Logo BeritaSatu

Penjelasan Mendagri soal SE tentang Pj Kepala Daerah Boleh Pecat Pegawai

Rabu, 21 September 2022 | 19:21 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan penjelasan lengkap soal Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah seluruh Indonesia dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah. Tito menilai ada informasi yang keliru soal SE tersebut sehingga mengundang komentar yang salah dan keliru dari sejumlah pihak. Salah satunya terkait kewenangan penjabat kepala daerah atau Pj kepala daerah boleh memecat dan memutasi pegawai ASN.

Tito menjelaskan kewenangan memecat dan memutasi pegawai ASN oleh Pj kepala daerah dalam SE tersebut bukanlah kewenangan penuh. Menurut Tito, kewenangan yang diberikan kepada Pj kepala daerah adalah kewenangan yang sangat terbatas. Kewenangan itu hanya untuk dua hal, yakni melakukan pemberhentian pegawai ASN yang terkena kasus hukum dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberhentikan serta mutasi pegawai ASN antardaerah.

“Jadi hanya dua kewenangan saja, tetapi isu yang berkembang sekarang seolah-olah Kemendagri memberikan kewenangan penuh, tidak terbatas kepada Pj kepala daerah untuk melakukan pemberhentian dan mutasi jabatan. Itu tidak benar,” ujar Tito dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Ketentuan tersebut, kata Tito, sangat jelas tertuang dalam poin 4a dan 4b dari SE Mendagri tersebut. Kedua poin itu menyatakan, Pj kepala daerah tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari mendagri jika melakukan dua hal. Pertama, pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Jadi, bukan kewenangan penuh yang diberikan, tetapi terkait 2 hal itu saja,” tegas Tito.

Tito juga menerangkan, alasan dirinya menerbitkan SE tersebut. Hingga saat ini, kata dia, sudah banyak surat yang masuk dari Pj kepala daerah ke Kemendagri dan meminta tanda tangannya untuk melakukan pemberhentian ASN yang terkena masalah hukum dan mutasi ASN antara daerah. Dengan kondisi ini, kata Tito, surat yang masuk akan banyak dan proses pemberhentian serta mutasi ASN akan berlangsung lama.

“Nah, kalau mereka semua meminta izin tertulis kepada mendagri, prosesnya panjan. Saya bilang ini baru 74 daerah (yang sudah diisi Pj), nanti kalau 270 daerah, yang numpuk di Kemendagri, berarti tiga kali lipat nanti numpuknya sehingga yang bisa disimpelkan, simpelkan. Hanya masalah teknis, simplifikasi saja,” tandas Tito.

Apalagi, kata Tito, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengharuskan posisi ASN yang kosong karena ada yang terkena kasus hukum dan diberhentikan, perlu segera diisi untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan. Pj kepala daerah juga, kata Tito, harus melaporkan kepada dirinya paling lama tujuh hari setelah pengisian jabatan ASN tersebut.

Begitu juga, kata dia, mutasi ASN antardaerah tidak perlu harus menunggu persetujuan tertulis dari dirinya. Hal ini karena proses mutasi tersebut juga nantinya akan berlangsung di Kemendagri dan BKN.

“Jadi, kalau hanya sekadar menandatangani persetujuan mutasi antara daerah, tidak perlu harus ke saya karena numpuk dan akan memperpanjang birokrasi. Padahal, kita ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat, birokrasi yang lebih cepat, fleksibel dan lincah. Jadi, jangan terlalu birokratis kalau kita bisa membuatnya itu gampang. Dan menurut saya itu tidak bertentangan dengan undang-undang,” kata Tito.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

MK Tambahkan Syarat Baru Ini Bagi Caleg Mantan Terpidana di Pemilu

Mahkamah Konstitusi atau MK menambahkan syarat baru bagi caleg mantan terpidana termasuk terpidana kasus korupsi yang akan ikut menjadi Pemilu 2024.

NEWS | 30 November 2022

Naik Helikopter, Lesti Kejora dan Rizky Billar Kunjungi Korban Gempa Cianjur

Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar mengunjungi para korban gempa di daerah kelahirannya Cianjur dengan helikopter.

NEWS | 30 November 2022

Setelah Tembak Brigadir J, Bharada E Mimpi Buruk Selama 3 Pekan

Bharada E mengalami mimpi buruk selama tiga pekan setelah menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

NEWS | 30 November 2022

Bharada E: Brigadir J Selalu Dampingi Putri Candrawathi

Bharada E menyebut, Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, selalu mendampingi Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.

NEWS | 30 November 2022

Sebelum Dihabisi, Leher Brigadir J Sempat Dicengkeram Ferdy Sambo

Ferdy Sambo sempat mencengkeram leher Brigadir J sebelum memerintahkannya untuk menembak.

NEWS | 30 November 2022

Polda Metro Jaya Kirim 48 Polwan untuk Atasi Stres Korban Gempa Cianjur

Polda Metro Jaya mengirim 48 polwan untuk membantu mengatasi stres korban gempa Cianjur, Jawa Timur.

NEWS | 30 November 2022

Tiongkok Berduka, Pemimpin yang Bawa ke Era Transformasi Wafat

Mantan pemimpin Tiongkok Jiang Zemin, yang memimpin negara melalui era transformasi dari akhir 1980-an dan memasuki milenium baru, wafat.

NEWS | 30 November 2022

Ribuan Ikan di Sekitar Pantai Mutiara Jakut Berhamburan ke Tepi Pantai

Sebuah video yang memperlihatkan ribuan ikan menepi ke daratan di sekitar Pantai Mutiara, Jakarta Utara, beredar di media sosial (medsos).

NEWS | 30 November 2022

Cak Imin Dorong Kebijakan Impor Beras Dievaluasi Total

Cak Imin mendorong Kementan, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor beras pada akhir 2022.

NEWS | 30 November 2022

Perintah Ferdy Sambo Buat Bharada E Berdusta ke Kapolri

Perintah Ferdy Sambo membuat Bharada E berdusta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

NEWS | 30 November 2022


TAG POPULER

# Putri Candrawathi


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Keluarga Dibunuh di Magelang


# Helikopter Jatuh


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Setelah Tembak Brigadir J, Bharada E Mimpi Buruk Selama 3 Pekan

Setelah Tembak Brigadir J, Bharada E Mimpi Buruk Selama 3 Pekan

NEWS | 12 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE