Logo BeritaSatu

Rusia Hukum Pejabat yang Tuntut Pengunduran Diri Putin

Kamis, 15 September 2022 | 09:35 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Moskwa, Beritasatu.com- Otoritas Rusia menjatuhkan hukuman denda pada pejabat yang menuntut pengunduran diri Presiden Vladimir Putin terkait kerugian di Perang Ukraina. Seperti dilaporkan Nesweek, Selasa (14/9/2022), Dmitry Palyuga, seorang wakil kota untuk Smolninskoe di St. Petersburg didenda 47.000 rubel (US$780 atau Rp 11,6 juta).

Palyuga adalah politisi Rusia yang merupakan bagian dari kelompok yang mengajukan banding ke parlemen negara itu pekan lalu. Hukuman denda dijatuhkan beberapa hari setelah Palyuga dan anggota lainnya dituduh melakukan tindakan yang bertujuan mendiskreditkan Kremlin.

Palyuga mengumumkan berita denda itu di Twitter, dan menambahkan bahwa dia bermaksud untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Empat anggota dewan lokal Smolninskoe akan hadir di pengadilan minggu ini. Secara total, tujuh anggota menandatangani banding.

Kelompok itu semuanya dipanggil oleh polisi karena dianggap "mendiskreditkan" pemerintah Rusia setelah mereka mengirim permintaan ke parlemen Rusia, Duma Negara. Kelompok itu mengatakan invasi Putin telah menyebabkan hilangnya nyawa besar-besaran, veteran cacat, menghambat ekonomi nasional, dan gagal melacak ekspansi NATO ke arah timur.

Tuduhan pengkhianatan tampaknya terkait langsung dengan invasi skala penuh Rusia ke U kraine, yang digambarkan sebagai "operasi militer khusus" oleh Putin.

"Ukraina sedang melakukan militerisasi dan telah menerima senjata senilai $38 miliar untuk melawan Rusia. Semua ini adalah konsekuensi dari keputusan untuk memulai Operasi Militer Khusus. Tindakan Putin menimbulkan ancaman bagi keamanan Rusia. Dia harus dipecat! Diadopsi pada pertemuan Dewan Kota Smolninskoe," cuit Nikita Yuferev, sesama wakil kota yang juga terlibat dalam upaya tersebut, pada saat itu.

Sejak perang dimulai, Rusia telah menuduh banyak pejabat dan bahkan tentaranya sendiri dengan istilah "mendiskreditkan" angkatan bersenjata dan pemerintah negara itu.

Parlemen Rusia meloloskan undang-undang pada bulan Maret yang menjatuhkan hukuman penjara hingga 15 tahun karena sengaja menyebarkan berita "palsu" tentang angkatan bersenjata negara itu. Kremlin telah menggunakan undang-undang tersebut untuk menindak mereka yang menyimpang dari narasi perang Putin.

Warga Rusia semakin lantang menyuarakan perbedaan pendapat terhadap konflik, yang sekarang memasuki bulan ketujuh.

Minggu ini, satu kotamadya Moskwa mengirimkan surat kepada Putin yang mengatakan bahwa Rusia kini telah menjadi "ditakuti dan dibenci" sementara "agresi" telah membawa negara itu kembali ke "era Perang Dingin."

Saluran Telegram Pro-Kremlin juga mengkritik pemerintah Rusia di tengah keberhasilan serangan balasan Kyiv di Kharkiv.

Juru bicara Putin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Selasa bahwa kelompok itu harus "sangat berhati-hati" ketika mengkritik pihak berwenang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

MAKI: Lukas Enembe Berjudi di Ruang VIP, Level Tinggi

Lukas Enembe berjudi di ruang VIP atau ruang khusus Genting Highland Malaysia.  Itu artinya ia pemain level tinggi.

NEWS | 25 September 2022

Zelensky Sebut Putin Kirimkan Warganya ke Kematian

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Vladimir Putin dengan sengaja mengirimkan warga Rusia ke kematian melalui wajib militer.

NEWS | 25 September 2022

Wacana Pengaturan Jam Kerja, Riza: Tidak Bisa Diputuskan Sepihak

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan perubahan pengaturan jam kerja tidak bisa diputuskan sepihak oleh Pemprov DKI.

NEWS | 25 September 2022

Masyarakat Bogor Harapkan Sandiaga Uno Perkuat Ekonomi

Masyarakat Jagorawi, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) mendukung Sandiaga Uno untuk menjadi Presiden pada 2024.

NEWS | 25 September 2022

Wakili Jokowi, Prabowo Subianto Bicara Persatuan di Muktamar Persis

Prabowo Subianto mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Muktamar ke-16 Persatuan Islam (Persis) dan Muktamar ke-13 Persatuan Islam Istri (Persistri).

NEWS | 25 September 2022

SBY-AHY Dinilai Mulai Terapkan Strategi Playing Victim Jelang 2024

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY sudah mulai menerapkan strategi playing victim.

NEWS | 25 September 2022

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Tiba di Tokyo

Wapres Ma'ruf Amin bersama Ibu Wury Ma'ruf Amin tiba di Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jepang untuk menghadiri pemakaman Shinzo Abe.

NEWS | 25 September 2022

Kerja Sama Politik PKB dengan PDIP Masih Tahap Komunikasi

Kerja sama politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PDI Perjuangan (PDIP) masih tahap komunikasi awal.

NEWS | 25 September 2022

DPR: Penolakan Banding Sambo Bukti Keseriusan Polri

Nasir Djamil menilai penolakan banding Irjen Ferdy Sambo atas sanksi pemecatan tidak dengan hormat, menunjukkan keseriusan Polri menyikapi harapan publik.

NEWS | 25 September 2022

Perubahan Jam Kerja di DKI, Bogor Ingin Ada Kajian Bersama

Pemkot Bogor ingin ada kajian bersama dengan daerah penyangga terkait rencana perubahan jam kerja sebagai upaya mengatasi kemacetan di DKI.

NEWS | 25 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Covid-19 Melandai, Kemenkes: Wajib Masker Masih Berlaku

Covid-19 Melandai, Kemenkes: Wajib Masker Masih Berlaku

NEWS | 14 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings