Logo BeritaSatu

Program BLT Bukan Kerugian Keuangan Negara

Kamis, 29 September 2022 | 15:54 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Praktisi hukum Dr. Hotman Sitorus, S.H., MH. menyebut ada yang menarik dalam sidang perkara kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, yakni penghitungan kerugian keuangan negara didasarkan pada bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 6 triliun untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga minyak goreng.

Begitu juga dengan penghitungan kerugian perekonomian negara dari penerbitan persetujuan ekspor CPO yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebesar Rp 12,3 triliun. Padahal, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, hasil penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara korupsi harus nyata dan pasti.

Sementara penyaluran BLT merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab ketika melihat dan merasakan kesulitan yang dialami masyarakat. “Bagaimana hal itu kemudian dianggap sebagai kerugian keuangan negara dengan jumlah yang sangat fantastis. Apalagi, penghitungannya dilakukan seolah-olah ekspor CPO beserta turunannya sama dengan penjulan produk terlarang,” kata Praktisi hukum Dr. Hotman Sitorus, S.H., MH., melalui keterangan tertulis, Kamis (29/9).

Menurut Hotman, dakwaan dengan menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor bukan hanya berlebihan, tetapi justru melawan hukum. Apalagi dalam beberapa kesaksian, terungkap bahwa jika proses pengurusan PE CPO telah sesuai dengan prosedur. Sehingga dugaan korupsi dalam pengurusan PE CPO tidak terpenuhi.

Ia menjelaskan, dalam setiap pidana korupsi setidaknya tetap harus ada unsur perbuatan melawan hukum (PMH), kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.“Tanpa ada pebuatan melawan hukum, tanpa ada kerugian keuangan negara dan tanpa ada memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak ada yang korupsi. Ketiga unsur haruslah diuraikan secara jelas dan terang dan kemudian dibuktikan di depan pengadilan,” jelas Hotman.

Tetapi dalam beberapa kali persidangan, lanjut Hotman, bisa dikatakan ketiga unsur kabur. Tidak terdapat hubungan sebab akibat antara satu unsur dengan unsur lain. Tidak terdapat hubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan kerugian keuangan negara. “Sehingga, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian keuangan negara dengan memperkaya perusahaan,” kata Hotman.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Bersaksi di Sidang Eliezer

Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma'ruf bersaksi di sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E hari ini.

NEWS | 5 Desember 2022

2.500 Anjing Laut Kaspia Ditemukan Mati, Penyebabnya Tak Diketahui

2.500 anjing laut Kaspia ditemukan mati di sepanjang garis pantai Rusia, dan penyebab matinya spesies langka ini belum diketahui.

NEWS | 5 Desember 2022

Kasus Keluarga Tewas di Kalideres, Polisi Gali Ajaran yang Didalami Korban

Dalam mengusut kasus keluarga tewas di Kalideres, Polda Metro Jaya menggali ajaran yang didalami korban dengan memeriksa saksi dan temuan bukti baru. 

NEWS | 5 Desember 2022

Sungai Meluap, Ratusan Rumah di Karawang Terendam Banjir

Sedikitnya 200 rumah di Desa Karangligar dan Mekar Mulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terendam banjir yang disebabkan luapan sungai Citarum dan Cibeet.

NEWS | 5 Desember 2022

Astronaut China Kembali Setelah 6 Bulan di Stasiun Luar Angkasa Tiangon

Tiga astronaut China kembali ke Bumi dengan selamat pada Minggu (4/12/2022) setelah enam bulan berada di stasiun luar angkasa Tiangong.

NEWS | 5 Desember 2022

Kunjungi Korban Gempa Cianjur, Jokowi Minta Percepat Proses Rehabilitasi

Jokowi kembali meninjau korban gempa Cianjur. Jokowi meminta proses rehabilitasi dipercepat, khususnya untuk lokasi relokasi harus sudah dimulai. 

NEWS | 5 Desember 2022

Selandia Baru Bakal Wajibkan Google dan Facebook Membayar Konten Berita Lokal

Selandia Baru akan mewajibkan perusahaan digital online besar seperti Google Alphabet dan Platform Meta (Facebook) untuk membayar untuk konten berita lokal.

NEWS | 5 Desember 2022

RUU KUHP, Pakar Ingatkan soal Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

Pasal 188 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang menyebut soal ideologi yang bertentangan Pancasila dinilai berbahaya. 

NEWS | 5 Desember 2022

Hasil Penyelidikan Kasus 1 Keluarga Tewas di Kalideres Diumumkan Kamis

Polda Metro Jaya berjanji hasil penyelidikan kasus satu keluarga tewas di Kalideres akan diumumkan paling lambat pada Kamis (8/12/2022) mendatang.

NEWS | 5 Desember 2022

BMKG: Kawasan Gunung Semeru Diguyur Hujan dan Petir pada Siang Hari

BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dapat disertai kilat atau petir di sebagian kawasan Gunung Semeru

NEWS | 5 Desember 2022


TAG POPULER

# Erupsi Semeru


# Rizky Febian


# Bahlil Lahadalia


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hakim Tolak Keberatan Nikita Mirzani, Sidang Bakal Dilanjutkan

Hakim Tolak Keberatan Nikita Mirzani, Sidang Bakal Dilanjutkan

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE