Logo BeritaSatu

Singgung Tenaga Honorer, Azwar Khawatir Indonesia Jadi “Republik Honorer”

Kamis, 22 September 2022 | 15:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Abdullah Azwar Anas mengkhawatirkan Indonesia menjadi “republik honorer”. Hal itu disampaikan Azwar merespons banyaknya tenaga honorer yang minta diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Jangan-jangan kalau honorer terus diangkat, ini (Indonesia) jadi republik honorer. Karena fresh graduate yang per tahun rata-rata hampir satu juta anak yang lulus tidak akan mendapaykan tempat. Tentu ini jadi tantangan kita semua,” ujar Anas dalam sambutannya di acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Selain Anas, SKB ini ditandatangani juga oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja.

Anas mengaku situasi tersebut memang dilematis, satu pihak tenaga honorer terus bermunculan dalam tatanan pegawai pemerintahan dan ingin diangkat menjadi ASN. Di lain pihak juga muncul para fresh graduate dari perguruan tinggi sekitar 1 juta orang per tahun.

“Ke depan ini kita menghadapi perlu adanya akselerasi, transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang berkelas dunia. Kita juga hadapi dilema ini. Di satu sisi kita mendorong supaya ASN bersaing, melayani di era disrupsi dan lain-lain,” katanya.

“Di sisi lain gelembung-gelembung honorer terus tumbuh, ada yang honorer memang kualitasnya bagus di berbagai daerah, tetapi ada honorer yang direkrut dengan berbagai macam cara yang kemudian minta diangkat ASN,” ucapnya.

Sebelumnya, Azwar Anas telah merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN, karenanya Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” ujar Menteri Anas dalam Rapat Koordinasi Apkasi dan Kementerian PAN dan RB tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Anas menjelaskan kolaborasi pun dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan. “Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tegasnya.

Kementerian PAN dan RB tidak sendiri dalam mengurai masalah ini. Anas juga merangkul Apkasi, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Kolaborasi bersama memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Sebelumnya, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Surat Menteri PAN dan RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, diketahui adanya indikasi bahwa data yang di-input ada yang belum sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB yang berlaku. Oleh karenanya setelah proses pendataan ditutup, maka data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat dari Surat Menteri PANR dan B tersebut.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menyampaikan bahwa jajarannya menjadikan permasalahan tenaga non-ASN sebagai prioritas untuk diselesaikan. Menurutnya salah satu persoalan SDM bukan hanya sekedar jumlah ataupun kualitas, melainkan distribusinya.

“Tidak sedikit ASN yang baru bekerja satu tahun di daerah meminta pindah ke kota, sehingga formasi di daerah menjadi kosong,” katanya

Berangkat dari permasalahan tersebut, Kementerian PAN dan RB bersama BKN dan pemerintah daerah tengah merumuskan peraturan untuk mengunci ASN di daerah agar tidak bisa mutasi ke kota dalam batas waktu tertentu.

Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan bahwa asosiasi pimpinannya akan terus mendukung setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN dan RB, serta menjadikan motivasi para kepala daerah untuk membangun wilayah masing-masing. Disampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ada di daerah yang berkaitan penataan tenaga non-ASN.

“Jika kita buka formasi PPPK bagi daerah, maka perlu diperhatikan juga permasalahan anggarannya. Sebab di daerah sendiri telah dilakukan refocusing anggaran,” ucapnya.

Permasalahan lainnya adalah tidak sedikitnya kualifikasi pendidikan tenaga non-ASN yang tidak sesuai syarat menjadi ASN. Dengan adanya permasalahan tersebut, Apkasi bersama Kementerian PAN dan RB terus berkoordinasi guna mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya. Selain itu, Sutan Riska juga memastikan pendataan bagi tenaga non-ASN berjalan dengan baik dan sesuai syarat yang telah ditetapkan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Turunkan Angka Kemiskinan, Jateng Andalkan 3 Program Ini

Ganjar Pranowo mengatakan, program bantuan RTLH, permodalan, dan pelatihan yang dijalankan Pemprov Jateng adalah untuk menurunkan angka kemiskinan.

NEWS | 10 Desember 2022

Ganjar Pranowo: Pembangunan IKN Amanat Undang-undang

Ganjar Prawono mengatakan bahwa pembangunan IKN sesuai undang-undang tentu akan tetap dilaksanakan karena menjadi amanah undang-undang.

NEWS | 10 Desember 2022

Ganjar: Kawasan Industri Kendal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ganjar Prawono menyebutkan Kawasan Industri Kendal saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

NEWS | 10 Desember 2022

5.000 Petugas Gabungan Bersihkan Material Bangunan Akibat Gempa Cianjur

5.000 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu membersihkan puing dan material rumah yang rusak akibat gempa Cianjur,

NEWS | 10 Desember 2022

Ganjar Sebut Pernikahan Kaesang Jadi Ajang Pertunjukan Budaya

Ganjar Pranowo mengatakan, momen pernikahan Kaesang dengan Erina bakal menjadi ajang pertunjukan budaya. 

NEWS | 10 Desember 2022

Forensik Patahkan Teori Keluarga Tewas di Kalideres Akibat Mogok Makan

Tim forensik mematahkan teori yang menyebut satu keluarga tewas di Kalideres akibat mogok makan.

NEWS | 10 Desember 2022

Soal Hubungan dengan Jokowi, Ini Pengakuan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo mengaku menjalin hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo sejak ia masih menjabat sebagai anggota DPR.

NEWS | 9 Desember 2022

Mengenal Taman Pracima yang Jadi Lokasi Resepsi Pernikahan Kaesang-Erina

Taman Pracima, Solo, menjadi lokasi resepsi pernikahan Kaesang-Erina pada Minggu 11 Desember 2022.

NEWS | 9 Desember 2022

Panitia Siapkan Layar untuk Saksikan Akad Nikah Kaesang-Erina

Layar itu untuk masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi akad nikah Kaesang-Erina di Mal Plaza Ambarrukmo, Sleman.

NEWS | 9 Desember 2022

BNPT: Masyarakat Harus Cerdas Deteksi Dini Ancaman Terorisme

Masyarakat harus diberikan pemahaman ada oknum yang melakukan tindak kejahatan terorisme tapi dibalut dengan bahasa keagamaan.

NEWS | 9 Desember 2022


TAG POPULER

# Muhammad Fadli


# Pernikahan Kaesang


# Kuat Ma'ruf


# Bom Bandung


# Gempa Terkini


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Turunkan Angka Kemiskinan, Jateng Andalkan 3 Program Ini

Turunkan Angka Kemiskinan, Jateng Andalkan 3 Program Ini

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE