Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPU Sebut Ada Problem Konstitusional jika Jokowi Jadi Cawapres

Kamis, 15 September 2022 | 20:34 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Hasyim Asy'ari.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua KPU, Hasyim Asy'ari angkat bicara soal wacana presiden dua periode seperti Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapres di Pilpres 2024. Menurut Hasyim, bakal ada problem konstitusional jika hal itu terjadi.

"Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan, dan kemudian mencalonkan diri sebagai wapres, terdapat problem konstitusional sebagaimana ketentuan norma Pasal 8 UUD 1945," ujar Hasyim dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Sebelum menjelaskan problem konstitusional tersebut, Hasyim menyebutkan sejumlah ketentuan persyaratan calon presiden dan wapres yang diatur dalam konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan tersebut antara lain, Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Kemudian, Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya".

Sementara, Pasal 169 huruf n UU Pemilu berbunyi, "Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".

Hasyim kemudian menggambarkan problem konstitusional tersebut dengan contoh di mana A telah menjabat sebagai presiden dua kali masa jabatan mencalonkan diri sebagai cawapres dari capres B, tetap sah dan tidak ada larangan dalam konstitusi.

"Bila B sebagai capres terpilih dan dilantik sebagai presiden, dan A dilantik sebagai wapres, maka dalam hal terjadi situasi sebagaimana Pasal 8 UUD, A tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai presiden karena A telah pernah menduduki jabatan selama 2 kali masa jabatan sebelumnya," ungkap Hasyim.

"Dalam situasi tersebut, A tidak memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 tentang Pemilu," kata dia menambahkan.

Dalam analisisnya terkait Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945, Hasyim menyebutkan seseorang menduduki jabatan presiden atau wapres selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Lalu, kata Hasyim, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, bila belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Satu kali masa jabatan, untuk jabatan presiden atau wapres, lanjut Hasyim, terdapat dua penafsiran, yakni pertama penafsiran harfiah sebagaimana terdapat dalam rumusan teks Pasal 7 UUD bahwa satu kali masa jabatan adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji atau saat pelantikan.

"Kedua, penafsiran sistematis sebagaimana terdapat dalam Putusan MK Nomor 67/PUU-XVII/2020 atas judicial review UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang pada intinya bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah namun tidak sampai habis masa jabatan 5 tahun, maka bila sudah menjabat selama 'setengah atau lebih masa jabatan' dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan," terang Hasyim.

Hasyim pun mengingatkan Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 seperti jebakan "Batman", seolah-olah bisa presiden dua periode menjadi cawapres, tetapi ternyata tidak bisa.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

TERKINI