Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Badan Publik Didorong Tingkatkan Keterbukaan Informasi

Kamis, 15 September 2022 | 20:13 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, yang digelar secara luring dan daring dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, 13 September 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Badan publik, baik di pusat maupun daerah harus makin meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk menjawab tantangan belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publiknya dengan baik.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong mengatakan, tiga belas tahun setelah UU KIP berlaku, belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik.

"Sesuai hasil monitoring Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021, badan publik yang mendapat peringkat informatif baru sebesar 24,63%. Sedangkan yang tidak informatif sebesar 29,67%," ujar Usman Kansong seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (14/9/2022).

Usman menjelaskan, keterbukaan informasi adalah amanat Undang-undang. Sehingga hal tersebut harus mendapat jaminan. Meskipun 13 tahun setelah diundangkan, UU KIP dikatakannya tidak berjalan dengan mudah.

"Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi, akan turut mendorong tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Keterbukaan informasi publik dikatakan Usman merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, yang mengharuskan pengetahuan masyarakat yang memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang faktual, harus terpenuhi.

Maka itu, ujar Usman, pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik atau good governance).

"Salah satu peran dalam membangun ruang publik yang sehat adalah penguatan budaya keterbukaan informasi. Ini juga sebagai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Usman.

Direktur TKKKP, Hasyim Gautama menyampaikan, Kemenkominfo selaku wali layanan informasi terus memutakhirkan kebijakan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, di antaranya mengembangkan aplikasi umum berbagi pakai untuk layanan informasi publik nasional oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Kemudian menyiapkan jabatan fungsional Pranata Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI