Pemerintah Pusat Lakukan Pengawasan Sangat Ketat Dana Otsus Papua

Surabaya, beritasatu.com – Pemerintah pusat akan melakukan pengawasan sangat ketat terkait dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (25/9/2022).

"Tentang dana otsus itu diketahui sejak dulu pengeluarannya tidak beres. Dana otsus itu sekarang jumlahnya dinaikkan sebesar menjadi 2,25 persen dari DAU (dana alokasi umum). Sekarang pengelolaannya dibagi dua, satu ditangani pemerintah pusat sebanyak 1,25 persen, kemudian yang 1 persen dikelola oleh daerah. Semua pengawasannya diperketat," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah pusat akan menentukan proyek pembangunan yang dapat dilaksanakan daerah. Meski pemerintah daerah mempunyai porsi untuk mengelola, Mahfud menegaskan penggunaannya harus seizin pemerintah pusat dan sesuai mekanisme.

"Ajukan proposal yang jelas, perencanaan yang jelas lalu pemerintah pusat setujui, dananya bisa turun, tetapi dengan pendampingan dan pengawasan. Nah yang sisanya itu, seperti biasa, itu silakan kelola oleh daerah, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Mahfud.

"Bedanya apa? Untuk yang 1,25 persen itu pilihan-pilihan proyek dan programnya itu dibicarakan dengan pemerintah pusat, diawasi dan dipetanggungjawabkan dengan ketat, sedangkan yang 1 persen pilahan programnya silakan dikelola daerah sesuai dengan hukum keuangan negara," kata Mahfud.