Logo BeritaSatu

Kasus Minyak Goreng dan Beban Pembuktian

Kamis, 22 September 2022 | 19:03 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Praktisi hukum Dr. Hotman Sitorus, S.H., MH mengatakan, umumnya korupsi terjadi dalam dua perbuatan yaitu suap atau pengadaan barang dan jasa. Jika kemudian ada korupsi selain dari dua perbuatan tersebut maka perlu dikritisi atau dicermati basis hukumnya.

“Hal ini bukan karena tidak mendukung pemberantasan korupsi, tetapi karena alasan ketaatan terhadap prinsip hukum. Benar ya benar salah ya salah. Hukum adalah hukum. Hukum bukan politik. Maka kebenaran penegakan hukum haruslah dikritisi atau diawasi, jangan sampai terjadi kesalahan penegakan hukum," kata dia.

Menurut Hotman, tuduhan korupsi karena kelangkaan minyak goreng semestinya tidak terjadi karena tidak ada suap dan tidak ada pula pengadaan barang atau jasa. Seperti diberitakan media, Kejaksaaan Agung telah menetapkan lima terdakwa korupsi dalam kasus minyak goreng dengan jabatan yang berbeda-beda dan perusahaan yang berbeda pula.

Hotman menjelaskan, tiga unsur korupsi adalah pebuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. "Tanpa ada pebuatan melawan hukum, tanpa ada kerugian keuangan negara, dan tanpa ada memperkaya diri sendiri atau orang lain juga tidak ada korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, ketiga unsur haruslah diuraikan secara jelas dan terang dan kemudian dibuktikan di depan pengadilan. Hotman menambahkan, kebijakan DMO dalam pengurusan Persetujuan Ekspor (PE) CPO sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berujung dengan tuduhan korupsi merupakan kesalahan dan tidak serta merta pelaku usaha disalahkan karena pelaku usaha hanya mengikuti ketentuan pemerintah terutama terkait dengan pengurusan persetujuan ekspor.

Menurut Hotman, sejatinya tuduhan korupsi dalam kasus minyak goreng yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 54 ayat (2) huruf a, b, e, f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tentu dipertanyakan cara memahaminya.
“Karena pasal tersebut sebenarnya mengatur pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengendalian ketersediaan barang di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau,” tegas Hotman.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPBD Jatim Fasilitasi 2.219 Warga Semeru di Pengungsian

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto menjelaskan ribuan pengungsi  erupsi Semeru tersebut saat ini ditampung di 12 tempat.

NEWS | 5 Desember 2022

7 Jenazah Korban Bus Jatuh ke Jurang di Magetan Dipulangkan ke Semarang

Tujuh jenazah korban bus jatuh ke jurang di Magetan, Jawa Timur dipulangkan ke Semarang, Minggu (4/12/2022) malam.

NEWS | 5 Desember 2022

Kaesang-Erina Menikah, Jokowi Minta Maaf ke Warga Yogya dan Solo

Jokowi memohon maaf jika pernikahan putranya, Kaesang dengan Erina Gundono nantinya menganggu aktivitas warga Yogyakarta dan Sol.

NEWS | 5 Desember 2022

Bahlil Lahadalia: Stabilitas Politik Jadi Kunci Keberhasilan Investasi 2023

Bahlil Lahadalia menekankan langkah pemerintah untuk mencapai target investasi hanya bisa terjadi bila terjadi stabilitas politik dan ekonomi.

NEWS | 4 Desember 2022

2 Orang Terluka Dampak Gempa Garut Sudah Ditangani Tim Medis

Dua orang yang terluka tertimpa material bangunan akibat gempa Garut sudah mendapatkan penanganan medis dengan kondisi mulai membaik

NEWS | 4 Desember 2022

Polda Metro Tetapkan 2 Tersangka Pinjol Ilegal di Manado

Polda Metro Jaya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus pinjaman daring atau pinjaman online/pinjol ilegal di Manado, Sulawesi Utara.

NEWS | 4 Desember 2022

Kasal Baru Harus Memiliki Kemampuan Diplomasi Tingkat Tinggi

Calon Kasal pengganti Laksamana Yudo Margono harus sosok memiliki kemampuan diploasi tingkat tinggi dan paham tentang geopolitik maritim Indonesia.

NEWS | 4 Desember 2022

Hingga 4 Desember, Cianjur Diguncang 384 Kali Gempa Susulan

BMKG mencatat total gempa susulan di Cianjur hingga 4 Desember 2022 pukul 15.00 WIB mencapai 384 kali.

NEWS | 4 Desember 2022

Rem Blong Diduga Penyebab Bus Masuk Jurang di Magetan

Bus masuk jurang yang menewaskan tujuh orang di Magetan, Jawa Timur, diduga karena rem blong, Minggu (4/12/2022).

NEWS | 4 Desember 2022

Pemkab: Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Cianjur Jadi 8.151 Unit

Jumlah rumah yang rusak berat akibat gempa Cianjur bermagnitudo 5,6 bertambah menjadi 8.151 rumah hingga Minggu (4/12/2022).

NEWS | 4 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
BPBD Jatim Fasilitasi 2.219 Warga Semeru di Pengungsian

BPBD Jatim Fasilitasi 2.219 Warga Semeru di Pengungsian

NEWS | 35 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE