Logo BeritaSatu

Pj Kepala Daerah Harus Minta Persetujuan Mendagri untuk Mutasi

Minggu, 18 September 2022 | 08:54 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan penjabat (Pj) kepala daerah tetap harus meminta persetujuan menteri dalam negeri (mendagri) untuk melakukan mutasi pejabat dan pengisian kekosongan jabatan di internal daerah. Penegasan ini disampaikan Kemendagri karena muncul kekhawatiran publik terjadinya potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pj kepala daerah dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian tertanggal 14 September 2022.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menegaskan penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien. “Kemendagri meluruskan anggapan bahwa edaran tersebut memberikan izin kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk memutasi maupun memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) begitu saja,” kata Benni Irwan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/9/2022).

Benni menerangkan, SE tersebut berisi dua poin pokok dalam mendukung pembinaan kepegawaian di daerah agar lebih efektif dan efisien. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

“Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 bahwa kepala daerah harus menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut korupsi,” ujar Benni Irwan.

Benni mencontohkan, apabila ada seorang ASN yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, maka bupati akan melakukan pemberhentian sementara. Namun, hal ini tidak bisa langsung dilakukan, karena harus izin Mendagri terlebih dahulu. Sedangkan amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 pegawai yang bersangkutan harus segera diberhentikan sementara.

“Sehingga, dengan izin yang tersebut dalam SE, ASN yang melakukan pelanggaran dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terang Benni Irwan.

Poin kedua, lanjut Benni, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antardaerah (mutasi antardaerah), maupun antarinstansi (mutasi antarinstansi).

Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Upaya ini dilakukan agar proses pindah status kepegawaian tersebut berjalan lebih efektif dan efisien.

Sebagai contoh, ketika seorang Pj bupati akan melepas ASN-nya pindah ke kabupaten lain. Kedua kepala daerah, baik yang melepas maupun menerima, harus mendapatkan izin Mendagri lebih dulu sebelum menandatangani surat melepas dan menerima pegawai tersebut.

Padahal pada tahap selanjutnya, mutasi antardaerah tersebut akan tetap diproses oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian, untuk mempercepat proses pelayanan mutasi, maka melalui penandatanganan izin melepas dan izin menerima tersebut diberikan.

“Pada dasarnya SE itu hanya memberikan persetujuan amat terbatas, hanya dua urusan diatas kepada Pj kepala daerah untuk kecepatan dan kelancaran birokrasi pembinaan kepegawaian, dan sangat jauh berbeda dengan kewenangan kepala daerah definitif,” jelas Benni Irwan.

Namun, lanjut Benni, untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. “Kalau tidak dapat izin dari Mendagri, maka kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan oleh daerah,” tegas Benni Irwan.

Selanjutnya, setelah proses pembinaan kepegawaian tersebut dilaksanakan, maka Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus melaporkan kepada Mendagri paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak kebijakan tersebut diambil.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Rektor Karomani Sebut Zulhas Titip Keponakan Masuk Unila

Dalam persidangan terungkap bahwa mantan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menitipkan keponakannya untuk masuk Unila.

NEWS | 1 Desember 2022

Bareskrim Polri Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal

Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.

NEWS | 1 Desember 2022

Tambang Ilegal, Keluarga Ismail Bolong Penuhi Panggilan Polisi

Keluarga Ismail Bolong telah memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri terkait kasus tambang ilegal.

NEWS | 1 Desember 2022

Mulai 2 Desember, TV Analog di Jabar dan Jateng Stop Operasi

Penghentian siaran tv analog akan dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah mulai Jumat (2/12/2022).

NEWS | 1 Desember 2022

Bareskrim Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

Bareskrim mengungkap peran pelaku tambang ilegal selaku penambang yang diduga berkolaborasi dengan grup Ismail Bolong.

NEWS | 1 Desember 2022

Satu Keluarga Tewas di Kalideres, 28 Saksi Sudah Diperiksa

Polda Metro Jaya secara total telah memeriksa 28 orang saksi terkait satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat.

NEWS | 1 Desember 2022

Dibuka, Bursa Kerja Depok Sediakan 2.555 Lowongan Kerja

Bursa kerja yang digelar Pemkot Depok menyediakan sebanyak 2.555 lowongan bagi para pencari kerja.

NEWS | 1 Desember 2022

Polda Metro Jaya Didesak Ungkap Penyebab Satu Keluarga Tewas di Kalideres

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya segera mengungkap penyebab satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat. 

NEWS | 1 Desember 2022

Tenda Pengungsian Jadi Tempat Aman Korban Gempa Cianjur

Gempa Cianjur dengan magnitudo 5,6 membuat seratus ribu lebih warga mengungsi karena rumah mereka rusak, menjadikan tenda pengungsian tempat aman bagi mereka.

NEWS | 1 Desember 2022

KLHK Raih Penghargaan Bhumandala Kanaka 2022 dari BIG

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanana (KLHK) meraih penghargaan tertinggi dalam Bhumandala Award 2022 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). 

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DPR: Calon Tunggal Panglima TNI Tetap Ikuti Uji Kelayakan

DPR: Calon Tunggal Panglima TNI Tetap Ikuti Uji Kelayakan

NEWS | 11 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE