Logo BeritaSatu

HRWG Sesalkan Adanya Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Kamis, 15 September 2022 | 23:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Human Rights Working Group (HRWG) menyesalkan rencana pemerintah melanjutkan upaya pengesahan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang Dewan Keamanan Nasional (DKN). Padahal, keberadaan DKN telah ditolak oleh DPR dalam proses penyusunan RUU Keamanan Nasional.

“Kami menyesalkan upaya melanjutkan pengesahan perpres DKN, apalagi proses perumusannya yang tertutup dan tidak melibatkan secara penuh berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan pihak yang berkepentingan. Ini kami patut pertanyakan,” ujar Direktur Eksekutif HRWG Daniel Awigra kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

Advertisement

Menurut Daniel, seharusnya pemerintah Indonesia memperhatikan aspek penguatan perlindungan warga sipil secara lebih utuh. Termasuk, kata dia, mencegah potensi adanya represivitas negara ketika DKN dibentuk.

Penguatan warga sipil ini, menurut Daniel, bisa juga merujuk pada rekomendasi Komite HAM PBB kepada pemerintah Indonesia pada 2013. Pemerintah Indonesia diminta mengambil tindakan praktis untuk mengakhiri impunity terkait dengan penahanan secara sewenang-wenang dan extrajudicial killings, serta melindungan hak-hak warga dan pembela HAM.

“Apabila kemudian Presiden tetap mengeluarkan perpres terkait DKN, maka Presiden sama sekali tidak mengindahkan upaya pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia yang terus-menerus disempurnakan sejak masa Reformasi,” tuturnya.

Daniel juga menilai kewenangan luas dari DKN yang mencakup keamanan nasional, keamanan negara, dan pertahanan negara, membuat rencana pembentukan lembaga ini makin mengkhawatirkan. Pasalnya, akan mengaburkan kewenangan dari setiap lembaga negara yang telah ditegaskan di masing-masing undang-undang yang menaunginya, seperti TNI, kepolisian, dan Badan Intelijen Negara.

“Adanya DKN justru akan mengacaukan tata kelola keamanan dan pertahanan yang telah ada, yang kemudian memperkuat dugaan adanya kecenderungan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih represif sebagaimana di masa Orde Baru,” tegas Daniel.

“Karena itu, HRWG menilai bahwa sudah seharusnya Presiden tidak mengesahkan rancangan peraturan presiden tentang DKN tersebut untuk menghindari adanya kekacauan hukum dan kewenangan lembaga negara, termasuk pula mencegah terjadinya potensi pelanggaran hak asasi manusia dan terkikisnya prinsip demokrasi,” kata Daniel.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jembatan Tali Putus, Empat Personel TNI-Polri Dilaporkan Hilang

Empat orang personel TNI-Polri, Sabtu (28/1/2023) dilaporkan hilang setelah terjatuh akibat jembatan tali putus.

NEWS | 28 Januari 2023

Ular Sanca Sepanjang 6 Meter Masuk ke Pelaminan Pesta Perkawinan Warga

Ular sanca sepanjang 6 meter bersarang di bawah pelaminan pengantin pernikahan di Jalan Salah, Purus Kebun, Padang Barat Sumatera Barat.

NEWS | 28 Januari 2023

Prancis Perpanjang Kebijakan Tes Covid-19 untuk Pelancong Tiongkok

Prancis pada Sabtu (28/1/2023) mengatakan telah memperpanjang hingga 15 Februari kebijakan tes Covid-19 untuk pelancong Tiongkok.

NEWS | 28 Januari 2023

Ini Kata Sekjen PDIP Soal Soal Rencana Reshuffle Kabinet Rabu Pon 1 Februari

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberikan respons soal kemungkinan soal reshuffle kabinet pada Rabu pon mendatang, 1 Februari 2023.

NEWS | 28 Januari 2023

Keuangan BPKH Dipastikan dalam Kondisi Sangat Sehat

Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan bahwa saat ini keuangannya dalam kondisi sehat.

NEWS | 28 Januari 2023

Cerita TKW Korban Tipu Daya Wowon Cs, Hasil Kerja 6 Tahun Musnah

Salah satu korban dari serial killer Wowon, Aslem menceritakan bahwa hasil kerjanya menjadi TKW di UEA selama enam tahun musnah karena tipu muslihat pelaku.

NEWS | 28 Januari 2023

Disnakertrans Jatim Gagalkan Pengiriman 87 PMI Ilegal ke Timur Tengah

Rombongan pekerja migran ini akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan ke timur tengah tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

NEWS | 28 Januari 2023

Dituduh Penipuan Perusahaan, Saham Kerajaan Bisnis Orang Terkaya di Asia Ini Anjlok

Gautam Adani orang terkaya di Asia tengah diguncang oleh tuduhan penipuan perusahaan dan jatuhnya saham kerajaan bisnisnya .

NEWS | 28 Januari 2023

Cegah Konten Libatkan Anak Kecil dan Orang Tua, Bareskrim Panggil Influencer Pekan Depan

Pemanggilan influencer dan pembuat kontek dijadwalkan pada pekan ini atau pekan depan tersebut akan dilakukan secara selektif.

NEWS | 28 Januari 2023

Samanhudi Ditangkap, Walkot Blitar Harapkan Situasi Kondusif

Terkait penangkapan Samanhudi, Wali Kota Blitar Santoso berharap situasi Kota Blitar aman dan kondusif.

NEWS | 28 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jembatan Tali Putus, Empat Personel TNI-Polri Dilaporkan Hilang

Jembatan Tali Putus, Empat Personel TNI-Polri Dilaporkan Hilang

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE