Logo BeritaSatu

KY Tidak Ragu Jatuhkan Sanksi Pemecatan terhadap Hakim Agung Sudrajad

Jumat, 23 September 2022 | 22:35 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) menegaskan pihaknya tidak ragu-ragu menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap hakim Hakim Agung Sudrajad Dimyati jika terbukti menerima suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Hal ini mengingat suap masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga sanksinya berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.

"Jika sanksinya masuk kategori berat, sanksi PTDH tentunya akan menyelenggarakan sidang majelis kehormatan hakim (MKH) itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata di kantor KY, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

Diketahui, KPK menetapkan Sudrajad dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang, Kamis (22/9/2022) kemarin.

KY, kata Mukti, akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Agung Sudrajad dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan suap pengurusan perkara.

"KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial," tegasnya.

Dia juga menuturkan dalam pemeriksaan terhadap Sudrajad, KY akan berkoordinasi dengan KPK dan MA. Sebagai lembaga pengawasan kehakiman, KY terlebih dulu akan menggali informasi terkait kronologi dugaan adanya suap terhadap Sudrajad.

"Tentunya KY akan menjalankan proses pemeriksaan yang akan didahului dengan menggali berbagai informasi dari kronologi, kemudian saksi-saksi, bukti dan keterlibatan tersangka tersebut," kata Mukti.

Baca selanjutnya
Lebih lanjut, Mukti berharap proses etik dan pidana bisa berjalan beriringan. ...


hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Aturan Pemberhentian Hakim Konstitusi Berdasarkan UU

Pemberhentian hakim konstitusi harus berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

NEWS | 1 Oktober 2022

Sebanyak 872 Rumah Rusak Dampak Gempa Tapanuli Utara

Sebanyak 873 rumah mengalami kerusakan dampak gempa Tapanuli Utara, Sumatera Utara dengan kekuatan magnitudo 5,8 yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) dini hari.

NEWS | 1 Oktober 2022

Pemilu 2024, Kapolri Serukan Jaga Persatuan dan Kesatuan

Kapolri Sigit menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

PBNU Apresiasi Penghargaan Internasional yang Diraih Kejagung

PBNU mengapresiasi kinerja Kejagung dalam penerapan restorative justice hingga meraih penghargaan dari Asosiasi Jaksa Internasional. 

NEWS | 1 Oktober 2022

Ibu Kandung Gading Marten Meninggal Dunia

Ibu kandung Gading Marten, Farida Sabtijastuti meninggal dunia. Hal itu diungkapkan Gading Marten dalam akun instagram story.

NEWS | 1 Oktober 2022

Catherine Wilson Resmi Dinikahi Anggota DPRD Sidrap

Catherine Wilson resmi menikah dengan anggota DPRD Kabupaten Sidrap dan pengusaha, Idham Mase.

NEWS | 1 Oktober 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 1 Oktober 2022

Pergerakan kasus positif dan kematian Covid-19 di Jakarta sampai 1 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 1 Oktober 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 1 Oktober 2022

Infografik penerima vaksin Covid-19 sampai 1 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 1 Oktober 2022

Begini Isi Surat MK ke DPR Sebelum Hakim Aswanto Dicopot

Jubir Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan isi surat MK kepada DPR sebelum pemberhentian secara tiba-tiba Aswanto dari hakim konstitusi.

NEWS | 1 Oktober 2022

Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia sampai 1 Oktober 2022

Infografik kasus aktif Covid-19 sampai 1 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 1 Oktober 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DPRD DKI: Program Sumur Resapan Tidak Mampu Atasi Banjir

DPRD DKI: Program Sumur Resapan Tidak Mampu Atasi Banjir

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings