Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

24 Provinsi Terdampak PMK, Ini Aturan Terbaru Lalu Lintas Hewan

Selasa, 20 September 2022 | 22:17 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / JEM
Wiku Adisasmito.

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Prof Wiku Adisasmito mengatakan jumlah provinsi terdampak PMK di Indonesia ada sebanyak 24 provinsi. Sementara delapan provinsi di antaranya sudah tidak melaporkan kembali adanya kasus PMK.

Wiku mengatakan, meski kasus terpantau melandai, namun kondisi belum stabil dan masih terjadi penambahan kasus baru PMK. Untuk itu, ia mengimbau upaya penanganan PMK semakin gencar dilakukan, baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah (pemda) dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia.

Dikatakan Wiku, dalam perkembangan penanganan wabah PMK, cukup banyak dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan perpindahan komoditi ternak hewan hidup maupun produk-produk turunannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan asal hewan.

“Menghadapi situasi ini perlu pengaturan lalu lintas hewan dan produknya agar tidak menjadi penyebab virus ke wilayah yang lebih luas,” ucapnya pada Konferensi Pers tentang Perkembangan Penanganan PMK di Indonesia, yang berlangsung secara daring, Selasa (20/9/2022).

Wiku menjelaskan peraturan mengenai lalu lintas hewan, produk segar hewan dan produk olahan hewan dibuat zonasi wilayah. Dalam hal ini, terdapat empat zona yaitu kabupaten/kota zona merah, kuning, hijau dan putih. Adapun zona putih ini merupakan kabupaten/kota yang sudah tidak memiliki kasus PMK selama satu bulan yang dibuktikan dengan data surveilans aktif rutin.

Wiku menyebutkan lalu lintas hewan dan produk segar hewan yang berasal dari kabupaten/kota zona hijau dapat dilalulintaskan ke seluruh zona kabupaten/kota.

Sementara hewan dan produk segara hewan yang berasal dari zona tertular hanya dapat perlalulintasan dalam zona yang tertular dengan menerapkan ketentuan seperti tindakan pengamanan tindakan biosekuriti yang ketat, deteksi virus PMK rutin pada hewan maupun pemeriksaan post mortem dan ante mortem pada produk segar hewan.

Namun, aturan tersebut, terdapat pengecualian terhadap produk segar impor, jika berasal dari negara bebas PMK dan telah mendapatkan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk masuk ke Indonesia, maka dapat perlalulintasan ke seluruh kabupaten/kota tanpa melihat status zonasi.

Pada lalu lintas produk olahan hewan dapat perlalulintasan antara zona kabupaten/kota. Produk segar yang akan dilalulintaskan perlu dipastikan telah melalui perlakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nomor 5429 Tahun 2022.

Selain itu, perlu diperhatikan pula persyaratan lainnya seperti tindakan pengamanan biosekuriti ketat terhadap alat transportasi barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan saat perjalanan sampai tujuan serta melakukan evaluasi terhadap kelayakan masak.

Sesuai penyesuaian terhadap dinamika lalu lintas hewan ditetapkan ketentuan bahwa hewan yang telah divaksin minimal satu dosis dapat dilalulintaskan tanpa melakukan tes deteksi virus PMK.

Aturan untuk lalu lintas hewan di Bali

Pada kesempatan sama, Wiku menambahkan, khusus untuk wilayah Bali dalam rangka puncak Presidensi G-20 pada bulan November 2022 mendatang, maka lalu lintas hewan diatur berbeda dengan provinsi lainnya.

Pertama, dilarang perlalulintasan seluruh hewan jenis PMK dari dan ke kabupaten/kota atau pulau di Bali, kecuali babi yang diizinkan untuk keluar dari bali.

Kedua, penyesuaian ketentuan untuk penghapusan kewajiban vaksinasi bagi babi yang akan dilalulintaskan terkait dengan produk segar.

Ketiga, komoditi yang diizinkan masuk ke Bali adalah produk daging premium sesuai dengan ketentuan.

Keempat, upaya percepatan vaksinasi dan peningkatan tindakan biosekuriti dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah, Satgas PMK dan masyarakat Bali.

Wiku menuturkan upaya vaksinasi meningkatkan herd immunity atau kekebalan kelompok, maka 80% populasi hewan harus divaksinasi lengkap akhir bulan Oktober 2022. Selain itu, surveilans akan dilakukan secara rutin menjadi upaya bersama untuk menyukseskan puncak acara Presidensi G-20 yang aman dari PMK.

“Kegiatan percepatan yang tengah berlangsung di Bali ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahwa dengan melibatkan berbagai komponen pentahelix seperti TNI/Polri dapat membuat penanganan PMK menjadi lebih cepat dan tepat dan terukur,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

PMK

BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

TERKINI