Logo BeritaSatu

PDIP: Jokowi Cawapres Tidak Etis secara Tata Negara

Sabtu, 17 September 2022 | 10:50 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah merespons wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju menjadi calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Meskipun konstitusi tidak melarang secara eksplisit Presiden 2 periode maju menjadi cawapres, kata Basarah, namun wacana Jokowi cawapres terbentur pada persoalan etika dan kebuntuan ketatanegaraan.

"Memang tidak diatur ketentuan apakan seorang presiden yang telah 2 periode menjabat, boleh atau tidak menjadi calon wakil presiden. Tetapi kan dalam bernegara kita punya etika bernegara," ujar Basarah usai seminar kebangsaan Dewan Pakar PA GMNI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022) malam.

Advertisement

Basarah mengatakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan telah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode dan masing-masing periode 5 tahun. Namun, kata Basarah, bakal terjadi kebuntuan ketatanegaraan presiden mangkat dan harus digantikan dengan wakil presiden yang notabene merupakan mantan presiden 2 periode.

"Jika pasangan ini terpilih, jika suatu saat presidennya mangkat, maka wakil presiden kan naik menjadi presiden, ketika wapres naik menjadi presiden, dia akan terbentur 2 periode. Ini akan menimbulkan kebuntuan ketatanegaraan," jelas Basarah.

"Maka pendapat hukum itu tidak bisa dilihat dari sumber-sumber hukum tekstual saja, tetap kita lihat juga dari etika, moral ketatanegaraan kita," tandas dia menambahkan.

Baca selanjutnya
Lebih lanjut, Basarah juga mengaku yakin gagasan presiden 2 periode maju ...


hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Pesawat MH17 Jatuh Ditembak, Hari Ini Tim Penyelidik Ungkap Temuan Baru

Para penyelidik internasional yang menyelidiki jatuhnya pesawat MH17 miliki maskapai Malaysia di tahun 2014 di atas Ukraina timur akan mempresentasikan temuan baru.

INTERNASIONAL | 8 Februari 2023

Tiongkok Tolak Panggilan AS di Hari Balon Mata-mata Dijatuhkan

Beijing menolak panggilan kepala Pentagon Lloyd Austin pada hari yang sama saat pesawat jet tempur AS menjatuhkan balon mata-mata yang dicurigai milik Tiongkok.

INTERNASIONAL | 8 Februari 2023

Korban Tewas Gempa Dahsyat Turki dan Suriah Lebih 7.800, Tim Penyelamat Hadapi Cuaca Dingin

Tim penyelamat di Türki dan Suriah berjuang melawan cuaca dingin untuk menemukan korban selamat di bawah bangunan yang rata akibat gempa dahsyat.

INTERNASIONAL | 8 Februari 2023

Top 5 News: Korban Gempa Turki Lebih dari 3.800 hingga OJK Bakal Pangkas 600 BPR

Korban meninggal akibat gempa Turki lebih dari 3.800 orang menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com, Selasa (7/2/2023).

NEWS | 8 Februari 2023

BSKDN Bakal Bahas Aspirasi Publik Soal Pemerintahan Desa

BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menggelar lokakarya untuk membahas aspirasi publik soal pemerintahan desa.

NASIONAL | 7 Februari 2023

Muncul ke Publik Setelah 36 Hari, Kim Jong-un Minta Korut Bersiap Perang

Pemimpin Korut (Korea Utara) Kim Jong-un muncul di hadapan publik setelah tak terlihat di depan umum, yang menimbulkan spekulasi tentang kesehatannya.

NEWS | 8 Februari 2023

Gagal Ginjal Akut Kembali Terdeteksi, IDI: Monitoring Pemakaian Obat Harus Diperketat

Ketua Umum IDI mengatakan, kesadaran atas efek samping obat sirup merupakan hal yang penting untuk di monitor guna mencegah kasus gagal ginjal akut.

NASIONAL | 8 Februari 2023

MRCCC Siloam Minimalisasi Kesenjangan Perawatan Pasien Kanker

MRCCC Siloam Semanggi meminimalisasi kesenjangan perawatan pasien kanker serta menekankan kesetaraan pasien dalam mendapatkan pelayanan medis.

NASIONAL | 7 Februari 2023

510 Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Keracunan Makanan

Tim kesehatan Puskesmas Wagir mendapat laporan banyak mahasiswa yang mengalami diare saat berada di lokasi perkemahan.

NEWS | 7 Februari 2023

Bappenas: RI Butuh 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan, Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menyandang status negara berpendapatan tinggi.

EKONOMI | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Warunk Upnormal


# Susi Air


# Gempa Turki


# Jokowi


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Safari Politik Makin Gencar Jelang Pilpres 2024, Golkar Dinilai Jadi Primadona

Safari Politik Makin Gencar Jelang Pilpres 2024, Golkar Dinilai Jadi Primadona

BERSATU KAWAL PEMILU | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE