Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Tak Ada Utusan Jokowi Temui Demokrat Setelah Lukas Enembe Tersangka

Sabtu, 24 September 2022 | 12:19 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO
Gubernur Papua Lukas Enembe.

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus Mendagri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menegaskan tidak ada utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Papua.

Kastorius menegaskan bahwa penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) murni bentuk penegakan hukum dan bukan rekayasa politik.

“Penetapan status tersangka atas Gubernur Lukas Enembe adalah murni langkah hukum yang diambil oleh KPK secara independen berdasarkan laporan hasil analisis PPATK terkait transaksi keuangan rekening atas nama yang bersangkutan dan keluarganya,” ujar Kastorius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ujar Kastorius, berharap agar semua pihak mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

Kastorius juga merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyatakan ada utusan Presiden Jokowi ke Partai Demokrat. Menurut Andi Arief, kedatangan utusan Jokowi itu untuk penjajagan pengisian posisi kursi wagub Papua.

Menurut Kastorius, Andi Arief merangkai pernyataanya secara insinuatif dengan mengatakan ada hubungan peristiwa tersebut dengan langkah KPK di dalam menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka.

Artinya, seolah-olah penetapan tersangka Lukas Enembe merupakan rekayasa politik yang berhubungan dengan persoalan pengisian jabatan wakil gubernur Papua.

“Untuk itu, kami perlu memberikan keterangan klarifikasi sebagai berikut. Pertama, tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Papua,” ujar Kastorius.

Ditegaskan, Kemendagri sudah berkomunikasi dengan Andi Arief untuk mengklarifikasi hal tersebut. Menurut Kastorius, Andi Arief telah meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi.

Kedua, ujarnya, peristiwa pertemuan di Partai Demokrat terkait pengisian wagub Papua, seperti dikutip oleh Andi Arief, terjadi pada 2021. Pertemuan itu terjadi setelah Wagub Papua, Klemen Tinal, meninggal dunia pada Mei 2021.

“Sementara, tanggal penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka oleh KPK terjadi pada 5 September 2022. Artinya, tenggat waktu kejadian antara ke dua peristiwa di atas tersebut sangat panjang, hampir satu tahun,” kata Kastorius.

Karena itu, menurut Kastorius tidak logis dan cenderung bersifat insinuatif bila membangun hubungan sebab akibat (kausal) antara penetapan tersangka Lukas Enembe dengan masalah kekosongan posisi wakil gubernur.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

TERKINI