Logo BeritaSatu

Dapat Warisan Ratu Elizabeth Bebas Pajak, Charles Tuai Kecaman

Kamis, 15 September 2022 | 08:03 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

London, Beritasatu.com- Raja Charles III menuai kritik dari masyarakat atas pengecualian raja Inggris dari membayar pajak warisan atas kekayaan Ratu Elizabeth II. Seperti dilaporkan Newsweek, Selasa (133/9/2022), Charles menghadapi serangan balik atas pembebasan pajak warisan ratu senilai US$ 430 juta (Rp 6,4 triliun).

Bahwa sebagai raja Inggris, Charles tidak akan diminta untuk membayar pajak warisan atas kekayaan pribadi atau properti mendiang Ratu Elizabeth telah disebut sebagai "aib mutlak," oleh kelompok anti-monarki Republik, karena Inggris saat ini berada di tengah-tengah biaya- krisis hidup.

Inflasi di Inggris sudah mencapai 10,1 persen pada Juli, level tertinggi dalam 40 tahun.

"Singkatnya, ini benar-benar memalukan. Tidak ada pembenaran untuk itu," kecam Graham Smith, CEO Republic, mengatakan kepada Newsweek tentang pengaturan tersebut.

“Ini telah terjadi selama beberapa waktu bahwa raja tidak membayar pajak warisan ketika mereka naik takhta. Sama sekali tidak ada pembenaran untuk membiarkan mereka mengumpulkan kekayaan yang sangat besar ini,” tambahnya.

"Kami terus memberikan lebih banyak uang kepada mereka dan mereka terus mengumpulkannya sambil menghabiskan lebih banyak uang kami untuk biaya sehari-hari mereka," lanjutnya.

Menurut Smith, perlu ada tinjauan akar-dan-cabang dari pendanaan kerajaan dan mereka harus sejalan dengan aturan yang sama yang harus dipatuhi semua orang.

Pada tahun 2022, Sunday Times Inggris memperkirakan kekayaan pribadi ratu menjadi US$ 433 juta (Rp 6,4 triliun). Kekayaan ini terpisah dari kekayaan institusional yang terkait dengan raja sebagai kepala negara, yang meliputi permata mahkota, istana, karya seni koleksi kerajaan dan pendapatan publik dari pemerintah.

Kekayaan pribadi mendiang ratu juga berasal dari properti milik pribadi seperti Sandringham dan Balmoral, perhiasan yang bukan milik mahkota, dan pendapatan dari investasi pribadi.

Di Inggris, anggota masyarakat diharapkan membayar pajak 40 persen atas properti yang diwarisi dengan nilai US$397.000 (Rp 5,9 miliar). Jika ini berlaku untuk Charles, dia harus menyerahkan sekitar US$173 juta (Rp 2,57 triliun) kepada pemerintah jika aturan yang sama berlaku untuk properti ratu.

Namun, menurut adat, raja tidak membayar pajak warisan atas properti yang diwarisi dari raja lain atau pasangan raja. Meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, pada tahun 1993, ada satu nota kesepahaman dibuat dengan persetujuan ratu dan perdana menteri pada saat menguraikan perpajakan kedaulatan.

Nota itu didorong oleh Elizabeth sendiri yang secara sukarela mulai membayar pajak penghasilan dan capital gain pada tahun 1992. Sejak tahun 1993, raja telah membayar pajak atas penghasilan mereka seperti warga negara Inggris lainnya.

Mengacu pada pajak warisan, memorandum itu mengatakan bahwa ada perbedaan antara harta mahkota dan harta pribadi raja. Memorandum menyatakan bahwa "jelas tidak pantas untuk membayar pajak warisan" sehubungan dengan aset yang dipegang dalam kepercayaan untuk mahkota, sambil menambahkan:

“Terkait dengan harta kekayaan yang dapat dianggap sebagai milik pribadi, pengaturan mengatur bahwa pajak warisan tidak akan dibayarkan atas hadiah atau warisan dari satu penguasa ke penguasa berikutnya, tetapi akan dibayarkan atas hadiah dan warisan kepada orang lain.”

Klaim itu berarti bahwa kekayaan pribadi apa pun yang diserahkan kepada Charles dibebaskan dari pajak, tetapi warisan yang diberikan kepada anggota keluarga kerajaan lainnya tidak akan dibebaskan.

Memorandum tersebut juga memberikan pembenaran untuk pengaturan tersebut, dengan menyatakan: “Alasan untuk tidak mengenakan pajak atas aset yang diteruskan ke penguasa berikutnya adalah bahwa aset pribadi seperti Sandringham dan Balmoral memiliki penggunaan resmi dan pribadi, dan bahwa monarki sebagai institusi membutuhkan sumber daya swasta yang cukup untuk memungkinkannya terus menjalankan peran tradisina dalam kehidupan nasional, dan untuk memiliki tingkat kemandirian finansial dari pemerintah saat itu.”



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Rapimwil PPP, Kader Pekik Ganjar Pranowo Presiden 2024

Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memekikkan Ganjar Pranowo presiden dalam rapat pimpinan wilayah (rapimwil) PPP Jateng.

NEWS | 27 November 2022

Survei: Sekitar 70 Juta Orang Indonesia Pernah Bayar Uang Damai Saat Ditilang

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan ada sekitar 70 juta orang Indonesua yang membayar uang damai ke anggota polisi agar tidak ditilang. 

NEWS | 27 November 2022

Gelar Eco Run Fest 2022, Pertamina Ajak Masyarakat Terapkan Sustainable Living

Melalui Pertamina Eco Run Fest 2022, Pertamina mengajak masyarakat menerapkan sustainable living atau gaya hidup berkelanjutan. 

NEWS | 27 November 2022

KRL Anjlok Lagi di Menteng, Penumpang Turun di Tengah Jalan

KRL dengan nomor KA 5144C yang anjlok di Kampung Bandan Jakarta Utara, anjlok lagi di perlintasan Menteng Jaya Jakarta Pusat saat akan dievakuasi ke Manggarai.

NEWS | 27 November 2022

SMRC: Ganjar Unggul Jauh dari Pesaingnya di Pilpres 2024

Survei SMRC menemukan pada kelompok pemilih yang tahu semua bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo unggul jauh dari para pesaingnya di Pilpres 2024.

NEWS | 27 November 2022

Survei: Masyarakat Percaya Ada Praktik Setoran di Polri

Indikator Politik Indonesia dalam surveinya menemukan adanya pandangan publik yang percaya adanya praktik setoran dari bawahan ke atasan di Polri. 

NEWS | 27 November 2022

Kasus Teddy Minahasa, Survei: Publik Endus Persaingan Tak Sehat di Polri

Survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi publik adanya persaingan tidak sehat di internal Polri usai kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa.

NEWS | 27 November 2022

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Teratas, Prabowo dan Anies Bersaing

Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan Ganjar Pranowo meraih dukungan terbanyak sebagai presiden.

NEWS | 27 November 2022

Bawaslu: Ada Dugaan Pelanggaran Verifikasi Faktual di Sulbar

Bawaslu mengungkap ada dugaan pelanggaran verfikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik (parpol) di Sulawesi Barat (Sulbar).

NEWS | 27 November 2022

Gempa Cianjur, BNPB Fokus Penanganan Pengungsi dan Distribusi Logistik

BNPB memastikan masih akan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban gempa Cianjur yang hingga hari ini belum ditemukan.

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Rapimwil PPP, Kader Pekik Ganjar Pranowo Presiden 2024

Rapimwil PPP, Kader Pekik Ganjar Pranowo Presiden 2024

NEWS | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE