Logo BeritaSatu

Mutasi dan Pemberhentian ASN, Legislator Dukung SE Mendagri

Kamis, 22 September 2022 | 19:33 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung SE Mendagri terkait mutasi maupun memberhentikan atau memberikan sanksi kepada pejabat di lingkungan pemerintahan daerah.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri kepada Pejabat (Pj), pelaksana tugas (Plt) dan pejabat sementara (Pjs) Kepala Daerah melakukan mutasi maupun memberhentikan atau memberikan sanksi kepada pejabat di lingkungan pemerintahan daerah.

Guspardi menyebut bahwa, aturan terbaru dalam SE Nomor 821/5292/SJ yang ditandatangani Tito pada 14 September 2022 itu tidak ada permasalahan karena untuk pembinaan ASN dan dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apalagi, lanjutnya, dalam SE Mendagri tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Pj, Plt dan Pjs secara amat terbatas.

"Sepanjang dimaksudkan untuk pembinaan ASN dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu tidak ada masalah. Apalagi SE Mendagri tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Pj, Plt dan Pjs secara terbatas," kata Guspardi melalui keterangan, Kamis (22/9/2022).

Selain itu, sambungnya, dalam SE Mendagri itu memberikan izin kepada Pj atau Plt kepala daerah menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut kasus korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

"Artinya ASN yang melakukan pelanggaran berat dan tersangkut kasus korupsi dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucap Guspardi.

Legislator asal Sumatera Barat ini menjelaskan dalam SE itu Mendagri juga memberikan izin kepada Pj untuk melakukan mutasi antar daerah maupun antar instansi, yang tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Mendagri sehingga pindah status kepegawaian prosesnya bisa lebih cepat, efektif dan efesien.

Akan tetapi, mutasi antar daerah tetap harus diproses di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun begitu untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

"Jadi, pada dasarnya SE Mendagri ini dikeluarkan kepada Pj, Plt, dan Pjs dengan kewenangan yang terbatas dan tidak sama dengan kewengannya dengan kepala daerah definitif," ucapnya.

"Intinya SE itu tidak melanggar sistem ketatanegaraan dan telah diatur dalam regulasi yang terperinci. Jangan sampai timbul masalah hukum baru sehingga muncul gugatan-gugatan ke lembaga peradilan," tandasnya.

Sementara itu, Mendagri juga memberikan penjelasan terkait isu yang beredar mengenai surat edaran dari pihaknya yang memberi persetujuan terbatas kepada Pj, Plt, dan Pjs mengelola kepegawaian daerah.

Tito membantah dirinya memberi kewenangan penuh kepada Plt, Pj, maupun Pjs untuk merotasi dan memecat ASN di lingkungan pemerintahan. Menurut Tito kewenangan Plt, Pj, maupun Pjs untuk memberhentikan hanya saat pegawai terjerat kasus hukum.

"Jadi isu yang berkembang seolah-olah Mendagri memberikan kewenangan penuh, tidak terbatas kepada kepala daerah untuk melakukan pemberhentian dan mutasi jabatan, tidak benar," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

"Mereka ini untuk Pj, kalau untuk definitif enggak perlu persutujuan Mendagri. Ada PP menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi kekosongan, bila ada pejabat ditahan harus diberhentikan dan harus segera diisi. Ini sudah mulai banyak," sebutnya.

Ia juga menyebut, kewenangan untuk menandatangani surat pemberhentian sementara kepada mereka pejabat ASN yang sudah terkena pidana. Kemudian, yang sudah terkena, diputuskan dalam sidang pelanggaran disiplin yang nyata.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Uang Ganti Rugi Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur hingga Rp 50 Juta

Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan, masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa Cianjur dapat uang ganti rugi hingga Rp 50 juta,

NEWS | 1 Desember 2022

Baleg DPR Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu rancangan revisi UU IKN.

NEWS | 1 Desember 2022

Petugas Temukan Narkoba di Gorong-gorong Rutan Depok

Petugas menemukan narkoba jenis sabu dua paket seberat 1,36 gram dan satu paket ganja seberat 18 gram yang disembunyikan di dalam minuman teh kemasan.

NEWS | 1 Desember 2022

MK Dimminta Sediakan Waktu Lebih untuk Periksa Sengketa Hasil Pemilu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengimbau Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan waktu lebih lama dalam memeriksa sengketa hasil pemilu.

NEWS | 1 Desember 2022

Donasi Gempa Cianjur Terkumpul Rp 8 Miliar, Bupati Herman Janji Transparan

Bupati Cianjur akan menggandeng Kajari setempat untuk penyalurannya sehingga benar-benar dimanfaatkan untuk warga terdampak gempa Cianjur.

NEWS | 1 Desember 2022

KLHK Serahkan Anugerah Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional 2022

KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali memberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional tahun 2022.

NEWS | 1 Desember 2022

Kebakaran Usaha Laundry di Tangerang, 3 Meninggal Dunia

Tiga orang meninggal dunia akibat kebakaran tempat usaha laundry di Perumahan Taman Cikande, RW02 RT09 Desa Cikande, Kabupaten Tangerang.

NEWS | 1 Desember 2022

Hingga Hari Ini, Total Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur 24.107 Unit

Total rumah rusak akibat gempa Cianjur, Jawa Barat hingga hari ini, Kamis (1/12/2022) sebanyak 24.107 unit.

NEWS | 1 Desember 2022

Pemuda Katolik Siap Berkolaborasi dengan Bawaslu Awasi Pemilu 2024

PP Pemuda Katolik menyatakan kesiapan mereka untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. 

NEWS | 1 Desember 2022

Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank Jateng

Bareskrim Polri melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pemberian kredit proyek BPD Jawa Tengah (Jateng) cabang Jakarta.

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Belgia Tersingkir, Martinez: Kami Pulang dengan Kepala Tegak

Belgia Tersingkir, Martinez: Kami Pulang dengan Kepala Tegak

SEMESTA BOLA 2022 | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE