Logo BeritaSatu

Mangkatnya Ratu Elizabeth Diprediksi Runtuhkan Persatuan Koloni

Minggu, 18 September 2022 | 00:49 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / HA

Beritasatu.com- Kematian Ratu Elizabeth II dapat mempercepat upaya untuk menghapus monarki di bekas koloni yang masih mengakui raja dan ratu Inggris sebagai kepala negara mereka. Sebagai raja Inggris yang baru, Charles III harus menghadapi situasi tersebut.

Banyak negara bekas koloni Inggris tetap terikat bersama sebagai bagian dari Persemakmuran, satu asosiasi sukarela dari 56 negara. Ada 14 negara yang tetap memegang monarki konstitusional dengan Raja Charles III yang kini menjadi kepala negara setelah kematian Elizabeth pada usia 96 tahun pada 8 September yang lalu.

Negara-negara itu adalah: Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Selandia Baru, Papua Nugini, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu.

Mangkatnya Ratu Elizabeth yang sangat dicintai dan aksesi Charles yang kurang populer dapat meningkatkan kampanye pro-republik di negara-negara tersebut, di mana sejak lama bergemuruh perdebatan tentang pemutusan hubungan dengan takhta Inggris.

Sue Onslow, Wakil Direktur Institute of Commonwealth Studies, mengatakan Ratu Elizabeth telah mengawal transisi Inggris dari kerajaan global menjadi negara Eropa utara berukuran sedang, yang mulai menghadapi masa lalunya. Namun ikatan kolonial tidak begitu mudah dibubarkan.

“Sang Ratu adalah ‘perekat tak terlihat’ yang menyatukan Persemakmuran, tetapi putranya sangat siap untuk jabatan itu. Dia memiliki kapasitas untuk peran itu tetapi saya tidak bisa berpura-pura bahwa dia adalah ibu tercinta, kita tidak akan melihatnya seperti itu lagi,” kata Onslow.

Mangkatnya Ratu Elizabeth Diprediksi Runtuhkan Persatuan Koloni
Infografis

Steven Ratuva, Direktur Pusat Studi Pasifik Macmillan Brown di University of Canterbury berpendapat Persemakmuran memiliki daya tarik sentimental di Pasifik, tetapi hanya sedikit.

“Sang Ratu mampu menyatukan karena hubungan sentimentalnya yang mendalam dengan orang-orang. Charles mungkin tidak memiliki kedalaman hubungan sentimental yang sama, jadi akan ada perjuangan untuk menjaga Persemakmuran bersama karena tidak ada aliansi ekonomi, politik atau strategis yang kuat yang bisa menyatukannya,” papar Ratuva.

Ratuva mengatakan Raja Charles dapat dilihat sebagai pemimpin yang lebih progresif. Dia dilihat sebagai generasi baru, dengan ide-ide baru pada saat terjadi perubahan pemikiran dan harapan di Pasifik.

Komentar Pakar
Philip Murphy, mantan kepala Institute of Commonwealth Studies, mengatakan organisasi Persemakmuran meminjamkan monarki untuk legitimasi, tetapi telah menyadari bahwa "tidak ada yang nyata".

“Kecenderungan untuk tidak memiliki raja di pucuk pimpinan akan menjadi perubahan paling signifikan bagi Persemakmuran di masa depan – tetapi itu adalah salah satu yang sudah berjalan dengan baik,” kata Profesor Murphy.

Profesor Murphy menilai perubahan yang menurut semua orang akan ditunda sampai Ratu meninggal, sudah mulai terjadi.

“Alasan mengapa begitu banyak negara tetap berada dalam kelompok itu [adalah] karena mereka tidak ingin menyinggung perasaannya,” ujar Elisabeth Braw, seorang peneliti senior di American Enterprise Institute, kepada Politico baru-baru ini.

Saat Raja Charles III naik takhta setelah kematian ibunya minggu lalu, beberapa negara diperkirakan akan memutuskan hubungan dengan Istana Buckingham pada tahun-tahun mendatang. Negara-negara itu bergerak menuju sistem republik penuh yang tidak mengakui raja.

Mangkatnya Ratu Elizabeth Diprediksi Runtuhkan Persatuan Koloni
Raja Charles III tiba di Istana Westminster, London pada 16 September 2022. (AFP)

"Negara-negara tetap bertahan, tetap dengan status memilikinya sebagai kepala negara lebih lama daripada yang seharusnya karena mereka merasakan begitu banyak kesetiaan kepadanya secara pribadi," tambahnya.

Hal senada juga dikatakan Brooke Newman, seorang profesor sejarah di Virginia Commonwealth University. Menurut dia, gejolak republikanisme sudah ada di sejumlah negara yang berbeda.

“Tetapi selama Ratu masih hidup, ada keterikatan sentimental pada dirinya – bukan pada institusi, tetapi pada ratu itu sendiri. Sekarang setelah dia pergi, keterikatan sentimental terhadap institusi monarki menjadi jauh lebih sedikit, dan terlebih lagi dengan pribadi Charles III,” kata Brooke Newman.

Saat akhir pekan, Perdana Menteri Antigua dan Barbuda Gaston Browne mengatakan bahwa negara itu akan mengadakan referendum tentang ide menjadi republik dalam tiga tahun mendatang.

"Itu bukan sikap tidak hormat kepada raja. Ini bukan tindakan permusuhan, atau perbedaan antara Antigua dan Barbuda dan monarki. Ini adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan lingkaran kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat," dalih Browne kepada ITV News.

Namun, beberapa negara memang sudah mengindikasikan siap untuk menjadi republik bahkan sebelum mangkatnya ratu.

Profesor Sejarah Brooke Newman meyakini kelompok Persemakmuran akan menyusut secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang.

“Itu akan terjadi pada masa pemerintahan Charles. Jika dia hidup selama 20-25 tahun lagi, saya akan sangat terkejut jika masih ada banyak anggota Persemakmuran pada saat putranya [Pangeran William] naik takhta,” kata Newman kepada Al Jazeera.

Pada November 2021, Barbados menjadi negara pertama yang menurunkan ratu Inggris sebagai kepala negara sejak Mauritius pada 1992.

Jamaika Sudah Mulai
Pada Maret, Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness mengatakan negaranya ingin menjadi "independen". Hal itu disampaikan kepada Duke dan Duchess of Cambridge selama kunjungan resmi mereka ke negara Karibia, bagian dari tur wilayah tersebut. Holness mengatakan dorongan pulau itu "bergerak" dari mahkota, dan mengadopsi republikanisme adalah "tak terelakkan".

Pada Juni, Menteri Urusan Hukum dan Konstitusi Jamaika, Marlene Malahoo Forte mengatakan proses transisi ke republik telah "secara resmi dimulai." Tekad menjadi negara Republik secara khusus sudah dilontarkan di Jamaika, wilayah Persemakmuran terbesar di Karibia.

“Keputusan untuk mencopot raja sebagai kepala negara adalah persoalan menyelesaikan proses dekolonisasi,” kata Rosalea Hamilton, koordinator Jaringan Advokasi, satu kelompok yang mendorong republikanisme di Jamaika.

Hamilton berpendapat bahwa pindah ke republikanisme akan memungkinkan reformasi konstitusi yang lebih luas untuk memperkuat perwakilan demokratis dan pengawasan legislatif di negara tersebut. Ditanya apakah mangkatnya ratu telah memicu dorongan untuk memutuskan hubungan dengan kerajaan, Hamilton menjawab: "Tentu saja."

Setelah Pangeran dan Putri Wales yang sekarang mengunjungi Belize selama tur yang sama, Menteri Layanan Publik, Reformasi Konstitusi dan Politik, dan Urusan Agama Belize, Henry Charles Usher mengatakan masalah menjadi republik harus diserahkan kepada rakyat negaranya.

"Proses dekolonisasi menyelimuti kawasan Karibia. Mungkin sudah saatnya Belize mengambil langkah berikutnya untuk benar-benar memiliki kemerdekaan kita. Tapi ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh rakyat Belize," katanya.

Pada Juli, Ralph Gonsalves, perdana menteri Saint Vincent dan Grenadines, juga mengusulkan referendum untuk memutuskan apakah raja Inggris yang baru akan tetap menjadi kepala negara atau tidak.

Menurut Kebijakan Luar Negeri, Bahama, Grenada, dan Saint Kitts dan Nevis telah mengisyaratkan minat untuk menyingkirkan raja Inggris sebagai kepala negara mereka.

Perdebatan di Australia
Di Australia, perdebatan bahkan telah lama bergemuruh selama beberapa dekade.

“Kita perlu menjadi satu Republik,” seru Adam Bandt, pemimpin Partai Hijau Australia, tak lama setelah mangkatnya ratu sehingga memicu kritik.

Gerakan Republik Australia juga dikritik karena pernyataan yang dikeluarkan segera setelah mangkatnya ratu diumumkan. Pernyataan merujuk pada komentar gerakan seputar referendum 1999 yang menjajaki apakah pemimpin Kerajaan Inggris akan dipertahankan sebagai kepala negara Australia.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mulai meletakkan dasar bagi Australia untuk menjadi republik setelah ia terpilih pada bulan Mei, dan menunjuk menteri pertama yang memimpin transisi menjadi republik.

Mangkatnya Ratu Elizabeth Diprediksi Runtuhkan Persatuan Koloni
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) dan Menteri Keuangan Katy Gallagher meletakkan karangan bunga di depan patung Ratu Elizabeth II di gedung parlemen di Canberra pada 10 September 2022. (AFP)

Namun dalam satu wawancara baru-baru ini dengan Sky News, Albanese mengatakan tidak akan mengadakan referendum tentang masalah ini dalam masa jabatan pertamanya, yang berarti pemungutan suara kemungkinan akan dilakukan beberapa tahun lagi.

“Periode ini adalah waktu untuk memberi penghormatan, bukan untuk mengejar pertanyaan tentang konstitusi kita,” katanya.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pemerintahnya tidak akan melakukan tindakan apa pun untuk menjatuhkan monarki setelah mangkatnya ratu.

Namun, terkait tentang kemungkinan negaranya menjadi republik di masa depan, dia berkata: "Saya percaya ke sanalah Selandia Baru akan menuju, pada waktunya. Saya percaya itu mungkin terjadi dalam hidup saya."

Warisan Perbudakan
Di Jamaika, seperti negara-negara kerajaan lainnya dan Inggris sendiri, peran raja sebagian besar bersifat seremonial. Namun, keterikatan pada masa lalu kolonial, yang digambarkan Hamilton sebagai "tidak manusiawi", memiliki implikasi praktis.

Misalnya, pengadilan banding terakhir di negara tersebut adalah Komite Kehakiman Dewan Penasihat yang berbasis di London, yang dikenal sebagai pengadilan upaya terakhir untuk wilayah Persemakmuran dan "wilayah luar negeri".

“Kami ingin pindah ke pengaturan tempat pengadilan banding terakhir tidak di Inggris, tetapi di Karibia, karena jika Anda ingin keadilan penuh dan Anda ingin mengajukan banding ke pengadilan tertinggi, Anda sekarang memerlukan visa, dan Anda juga perlu membayar untuk melakukan perjalanan ke Inggris untuk mengadili kasus Anda,” keluh Rosalea Hamilton, koordinator Jaringan Advokasi di Jamaika.

Hamilton menambahkan bahwa persyaratan visa bagi warga Jamaika untuk bepergian ke Inggris adalah "titik sakit" yang menunjukkan bahwa mempertahankan raja Inggris sebagai kepala negara tidak membawa manfaat.

Hamilton meminta Raja Charles III untuk memutuskan tradisi yang telah ditetapkan ibunya dengan bekerja untuk memperbaiki kerusakan dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh Kerajaan Inggris – termasuk melalui reparasi setelah ratusan tahun perbudakan.

Mangkatnya Ratu Elizabeth Diprediksi Runtuhkan Persatuan Koloni
Seorang pria yang membawa buket bunga berjalan melewati foto Ratu Elizabeth II dari Inggris di luar Kastil Windsor, barat London, pada Selasa 13 September 2022, setelah kematiannya pada 8 September. (AFP)

Inggris membawa ratusan ribu orang Afrika yang diperbudak ke pulau-pulau Karibia di bawah kendali Inggris dari tahun 1600-an hingga emansipasi di abad ke-19.

Orang-orang yang diperbudak di Karibia direkrut untuk kerja paksa bagi kepentingan kerajaan. Ketika perbudakan dihapuskan, Inggris memberikan uang kepada para budak, bukan para korban. Pemerintah Inggris tidak menyelesaikan pembayaran pinjaman yang diambilnya untuk "mengompensasi" pemilik budak hingga tahun 2015.

Pada bulan Juni, Pangeran Charles saat itu menyatakan "kesedihan pribadi" atas "dampak abadi perbudakan" pada pertemuan puncak negara-negara Persemakmuran di Rwanda. Charles juga menyampaikan permintaan maaf.

Dua Tuntutan Saling Terkait
Saat tuntutan untuk reparasi dan upaya menuju republikanisme berada di jalur yang terpisah, beberapa pendukung mengatakan dua tuntutan itu sebetulnya saling terkait karena mencerminkan tuntutan bekas koloni akan kedaulatan dan keadilan.

“Monarki dalam banyak hal tampak ketinggalan zaman, terutama di alam. Dan saya berpikir secara khusus di tempat-tempat seperti Barbados, Jamaika, Antigua, di mana ada sejarah kolonialisme, perbudakan, kompensasi pemilik budak yang sangat panjang, dan tidak memberikan apa pun kepada mereka yang diperbudak setelah kebebasan,” papar Profesor Sejarah Brooke Newman.

Ketika Pangeran William – putra Charles – dan istrinya Kate mengunjungi Jamaika awal tahun ini, puluhan akademisi dan advokat, termasuk Hamilton, menandatangani surat terbuka yang menyerukan para bangsawan untuk meminta maaf atas perbudakan dan “memulai proses keadilan reparatoris”.

“Anda, yang suatu hari nanti mungkin memimpin Kerajaan Inggris, adalah penerima manfaat langsung dari kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga Kerajaan selama berabad-abad, termasuk yang berasal dari perdagangan dan perbudakan orang Afrika. Oleh karena itu, Anda memiliki kesempatan unik untuk mendefinisikan kembali hubungan antara Kerajaan Inggris dan rakyat Jamaika,” bunyi surat tersebut.

Ada perbedaan pandangan tentang apakah akan lebih mudah untuk menuntut reparasi sebelum atau sesudah melepaskan mahkota. Tapi bagi banyak pengamat, kereta republikanisme sudah bergerak.

David Comissiong, duta besar Barbados untuk komunitas Karibia, mengatakan kepada Al Jazeera dalam satu wawancara televisi, bahwa mempertahankan raja Inggris sebagai kepala negara telah menjadi sulit bagi banyak negara Karibia.

“Itu tidak bisa dipertahankan; itu anakronisme,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Berbagai sumber

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Target 20 Persen Suara Golkar Akan Tercapai jika Disokong Efek Ekor Jas

Target 20 persen suara Partai Golkar baru akan tercapai apabila disokong efek ekor jas. Hal ini disampaikan Lili Romli.

NEWS | 1 Desember 2022

Ciri-ciri Partai yang Bakal Bergabung dengan KIB, Airlangga Singgung Bola

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan ciri-ciri partai yang bakal bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

NEWS | 1 Desember 2022

Reuni 212 Rencananya Bakal digelar di Masjid Agung At-Tin Taman Mini

Reuni 212 rencananya bakal digelar pada 2 Desember 2022 di Masjid Agung At-Tin, TMII, Jakarta Timur.

NEWS | 1 Desember 2022

Motor Anggota Paspampres Hilang Dicuri di Babelan

Motor milik anggota Paspampres dicuri oleh kawanan pencuri saat terparkir di halaman rumah, kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/11/2022) dini hari.

NEWS | 30 November 2022

Jelang Nataru, Tingkat Vaksinasi Booster DKI Baru sekitar 50%

Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, Kemenkes mengungkapkan tingkat vaksinasi booster DKI baru mencapai sekitar 50%.

NEWS | 30 November 2022

Ganjar Pastikan Pelayanan Investasi di Jateng Mudah, Murah, dan Cepat

Ganjar Pranowo memastikan pelayanan investasi di Jateng mudah, murah, dan cepat sehingga bisa menarik lebih banyak investor.

NEWS | 30 November 2022

Gerindra: Indonesia Tak Butuh Tokoh Polarisasi pada 2024

Gerindra menegaskan Indonesia tidak lagi butuh tokoh yang gencar memicu polarisasi antarkelompok dalam masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang.

NEWS | 30 November 2022

Polisi Dalami Keterkaitan Ritual dengan Kematian 1 Keluarga di Kalideres

Polisi tengah mendalami apakah ada keterkaitan ritual dengan kematian 1 keluarga di , Kalideres, Jakarta Barat.

NEWS | 30 November 2022

Ganjar Capres 2024 Dibahas dalam Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu

Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024, turut dibahas dalam pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu.

NEWS | 30 November 2022

AHY Bertemu Pemimpin Politik dan Pemerintahan Australia

gus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu sejumlah pemimpin politik dan pemerintah Australia dalam rangkaian kunjungan di Sydney, Canberra dan Melbourne.

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Putri Candrawathi


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Keluarga Dibunuh di Magelang


# Helikopter Jatuh


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menit 60, Australia Ungguli Denmark 1 Gol dari Serangan Balik

Menit 60, Australia Ungguli Denmark 1 Gol dari Serangan Balik

SEMESTA BOLA 2022 | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE