Logo BeritaSatu

Kuasa Hukum Surya Darmadi Anggap Jaksa Terburu-buru Susun Surat Dakwaan

Senin, 19 September 2022 | 12:24 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Juniver Girsang, kuasa hukum bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng, menganggap jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) terburu-buru dalam menyusun surat dakwaan terhadap kliennya. Hal itu disampaikan Juniver Girsang dalam eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/9/2022).

Diketahui, Surya Darmadi alias Apeng didakwa telah melakukan korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaannya. Korupsi tersebut diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp 86,5 triliun.

"Bahwa istilah kata sumir dan prematur dalam konteks surat dakwaan diartikan sebagai dakwaan yang disusun dan atau dibuat terlalu singkat dan terburu-buru yang belum saatnya untuk diajukan ke depan persidangan," kata Juniver.

Juniver menyampaikan imbas dari suray dakwaan yang disusun JPU tersebut, Surya Darmadi telah menjadi korban dari proses penegakan hukum. Dia menilai, ada tujuan tertentu sehingga dakwaan disusun terburu-buru, meskipun tidak diungkapkan lebih lanjut yang dimaksud terkait hal itu.

Dia menekankan, Pasal 110 dan Pasal 110 b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Putusan MK Nomor 91/PUU-18 Tahun 2020 masih memberikan waktu selama tiga tahun kepada pelaku usaha untuk menuntaskan administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

"Hanya dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dimaksud," tutur Juniver.

Untuk itu, Juniver meyakini kliennya tidak akan menjalani proses hukum seperti sekarang ini jika JPU tidak terburu-buru dalam mengambil langkah. Dia pun menjelaskan dasar penilaiannya itu.

"Karena beberapa perusahaan milik terdakwa yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agrolestari masih memiliki waktu tiga tahun sampai 2023 untuk menyelesaikan semua proses administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan tersebut. Sementara PT Kencana Amal Tani dan Banyu Bening Utama sudah memiliki hak guna usaha atau HGU," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Apeng didakwa melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara sekitar Rp 73,9 triliun. Korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan Apeng itu dilakukan bersama eks Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman.

Apeng disebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 7,5 triliun dan US$ 7,8 juta. Dia juga didakwa merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640,00 dan US$ 7,8 juta. Total kerugian di kasus ini senilai Rp 86,5 triliun.

Apeng didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Apeng juga didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Eliezer Dinilai Sudah Jujur di Sidang Kasus Brigadir J

Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dinilai sudah menyampaikan kesaksian secara jujur di sidang kasus pembunuhan Brigadir J yang juga menjerat Ferdy Sambo.

NEWS | 10 Desember 2022

Warga Nobar Akad Nikah Kaesang dan Erina di Plaza Ambarrukmo

Warga nonton bareng atau nobar prosesi akad nikah Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono melalui layar lebar yang disediakan di Plaza Ambarrukmo, Yogyakarta. 

NEWS | 10 Desember 2022

Mahar Pernikahan Kaesang untuk Erina: Rp 300.000 dan Puluhan Gram Logam Mulia

Dalam acara akad nikah tersebut, juga diperlihatkan mahar nikah Kaesang Pangarep untuk Erina Gudono.

NEWS | 10 Desember 2022

KUHP Disorot Australia, Sandiaga Uno Jamin Keamanan Wisman

Merespons keresahan sejumlah pihak terkait pengesahan KUHP, Menparekraf Sandiaga Uno menjamin keamanan ranah pribadi wisatawan selama berkunjung di Indonesia.

NEWS | 10 Desember 2022

Penegakan HAM di Indonesia Dinilai Belum Sepenuhnya Optimal

Pengamat hukum dari UKI, Nelson Simanjuntak menilai penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia belum sepenuhnya optimal. 

NEWS | 10 Desember 2022

Sah Jadi Suami Erina Gudono, Kaesang: Alhamdulillah

Kaesang Pangarep telah resmi menjadi suami dari Erina Sofia Gudono setelah melafalkan ijab kabul. Kaesang mengucapkan alhamdulillah.

NEWS | 10 Desember 2022

Kronologi Kasus Brigadir J Versi Ferdy Sambo, dari Magelang hingga Duren Tiga

Saat bersaksi di sidang, Ferdy Sambo menceritakan kronologi kasus Brigadir J berdasarkan versinya mulai dari peristiwa Magelang hingga Duren Tiga. 

NEWS | 10 Desember 2022

Muhadjir Effendy Serahkan Kaesang untuk Dinikahkan dengan Erina

Menko PMK Muhadjir Effendy menyerahkan Kaesang Pangarep untuk dinikahkan dengan Erina Gundono di Pendopo Agung Kedaton Ambarrukmo, Royal Ambarrukmo, Sleman.

NEWS | 10 Desember 2022

Konferensi MIH UKI Soroti Perlindungan Hak Asasi Digital

"Ketika menyebut hak asasi manusia, perlindungan hak asasi digital sangat penting untuk kebebasan berpendapat,” kata Romina.

NEWS | 10 Desember 2022

Sah, Kaesang dan Erina Resmi Jadi Suami Istri

Sah, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono resmi jadi suami istri. Kaesang-Erina menjalani akad nikah di Pendopo Agung Kedaton Ambarrukmo.

NEWS | 10 Desember 2022


TAG POPULER

# Muhammad Fadli


# Pernikahan Kaesang


# Kuat Ma'ruf


# Bom Bandung


# Gempa Terkini


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Eliezer Dinilai Sudah Jujur di Sidang Kasus Brigadir J

Eliezer Dinilai Sudah Jujur di Sidang Kasus Brigadir J

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE