Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Ketua Komisi X DPR Ungkap Penyebab RUU Sisdiknas Batal Masuk Prolegnas 2023

Kamis, 29 September 2022 | 17:46 WIB
Oleh : Chairul Fikri / JEM
Ketua Komisi X DPR Saiful Huda (tengah) dan Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir (kanan), dalam wawancara di Program News On Spot bertajuk "Kawal RUU Sisdiknas Beritasatu TV", Kamis, 29 September 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebutkan ada banyak pertimbangan mengapa sampai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diputuskan tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023.

Salah satunya, kata Syaiful Huda, karena Kementerian Pendidikan, Kebudaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilai belum sepenuhnya melibatkan stakeholders di bidang pendidikan dalam menyusun draft RUU Sisdiknas, sehingga pada akhirnya RUU tersebut memunculkan banyak polemik dan protes keras terutama dari kalangan ormas pendidikan.

"Ada banyak pertimbangan akhirnya Baleg DPR RI tidak memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas 2023. Salah satunya Kemendikbudristek dianggap belum sepenuhnya melibatkan stakeholders pendidikan baik itu oleh asosiasi guru, penyelenggara pendidikan, para pemerhati pendidikan, dan berbagai pihak yang merasakan semuanya keberatan terkait draf RUU Sisdiknas karena banyak substansi yang tidak sesuai dengan pola pendidikan di Indonesia," ungkap Syaiful Huda dalam wawancara di Program News On Spot bertajuk "Kawal RUU Sisdiknas" Beritasatu TV, Kamis (29/9/2022).

Syaiful Huda mengatakan, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (20/9/2022) malam lalu, akhirnya diputuskan RUU Sisdiknas tidak dimasukkan Rancangan dalam Prolegnas Prioritas 2023 karena berbagai pertimbangan yang ada.

Terkait itu, Syaiful mengatakan, saat ini ada kesempatan bagi pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek untuk melengkapi lagi RUU Sisdiknas dengan memasukkan usulan-usulan penting dari masyarakat khususnya dari ormas pendidikan, sehingga RUU ini dapat mengakomodasi seluruh aspek yang terkait dengan dunia pendidikan.

"Kita berharap RUU Sisdiknas dapat memasukkan keberatan masyarakat terhadap RUU ini, dan dibicarakan di level pemerintah sehingga permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan lebih dahulu sebelum dibahas di DPR," kata Syaiful.

Syaiful mengatakan, beberapa substansi penting yang menjadi polemik dalam RUU Sisdiknas seperti masalah tunjangan profesi guru (TPG) yang tidak tercantum dalam RUU tersebut, padahal hal ini diatur dengan jelas dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Selain itu, mengenai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang di dalam RUU Sisdiknas, juga tidak disebutkan secara jelas perannya yang dalam ikut menyelenggarakan pendidikan nasional.

Sementara Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menyambut baik draft RUU Sisdiknas tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2023, karena memang masih banyak ditemukan kejanggalan dalam RUU tersebut. Dengan demikian, ada kesempatan untuk membahas kembali RUU ini di tingkat pemerintah sebelum diajukan lagi ke DPR.

"Jujur kami senang akhirnya RUU Sisdiknas ditunda dan tidak dimasukan dalam Prolegnas Prioritas 2023 mendatang, karena memang ada substansi-substansi penting yang masih kurang pas dari RUU tersebut," kata Dudung dalam wawancara yang sama.

Ia menyebutkan substansi penting yang perlu dibahas lagi terkait RUU Sisdiknas tersebut antara lain terkait kajian secara akademis dari kebijakan sebelumnya. "Kita inginnya ada kajian bagaimana kebijakan sebelumnya apakah berpengaruh terhadap dunia pendidikan kita atau tidak, tetapi sampai sekarang kami tidak menerima secara utuh kajiannya," sebut Dudung.

Kedua, kebijakan yang diambil seharusnya bisa menyelesaikan dan meminimalisasi masalah, bukan malah menimbulkan reaksi. "Makanya saya pikir tepat kalau RUU Sisdiknas ini ditunda dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2023. Dan seharusnya semua kajian seharusnya dibicarakan bersama seluruh stakeholder pendidikan, bukan tertutup dan hanya segelintir orang yang malah membuat stakeholder pendidikan bergejolak," kata Dudung.

"PGRI tidak antiperubahan, karena kami juga ingin ada perubahan. Tetapi jangan sampai perubahannya terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan stakeholder pendidikan yang malah merusak pendidikan di Indonesia. Sebab, pendidikan di Indonesia harus berbudaya Indonesia dan harus berkeanekaragaman Indonesia," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI