Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPU Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Luber dan Jurdil

Minggu, 18 September 2022 | 13:32 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM
Ilustrasi Pemilu 2024.

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota KPU Idham Holik angkat bicara terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. KPU, kata Idham, pastikan hingga saat ini, tahapan Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber-jurdil.

“Di kuartal pertama dari masa penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU yakinkan pemilih Indonesia bahwa Pemilu Serentak 2024 sedang diselenggarkan berdasarkan asas luber jurdil,” ujar Idham kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).

Hal tersebut, kata Idham sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penyelenggaraan pemilu tersebut juga didasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai integritas elektoral yang menjadi esensi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2022.

“KPU mempersilakan dan mengajak pemilih, stakeholder, masyarakat sipil, aktivis dan publik Indonesia untuk berpartisipasi aktif di semua tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu teraktualisasi dengan baik,” imbuh Idham.

Idham pun juga mengajak partai politik agar mengawasi jalannya tahapan pemilu agar bebas dari kecurangan. Jika ditemukan adanya dugaan kecurangan, kata dia, maka segera melaporkan kepada Bawaslu dan jajarannya sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh UU Pemilu untuk memproses dugaan pelanggaran pemilu.

“Pasal 93 huruf b angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebubkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Karena itu, pemilih dapat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu atau potensi kecurangan pemilu ke Bawaslu RI atau Bawaslu di berbagai daerah,” tandas dia.

Lebih lanjut, Idham mengatakan mitigasi potensi kecurangan adalah literasi kepemiluan pemilih agar pemilih dalam berpartisipasi secara rasional dan aktif, termasuk memiliki keberanian atau intensi melaporkan potensi kecurangan pemilu atau dugaan pelanggaran pemilu.

“Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU akan meningkatkan literasi kepemiluan pemilih yang menjadi basis peningkatan kualitas partisipasi elektoral pemilih,” pungkas Idham.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kesiapannya turun gunung karena adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024. Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres.

Hal ini disampaikan SBY dalam video yang diunggah akun Tiktok @pdemokrat.sumut sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Sabtu (17/9/2022). Video tersebut kemungkinan besar diambil pada saat acara Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis-Jumat (15-16 September 2022).

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY.

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY menambahkan yang disambut sorak Sorai para kader Demokrat yang hadir di acara tersebut.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI