Situasi Politik Panas Jelang Pemilu, ASN Diminta Tetap Profesional

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berpesan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar tetap profesional. Meskipun, nantinya situasi politik selama tahapan Pemilu 2024 akan memanas. Profesionalitas ASN, kata Tito, bakal menjamin keberlangsungan jalannya pemerintahan, termasuk agenda Pemilu dan Pilkada 2024.

"ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan," ujar Tito saat memberikan sambutan di acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Tito memahami situasi politik bisa saja memanas. Namun, kata Tito, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding pada pemilu maupun pilkada. Meskipun, sejatinya ASN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

"Di sini kita semua sepakat, biarlah siapa pun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik, tetapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapa pun juga pemenangnya," imbuh Tito.

Tito mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah menegaskan soal netralitas ASN dalam politik, termasuk pada saat pemilu. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

"Kita sudah tahu undang-undangnya ASN tidak boleh berpolitik praktis," pungkas Tito.

Selain Tito, SKB ini ditandatangani juga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Abdullah Azwar Anas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja.