantangan kita untuk memajukan layanan primer," ungkap dr Hasto Wardoyo Sp OG (K) yang juga menjabat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rabu (14/9/2022).

Dilema ini, menurut Hasto harus menjadi perhatian pemerintah karena ada sebuah kegentingan dalam pemerataan pelayanan, dengan jumlah tenaga dokter yang tidak mencukupi. Hasto mengatakan, dibutuhkan kesadaran, empati, dan idealisme pelayanan sebagai sebuah sikap nasionalisme para dokter sejak awal.

Perihal pentingnya pemenuhan kuota dokter sebagai provider kesehatan, beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengutip data Kemenkes 2022, menyebutkan perbandingan jumlah tenaga kesehatan (nakes) termasuk spesialis dengan populasi di Indonesia adalah 0,68 per 1000 populasi.

Bandingkan dengan standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 1 tenaga kesehatan untuk 1.000 populasi.

Angka ketersediaan tenaga kesehatan Indonesia juga masih di bawah standar negara-negara Asia yang 1,2 per 1.000, atau bahkan negara-negara OECD atau Eropa yang jauh lebih baik di angka 3,2 per 1.000 populasi.

Beruntung, lanjut Hasto, hingga saat ini sebagian besar publik masih meyakini bahwa dokter adalah profesi yang mulia dan terhormat.

"Animo masyarakat dan para orang tua terhadap pendidikan kedokteran pun masih sangat tinggi, sehingga dorongan untuk menggeluti profesi bidang kesehatan masih sangat besar. Situasi ini tentu bisa menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mencetak lulusan dokter terbaik," ujar mantan bupati dua periode di Kulon Progo, Jawa Tengah
ini.

Harapannya, kata Hasto, pada akhirnya pemerintah tak hanya mampu memenuhi kuota dokter sebagai provider kesehatan, tapi juga memastikan kesamaan kualitas setiap dokter yang dicetak.

"Sehingga jargon Ethos, Logos, dan Pathos bagi para pelayan kesehatan seperti yang disampaikan Aristotetes dapat diamalkan oleh semua dokter," imbuhnya.