Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Sidang Putusan, KPK Yakin Eks Dirjen Kemendagri Dinyatakan Bersalah

Rabu, 28 September 2022 | 09:08 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM
Sidang pembacaan tuntutan terdakwa kasus dugaan suap dana PEN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochammad Ardian Noervianto bakal menghadapi sidang dengan agenda pembacaan putusan. Dia bakal divonis bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkeyakinan, kedua terdakwa bakal diputus bersalah oleh majelis hakim dalam kasus suap pengurusan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Pemkab Kolaka Timur.

"Benar, sesuai agenda sidang hari ini majelis hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat akan membacakan putusan perkara terdakwa M Ardian N dan kawan-kawan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Ali menerangkan, dari seluruh proses persidangan kedua terdakwa, KPK yakin majelis hakim akan mengambil alih seluruh analisis yuridis tim jaksa KPK. Untuk itu, pihaknya optimistis keduanya diputus bersalah.

"Sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan dijatuhi hukuman sebagaimana amar tuntutan," ungkap Ali.

Sebelumnya, jaksa menuntut Ardian dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Jaksa berkeyakinan Ardian bersalah menerima suap dalam pengurusan dana PEN Pemkab Kolaka Timur.

Jaksa juga menuntut Ardian membayar denda senilai Rp 500 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan.

Ardian juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika uang tersebut tak sanggup dibayar, diganti dengan pidana penjara tiga tahun.

Adapu Laode M Syukur dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan. Dia juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

"Menghukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 175 juta subsider tiga tahun," tutur jaksa.

Kedua terdakwa diyakini terbukti menerima suap Rp 2,4 miliar. Suap bertujuan demi melancarkan pengurusan dana PEN Pemkab Kolaka Timur.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI